KOMPAS, Kamis, 07 Februari 2002, 08:10 WIB
Pertemuan untuk Maluku di Malino Tentukan Penyelesaian
Konflik
Ambon, Kamis
Upaya Pemerintah Pusat menghentikan kerusuhan bernuansa SARA di Maluku,
sejak 19 Januari 1999 lalu melalui "Pertemuan untuk Maluku" di Malino, Sulsel, 11-12
Februari strategis bagi kota Ambon, sebagai daerah awal peristiwa, sekaligus
terparah tingkat kerusakan berbagai sendi-sendi kehidupan.
"Upaya menghentikan konflik yang pertama kali secara serius dilakukan Pemerintah
Pusat ini pun akan menentukan penyelesaian tragedi kemanusiaan, yang dampaknya
menyengsarakan rakyat berkepanjangan," kata Wali Kota Ambon, Drs Jopie
Papilaja,MS, di Ambon, Kamis (7/2).
Wali Kota Ambon yang juga salah satu anggota mediator "Pertemuan untuk Maluku"
itu, optimis bila pertikaian di Kota Ambon dan sejumlah daerah di Pulau Ambon
maupun pulau-pulau terdekat di Kabupaten Maluku Tengah dihentikan, berpengaruh
bagi Provinsi Maluku secara umum.
"Asumsinya, bila Kota Ambon dan sejumlah daerah di Pulau Ambon maupun
sejumlah pulau-pulau terdekat di Kabupaten Maluku Tengah, pertikaian berhasil
dihentikan, itu berarti telah menyelesaikan Maluku sekitar 80 persen," katanya.
Santunan
Ia mengatakan, dalam rangkaian kunjungan Menko Kesra, di Ambon, 5-6 Januari lalu
, dirinya telah diinstruksikan untuk menginventarisasikan para korban meninggal
akibat kerusuhan guna diberikan santunan.
Oleh karena itu, para Kades/Lurah se-Kodya Ambon, terhitung mulai Kamis ini
diperintahkan untuk mendata para korban meninggal dunia akibat kerusuhan guna
dikalkulasikan untuk dilaporkan ke Menko Kesra.
Bantuan ini, di luar biaya hidup melalui Uang Lauk Pauk (ULP) maupun jatah beras
yang diprogramkan Rp 2 juta/orang. "Soal mereka yang cacat tetap maupun ringan
akibat kerusuhan belum ada instruksi dari Menko Kesra. Hanya saja, menjadi
pertimbangan untuk disampaikan ke Menko Kesra sehingga mereka turut
diperhatikan," demikian Papilaja. (Ant/prim)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
