KOMPAS, Selasa, 08 Januari 2002, 07:52 WIB
Otonomi Khusus Maluku Tidak Beralasan
Ambon, Selasa
Pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Drs.Idrus Tatuhey,MS,
menilai, kurang beralasan sekiranya ada yang meminta pemerintah pusat
memberlakukan otonomi khusus di Maluku dalam kaitan konflik bernuansa SARA di
daerah ini sejak 19 Januari 1999 yang hingga kini belum tuntas.
"Saya belum memahami ketentuan pemberlakukan otonomi khusus. Namun, bila itu
dikaitkan dengan penanganan 'tragedi kemanusiaan'. Rasanya masih membutuhkan
kajian lebih dalam," katanya, di Ambon, Senin (7/1).
Pemberlakukan otonomi khusus di Maluku ini digulirkan anggota Komisi II DPR-RI,
Tahir Saimima,SH, saat kunjungannya ke Ambon, 4 Januari 2002. Alasannya,
pemerintah pusat kurang mempunyai perhatian dan keseriusan pemerintah pusat
menangani "tragedi kemanusiaan" di Maluku.
Menurut dosen Fisip Unpatti Ambon itu, pemberlakukan otonomi khusus di Maluku
hendaknya tidak diperbandingkan dengan Aceh dan Papua. Di kedua provinsi itu,
masalahnya lain karena mengarah ke disi! ntegrasi bangsa.
Oleh karena itu, perlu kajian lebih proporsional dari berbagai komponen bangsa di
Maluku sehingga tidak sebatas wacana dan digulirkan dalam rangka kepentingan
politis.
"Pemberlakukan otonomi khusus ini perlu dikaji dari berbagai segi sehingga bila
direalisasikan berdampak strategis bagi pengembangan daerah ini, termasuk
menyelesaikan "tragedi kemanusiaan" agar masyarakat tidak mengalami penderitaan
berkepanjangan," demikian Idrus Tatuhey. (Ant/prim)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
