UJILAH SEGALA-SESUATU
Halo basudara,
Ini cuma komentar singkat karena waktu posting agak singkat.
Pertama mengenai forum lintas agama. Mungkin forum ini bakal menghasilkan buah
positif. Tapi kita sudah tahu dari sejarah di masa lampau, bahwa banyak masalah-2
berlabel agama tidak dapat diselesaikan oleh forum sejenis ini. Sekarang saja kita
bisa menduga, apa yang bisa dibuat oleh forum lintas agama dengan masalah
Maluku. Tanpa pretensi apa-2 saya ingin katakan bahwa forum lintas agama ini akan
gagal memahami masalah Maluku jika mereka melakukannya hanya berdasarkan apa
yang diterangkan oleh para menteri (YK atau SBY).
Ironis, jika forum lintas agama menggunakan keterangan YK tentang konflik Maluku
sebagai referensi dan melalaikan otoritasnya untuk membuktikan kebenaran referensi
dimaksud, yang menekankan bahwa konflik panjang di Maluku secara substansial
terletak pada perbedaan agama yang bertindihan langsung dengan
perbedaan-perbedaan suku.
Ironis, jika forum lintas agama tidak kritis memperhatikan masalah "nation-building"
sebagai masalah kunci pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat,
termasuk sektor ekonomi dan sosial.
Ironis, jika forum lintas agama tidak memberi perhatian pada proses politisasi agama
oleh negara, yang menurut hemat saya identik dengan penaklukan agama-2 oleh
negara.
Ironis, kalau forum lintas agama tidak memperhatikan apakah semua kesepakatan
Malino itu layak menjadi instrumen pembangunan kembali harkat, martabat, moral
dan hak-hak asasi manusia Maluku yang telah dihancurkan oleh konflik
berkepanjangan.
Ironis kalau forum lintas agama tidak melihat dengan jeli, fakta bahwa konflik Maluku
hanya bisa diselesaikan oleh mereka yang memungkinkannya terjadi. Jangan lupa
bahwa konflik Maluku adalah konflik berskenario.
Hal Kedua. Kunci sukses pertemuan Malino misalnya (belum termasuk proses
implementasinya) tidak terletak pada pribadi seorang YK. Kuncinya terletak pada
kinerja Pemerintah secara keseluruhan, pada strategi pembangunan umumnya dan
pembangunan sistem hukum secara khusus, lalu juga terletak pada TNI/POLRI.
Menyinggung yang terakhir ini, harus dikatakan bahwa out-put Malino memang tidak
dengan sungguh-2 menyinggung dan mengatur kewajiban TNI/POLRI, ditinjau dari
perspektif pandangan yang legitim tentang keterlibatan TNI/POLRI dalam konflik.
Padahal, TNI/POLRI adalah komponen strategis dalam penanganan masalah Maluku
secara tuntas. Waktu yang akan membuktikan, apakah seluruh kesepakatan Malino
itu bisa diwujudkan kalau kewajiban TNI/POLRI tidak ditetapkan dengan tegas dan
jika pelaksanaan kewajiban-2 itu tidak dapat dikontrol rakyat.
Dalam konteks politik mikro Maluku, kini saatnya untuk mengatakan bahwa telah
terdapat indikasi, TNI akan ikut mengamankan semua kesepakatan Malino, jika
Pemerintah Megawati memberinya peluang-2 khusus sebagaimana yang pernah
dimilikinya pada jaman Soeharto. Telah ada pula indikasi bahwa peluang-2 khusus
yang dibutuhkan oleh TNI itu kini nampak dalam proses-2 politik di Maluku. Salah
satu contoh, jika hari ini rakyat Maluku via DPRD I Maluku bersepakat agar Gubernur
Maluku pengganti Saleh Latukonsina harus seorang tentara atau purnawirawan yang
direkomendasi oleh Mabes TNI atau Mabes TNI/AD, maka pada hari ini juga kita akan
melihat dan merasakan akselerasi implementasi kesepakatan Malino. Tapi kalau ini
terjadi, keraguan akan semakin meningkat sehubungan dengan pertanyaan : "Apakah
proses Malino ini sungguh-2 dilakukan Pemerintah demi rakyat Maluku, demi
kebenaran, keadilan, demokrasi, perdamaian dan kesejahteraan??"
Cukuplah dulu. Salam hangat untuk semua,
dmm
MASARIKU NETWORK
|
