KOMPAS, Senin, 4 Februari 2002
Perundingan Malino untuk Maluku Dijadwalkan 11 Februari
Jakarta, Kompas
Perundingan antara dua kelompok yang bertikai di Maluku direncanakan akan
berlangsung tanggal 11 Februari di Malino, Sulawesi Selatan. Perundingan tersebut
merupakan bagian dari upaya pemulihan situasi di Maluku.
Gubernur Maluku Saleh Latuconsina mengemukakan hal itu kepada wartawan di
Ambon, Jumat (1/2). "Semua pihak harus menyadari bahwa perundingan ini hanya
merupakan bagian upaya pemulihan situasi dan kondisi keamanan di Maluku, yang
terpuruk akibat konflik multidimensi," kata Latuconsina seperti dikutip Antara.
Latuconsina mengakui, banyak perbedaan maupun persamaan di antara kedua
komunitas dalam memandang konflik yang menyengsarakan masyarakat itu. "Materi
yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu adalah perbedaan dan kesamaan yang
dikemukakan kedua belah pihak, guna menghentikan pertikaian," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, akan berupaya melakukan berbagai hal mendasar sebelum
dilaksanakan perundingan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko
Kesra) Jusuf Kalla akan berkunjung ke Ambon tanggal 5 Februari dalam rangka
memantau perkembangan serta kepastian jadwal perundingan.
Fasilitator
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang
Yudhoyono akhir pekan lalu mengemukakan, pemerintah telah meminta Menko Kesra
menjajaki sekali lagi, sejauh mana perbedaan di antara kedua komunitas itu,
sehingga bisa dicari solusinya.
"Paling tidak, ada kerangka solusi yang bisa kita jadikan landasan ketika nanti
perundingan damai seperti yang terjadi di Malino kita lakukan. Jadi, ini masih tahap
pematangan, penjajakan, dan pengembangan dari pertemuan di Ambon kemarin.
Nanti pada saatnya akan kita tentukan. Kami harapkan berangkat dari bawah, dari
tokoh-tokoh kedua komunitas itu. Kapan? Formatnya seperti apa? Di mana?
Kemudian siapa yang wajib menyaksikan," ucap Yudhoyono.
"Karena di Ambon ada usulan agar pemerintah pusat-lah yang menjadi fasilitator,
kalau itu memang keinginan mereka, akan kami laksanakan. Nanti saya dan Pak
Jusuf Kalla akan kembali ke sana. Yang penting, ini betul-betul berangkat dari
keinginan bulat mereka, dan tentunya pemerintah pusat punya kewajiban agar itu
dilaksanakan secara sungguh-sungguh, serius, dan substantif," kata Yudhoyono.
Mengenai tempat perundingan damai kedua komunitas yang bertikai di Maluku,
menurut Yudhoyono, Menko Kesra telah menawarkan di Malino, mengacu
pengalaman waktu mengatasi konflik Poso.
"Ini kan baru pertemuan informal kedua. Nanti akan ada satu pilihan yang paling baik.
Pemerintah pusat kan tidak boleh otoriter dong. Harus mendengarkan rekomendasi
dari kedua komunitas, dari Gubernur Maluku, dari pemerintah daerah, di mana tempat
yang paling baik. Jangan sampai mereka merasa, kok kami dipaksa ke Malino. Malah
nanti menimbulkan dampak psikologis yang tidak bagus," ujar Yudhoyono.
Perbedaan mendasar
Menyinggung perbedaan yang mendasar di antara kedua komunitas, Yudhoyono
memaparkan bahwa komunitas Islam mengatakan, keberadaan Front Kedaulatan
Maluku yang bersinggungan dengan Republik Maluku Selatan (RMS) yang
sebenarnya menjadi sumber masalah. Sementara komunitas Kristen di Maluku
mengatakan bahwa keberadaan Laskar Jihad menjadi sumber masalah dalam
penyelesaian konflik ini.
"Oleh karena itu, kami ingin mengerangkakan dua organisasi itu. Bagaimana solusi
yang paling baik. Kita lihat dari aspek hukumnya, dari aspek sosial, dan dari aspek
politik. Kami berharap tentunya, asalkan kita fair, adil, dan jernih di dalam melihat
keberadaan kedua organisasi itu, saya kira nanti akan dapat kita carikan solusi yang
insya Allah bisa diterima oleh kedua komunitas," demikian Yudhoyono. (myr/lok)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
