KOMPAS, Rabu, 23 Januari 2002
Tak Tertutup Kemungkinan Maluku Berstatus Tertib
Sipil
Jakarta, Kompas
Jika peninjauan lapangan pemerintah pusat ke Maluku tanggal 25-27 Januari 2002
menunjukkan kondisi daerah yang kian membaik, maka tidak tertutup kemungkinan
Maluku yang kini masih berstatus darurat sipil kembali menjadi tertib sipil. Informasi
yang diterima pemerintah pusat, sejauh ini penyelenggaraan pemerintahan di Maluku
sudah mulai berjalan normal.
"Apakah laporan yang ada sudah apa adanya. Kalau memang benar apa adanya,
tidak tertutup kemungkinan kedua daerah Maluku Utara dan Maluku kembali menjadi
keadaan tertib sipil," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno di Jakarta,
Selasa (22/1).
Hari Sabarno mengatakan, di antara wilayah seluas itu, bisa saja terjadi satu
teritori/daerah atau kabupaten/kota dengan lingkungannya yang masih memerlukan
tindakan-tindakan yang lebih menggunakan payung darurat sipil, sehingga bisa saja
metode atau cara-cara seperti rekonsiliasi seperti konflik Poso itu dapat dipakai untuk
Maluku.
"Setelah, misalnya, dinyatakan kembali tertib sipil, tetapi masih ada potensi konflik,
maka diberi tenggang waktu. Selama itu kami lakukan rehabilitasi sosial, ekonomi,
penegakan hukum, keamanan, pada daerah tertentu saja, agar tidak seluruh provinsi
itu dalam status darurat sipil," kata Hari Sabarno.
Dengan kemajuan seperti itu, lanjutnya, terbukti bahwa masyarakat sudah cukup
paham kalau konflik berkepanjangan, keamanan terganggu, politik terganggu,
otomatis akan mengganggu kehidupan sosial sehari-hari, kehidupan perekonomian,
budaya dan sosial, sehingga mengganggu ketenangan. Kalau sudah tidak aman,
tidak tertib, tentu pembangunan tidak bisa berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar mengatakan, di
daerah Maluku secara sporadis masih saja terjadi konflik. Juga telah dilakukan
evaluasi terhadap internal pengamanan antara TNI dan Polri.
Rencananya, pada tanggal 25-27 Januari 2002 para pejabat pemerintah pusat, antara
lain Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo
Bambang Yudhoyono, Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jusuf Kalla, beberapa
menteri, Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i
Bachtiar akan ke Maluku, melakukan evaluasi lapangan di sana. Pada kunjungan
tersebut mereka akan melakukan dialog dan menginventarisasi persoalan yang
dikemukakan oleh seluruh elemen masyarakat di daerah itu. (lok)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
