ManadoPost Online, Rabu, 23 Januari 2002
Gagal di Poso, Laskar Jihad Dituding Bom Ambon
Uskup Mandagi: Dialog Jalan Damai di Ambon
AMBON- Impian damai di Maluku ternyata masih jauh. Buktinya, belum ada sehari
kesepakatan perdamaian antara pihak Kristen dan Islam yang difasilitasi
Menkopolkam Bambang S Yudhoyono yang langsung datang ke Ambon dan Ternate
pekan lalu, tiba-tiba saja Ambon diguncang bom dan mortir, Sabtu (26/1). Berbagai
pihak menuding kalau ledakan itu akibat ulah kelompok Laskar Jihad yang diduga
menolak skenario perdamaian itu. Kelompok ini bahkan dituding sangat emosional
menghadapi rencana tersebut karena kawasan lain seperti Poso, yang diharapkan
bisa dikuasai mereka, malah berhasil diredam dalam nuansa perdamaian. Namun ada
juga pihak-pihak yang mengaitkan ledakan ini dengan sisa-sisa kelompok RMS
(Republik Maluku Selatan).
Dilaporkan, ledakan bom serta rentetan tembakan berbagai senjata itu mulai
terdengar sekitar pukul 23.45 WIT itu, tak pelak membuat warga sekitar lokasi
terbangun dan panik karena khawatir adanya aksi-aksi penyerangan. Sebelumnya
sekitar pukul 22.00 WIT, juga terdengar beberapa kali ledakan bom pada beberapa
kawasan, diantaranya perbatasan Batumerah-Mardika maupun Karang Panjang,
Kebun Cengkeh, dan Ahuru.Sedikitnya enam mortir juga dilaporkan ditembakkan dan
meledak di sekitar kawasan Sport Hall Karang Panjang Ambon, sehingga membuat
panik masyarakat sekitar.
Namun, sejauh ini belum diketahui penyebab ledakan bom dan rentetan tembakan itu
dikarenakan aksi penyerangan, atau hanya merupakan tindakan segelintir orang
untuk mengacaukan situasi dan kondisi keamanan yang mulai kondusif sejak tiga
bulan terakhir.
Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku (PDSDM) Saleh Latuconsina maupun
Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Mustopo, Kapolda Maluku Brigjen Pol Sunarko
Danu Ardanto, yang dihubungi belum bisa dikonfirmasi. Sementara itu, sejumlah
warga masyarakat menyatakan penyesalan dan kekecewaan dengan insiden
tersebut, mengingat Pemerintah Pusat dimpimpin Menko Polkam Susilo Bambang
Yodhoyono dan Menko Kesra Jusuf Kalla, baru berkunjung ke Ambon guna
membicarakan strategi penyelesaian konflik yang telah berlangsung tiga tahun
terakhir itu. "Ini berarti ada upaya untuk menggagalkan pertemuan yang dilakukan
antara Menko Polkam, Menko Kesra dengan pimpinan daerah serta para tokoh
agama kedua komunitas yang tujuannya penyelesaian konflik bernaunsa SARA itu,"
ujar mereka. Mereka berharap aparat keamanan yang bertugas memulihkan situasi
dan kondisi dapat bertindak tegas namun terukur terhadap kelompok-kelompok yang
mencoba mengacaukan situasi, sehingga penyelesaian konflik segera dapat
dilakukan.
Sementara, Uskup Diosis Amboina, Mgr PC Mandagi MSc mengatakan, pada
dasarnya komunitas Kristen yang ada di kota Ambon dan Maluku ingin hidup damai
dan berdampingan seperti sedia kala. "Tetapi tentu saja, supaya hidup damai itu bisa
berjalan dan tercapai harus dengan upaya-upaya yang terbaik, tidak dengan jalan
kekerasan tetapi dengan jalan dialog," katanya usai melakukan pertemuan dengan
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan di kediaman Gubernur
Maluku di kawasan Manggadua Ambon, Sabtu.
Pertemuan yang menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kristen itu
berlangsung secara tertutup sama dengan pertemuan yang dilakukan dengan tokoh
agama masyarakat Islam yang berlangsung pertama di tempat yang sama pada pukul
08.30 WIT.
"Jadi bagi saya isi pertemuan tadi mengarah pada hidup damai, tetapi tentu saja
supaya hidup damai itu tidak dengan jalan kekerasan," tuturnya.
Dikatakannya, pertemuan itu memang sudah mengarah pada upaya untuk hidup
damai, tapi yang lebih bagus lagi seperti yang disimpulkan oleh Menteri Menko
Kesra, Jusuf Kalla yaitu "kita ini mau hidup damai, tapi damai yang betul-betul tegas
dan bukan main-main"
Sementara itu, Tamrin Elly yang juga tokoh masyarakat muslim yang turut dalam
pertemuan dengan masyarakat muslim pada pertemuan pertama ketika dikonfirmasi
tentang pertemuan itu mengatakan, memang sudah ada sinyal kearah dialog bersama
baik itu dari masyarakat kristen maupun muslim, tapi itu merupakan agenda
pemerintah pusat yang akan mengevaluasi semua itu dan membuat agenda dialog itu.
Hal ini disebabkan pertemuan yang dilakukan dengan pihak Menko Polkan dan
rombongan tadi baru masing-masing kelompok, kita belum duduk bersama untuk
membicarakan persoalan dimaksud. "Saya tidak mau berbicara lebih jauh
mendahuluinya, karena ini merupakan program pemerintah pusat," ujarnya.
Ditanya mengenai perbedaan mana yang merupakan kewenangan pusat dan
kewenangan daerah, Tamrin mengatakan, daerah ini adalah daerahnya pusat,
sedangkan pusat itu, pusatnya daerah, jadi tidak mungkin penyelesaian persoalan itu
tanpa campur tangan pusat.
"Bayangkan saja, yang punya Kepolisian dan TNI itu bukan Gubernur, Kanwil Agama
saja tidak di bawah Gubernur, bagaimana persoalan itu bisa dilakukan daerah tanpa
campur tangan pusat," ujarnya balik bertanya.
Ditanya ada kesan pemerintah pusat melepaskan tanggungjawabnya ke daerah untuk
menyelesaikan konflik, Tamrin menjelaskan, seperti jamannya presiden Abdurrahman
Wahid yang mengatakan penyelesaian persoalan Maluku diselesaikan oleh orang
Maluku, ternyata orang Maluku tidak mampu karena ada terkait
kewenangan-kewenangan pemerintah pusat.
"Apalagi kewenangan mengenai agama itu bukan urusan pemerintah daerah tetapi
pemerintah pusat. Jadi saya kira banyak harapan tertumpu pada pemerintah pusat.
Kalau pemerintah pusat sudah serius seperti ini kita di daerah ini ikut mendukung,"
katanya.(jpnn/mdc)
Risbang © Copyright 1996, MANADO POST Online
|
