KOMPAS, Jumat, 01 Maret 2002, 12:40 WIB
Pemerintah Siapkan Dana Pemulihan Ekonomi Maluku
Jakarta, Jumat
Deputi IV Menko Perekonomian Dipo Alam mengatakan, pemerintah akan segera
mengadakan rapat kerja sehari untuk membahas kesiapan pemerintah dalam rangka
percepatan pembangunan di daerah Maluku.
"Rapat kerja tanggal 5 Maret 2002 besok dimaksudkan untuk mengupayakan agar
dana yang akan digunakan untuk membangun kawasan Maluku pascakonflik dapat
benar-benar dimanfaatkan tepat waktu, tepat sasaran dan efisien," kata Dipo Alam
dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut Dipo, dana yang disiapkan untuk Maluku berasal dari APBN, pinjaman luar
negeri dan hibah, antara lain akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur
kelistrikan, pembangunan jalan, dan perhubungan laut.
Dari APBN telah disiapkan anggaran Rp 6,1 milyar untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) di Maluku, Depkimpraswil menyiapkan sebanyak Rp 144 milyar, dan Menko
Kesra sebanyak Rp 300 milyar akan disalurkan untuk santunan sosial dan perbaikan
pemukiman.
Dari Bappenas juga sedang diupayakan untuk segera menurunkan 900 Daftar Isian
Proyek (DIP) yang saat ini baru tersalur sekitar 400 DIP. "Sementara pinjaman dari
luar negeri khusus Maluku sebenarnya sudah masuk, namun belum dapat disalurkan
karena adanya prosedur-prosedur dari kreditor yang menginginkan pinjaman tersebut
dicairkan setelah wilayah Maluku aman," katanya.
Sedangkan untuk hibah, pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu lalu telah
menjanjikan untuk memberikan hibah pembangunan ekonomi di wilayah Maluku. "Kita
tinggal menindaklanjuti saja," ungkap Dipo.
Rapat kerja tanggal 5 Maret 2002 di Kantor Menko Perekonomian akan dihadiri
pejabat pusat dan daerah Maluku, seperti Gubernur Maluku serta Kadinda Maluku.
Raker tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan desentralisasi
fiskal dan pelembagaan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi Maluku
pascakonflik.
Dipo menambahkan, Kantor Menko Perekonomian dan Bank Indonesia pada tanggal
8 Maret 2002 di Makassar akan mengadakan pertemuan lembaga perbankan dan
sektor usaha untuk membahas upaya pemulihan ekonomi melalui sektor perbankan
dan penggiatan sektor riil di Kawasan Timur Indonesia dan wilayah konflik. Salah satu
program yang mendapat prioritas dalam Raker di Makassar tersebut adalah
penyelesaian kredit macet UKM di wilayah-wilayah konflik melalui restrukturisasi
utang. (Ant/ima)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
