KOMPAS, Minggu, 24 Februari 2002, 10:59 WIB
Bank Dunia Alokasikan Rp 4,4 Milyar untuk SD-MI di Maluku
Tenggara
Tual, Minggu
Bank Dunia melalui Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (P3D)tahun 2001,
mengalokasi dana sebesar Rp 4,4 milyar untuk membangun 19 unit sekolah dasar
(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara dan
Maluku Tenggara Barat (MTB).
Pimpinan Bagian Proyek P3D Drs Jansen Leunupun kepada Antara di Tual, Minggu
(24/2), mengatakan pembangunan sarana pendidikan ini diselaraskan dengan
tuntutan kebutuhan kedua daerah, yang sebagian desa-desanya belum memiliki
fasilitas pendidikan memadai, berikut tenaga guru yang masih terbatas, sehingga
proses mencerdaskan bangsa, masih jauh dari kualitas yang diharapkan.
Tahap pertama pembangunan sarana pendidikan ini diprioritaskan pada desa-desa
terisolir dan berkatagori desa miskin yang swadaya masyarakatnya tidak bisa
diharapan dapat mendukung pembangunan sebuah gedung sekolah untuk kebutuhan
pendidikan anak.
Sedangkan tahap berikut akan diarahkan untuk kebutuhan rehabilitasi berat, sehingga
secara bertahap gedung SD dan MI di daerah ini dapat dibangun parmanen,
dilengkapi perabot dan kelengkapan pendidikan lain, yang dapat menunjang
kelancaran dan kenyamanan proses belajar dan mengajar.
Pelaksanaan proyek sarana pendidikan (Sardik) ini diakui, baru dibangun 11 unit
dengan presentasi pekerjaan telah mencapai 90 persen sedangkan selebihnya akan
dibangun tahun 2002. Proyek bantuan Bank Dunia ini dikerjakan secara swakelola
oleh Komite Sekolah yang telah dibentuk di desa yang bersangkutan, tanpa melalui
tender rekanan, namun kualitas pekerjaannya diawasi ketat oleh konsultan teknik
sipil yang berpengalaman sehingga tidak perlu diragukan.
Guru Honor
Selain pembangunan Sardik, menurut Leunupun, Bank Dunia juga merekrut 40 orang
sarjana pendidikan untuk menjadi guru honor pada sejumlah SLTP dan MI di
pedesaan, yang selama bertahun tahun mengalami kesulitan tenaga guru bidang
studi khusus.
Para guru tersebut dikontrak selama tiga sampai empat tahun dengan biaya hidup Rp
300.000 per bulan, di samping biaya transportasi dari dan ke tempat tugas. Program
ini merupakan wujud nyata dari sikap kesungguhan pemerintah untuk membangun
sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan pembangunan negara dan
bangsa.
Ia berharap agar program semacam terus dilanjutkan di waktu mendatang sehingga
kualitas pendidikan di daerah terpencil dan berkatagori miskin dapat ditingkatkan,
seiring dengan tuntutan dan dinamika kemajuan bangsa. (glo)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
