Merambah Jalan Perundingan - Pertemuan awal di Makasar. 2
Dear All,
Pertemuan yang berlangsung secara terpisah dengan rombongan Menko Kesra telah
berakhir tadi malam. Pagi ini kepada kami sudah didistribusikan resume baru yang
merupakan hasil pengayaan terhadap berbagai faktor persamaan dan perbedaan
sudut pandang yang harus dirundingkan pada tahap berikutnya. Lebih kurang kami
menyepakati 14 item persamaan dari tuntutan bersama, sementara faktor perbedaan
terfokus pada 2 item besar yakni masalah RMS/FKM yang menjadi tuntutan delegasi
Muslim, serta masalah Laskar Jihad yang menjadi tuntutan Kristen. Sejak awal kami
yakin bahwa dua masalah ini akan menjadi point krusial dalam perundingan di tahap
berikutnya. Sementara itu dalam kesempatan pertemuan dengan delegasi Muslim
diinformasikan bahwa mereka menolak pelaksanaan perundingan di Malino - Sulsel,
dan lebih memilih dilaksanakan di Kalimantan. Namun tawaran ini sepertinya akan
ditolak oleh Menko Kesra, Jusuf Kala. Satu hal lain yang secara serius harus disikapi
dalam upaya bersama ke depan adalah keseriusan TNI dan Polri untuk berpartisipasi
secara penuh dalam agenda penyelesaian 9 bulan yang telah disusun. Tentunya
bukan menjadi rahasia lagi bahwa soal prestasi dan prestise dalam proses ini cukup
menentukan bagi semua elemen yang terlibat. Dalam arti bahwa bola perdamaian
sedang digulirkan, dan menunggu siapa yang akan menendang paling keras.
Karenanya menyikapi posisi TNI dan Polri menjadi faktor menarik untuk dikritisi.
Apalagi kedua lembaga ini selama konflik dianggap oleh kedua belah pihak sebagai
bagian dari konflik. Tentunya mereka juga tak mau kehilangan muka bila ketinggalan
dalam prakarsa penyelesaian konflik, ketika tendensi masyarakat ke arah perdamaian
(orang Ambon bilang Tanuar) semakin mengental. Salah seorang yang harus dikritisi
serius dari barisan ini adalah Pangdam Kodam XVI Pattimura. Dalam berbagai
pertemuan lepas terindikasikan jelas bahwa ritme olah gerak Pangdam dalam upaya
mendukung proses menuju rekonsiliasi sangat lambat bila dibandingkan dengan
dinamika masyarakat sendiri. Terhadap agenda pemulangan pengungsi yang tertuang
dalam draft penyelesaian produk Menko Kesra, Pangdam dengan tegas menyatakan
rasa pesimisnya. menurutnya proses tersebut kemungkinan tak dapat berlangsung
dalam waktu yang direncanakan. Secara rasional mungkin saja, namun dalam
hirarkis pemerintahan seharusnya pesimisme itu tak perlu ada, bila ia mau
mendukung sepenuhnya langkah-langkah terpadu yang disiapkan. Pernyataan
Pangdam dalam satu percakapan terpisah lainnya, untuk tidak menyikapi kelompok
radikal di daerah Galunggung dengan alasan akan berimplikasi pada menguatnya
komunitas Kristen, patut dicermati dalam kaitan dengan posisi dukungan Pangdam
terhadap proses penyelesaian konflik. hal ini senada dengan statementnya ketika
bertemu beberpa bulan lalu dengan beberapa orang dari kelompok Baku Bae. Disaat
itu ia menolak untuk mendukung program-program Baku Bae dengan alasan bahwa
kelompok Baku Bae yang akan mendapat nama, sementara dirinya tidak mendapat
apa-apa. Pernyataan-pernyataan dan sikap-sikap konyol yang ditunjukannya selama
ini, mendorong kita untuk terus mengkritisinya dalam setiap proses dan tahapan
penyelesaian konflik. Tentunya sikap kritis yang sama perlu dihadirkan terhadap
bangun hirarkis yang lebih tinggi secara institusional. Karenanya kami tak heran bila
rencana pertemuan malino diundur ke tanggal 11 - 12 Pebruari, karena akan
dilakukan koordinasi kabinet untuk kembali mengunjungi Ambon pada tanggal 5
Pebruari nanti. Terutama dalam upaya melibatkan Menko Polkam secara lebih intens.
Jelas terindikasi bahwa ada upaya-upaya koordinasi untuk memberi ruang bagi setiap
elemen berproses secara sinergis, sehingga tak ada yang merasa ketinggalan kereta
dalam upaya menggiring bola perdamaian.
Beta kira untuk sementara sekian dulu.
MASARIKU NETWORK AMBON
|
