Media Indonesia, Jum'at, 8 Februari 2002
Lima SSK Disiapkan untuk Amankan Perundingan Malino
MAKASSAR (Media): Untuk mengamankan pertemuan Malino II yang akan
berlangsung 11-12 Januari 2002, Polda Sulawesi Selatan menurunkan empat Satuan
Setingkat Kompi (SSK), dan satu SSK lainnya dari Kodam VII Wirabuana.
Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Firman Gani di Makassar mengatakan, total
jumlah personel yang akan diturunkan untuk mengamankan perundingan damai
konflik Maluku di Malino, Kabupaten Gowa, Sulsel adalah 500 orang.
''Keamanan dalam perundingan Malino II ini akan lebih diperketat karena situasi dan
kondisinya agak berbeda dengan perundingan pertama. Para wartawan yang meliput
nantinya akan diberikan tanda khusus,'' katanya di Makassar, kemarin.
Kapolda berharap, masyarakat dapat mendukung terciptanya keamanan dan juga
upaya penyelesaian damai konflik Maluku. ''Penunjukan Malino sebagai tempat
penyelesaian konflik di antara kelompok-kelompok yang bertikai merupakan
kehormatan bagi warga Sulsel, khususnya masyarakat Kabupaten Gowa,'' ujar
Kapolda.
Pertemuan perdamaian Maluku di Malino itu sendiri, akan dihadiri 70 delegasi
masyarakat Maluku dari kedua kelompok yang bertikai. Para wakil yang terdiri dari
semua elemen masyarakat itu, akan membawa aspirasi masyarakat yang bertikai
sejak dua tahun lalu, yang sudah menewaskan sedikitnya 5.000 jiwa.
Penanganan penyelesaian konflik bernuansa SARA di Maluku baru tercapai setelah
beberapa kali dilakukan negosiasi secara internal. ''Proses negosiasinya cukup
melelahkan,'' kata Menko Kesra HM Yusuf Kalla di Makassar, kemarin.
Alotnya kesepakatan menuju perdamaian di Maluku, tutur Menko Kesra, disebabkan
kasus Ambon memiliki skala yang lebih besar, baik dari segi korban maupun
lamanya konflik. Namun, bila konflik tidak segera diselesaikan, maka masyarakat
Maluku bisa menjadi masyarakat yang terbelakang. Indikator dari dugaan itu antara
lain, saat ini sekolah-sekolah sudah ditutup dan perekonomian pun hancur.
Karena itu, Menko Kesra mengajak masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjadi tuan
rumah yang baik dalam menyelesaikan konflik Maluku, sekaligus memberi dukungan
moril atas terselenggaranya perundingan damai tersebut.
Berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan damai di Malino, Kapolri Da'i Bachtiar di
Jakarta mengatakan, Polri kemarin melakukan sweeping pada masyarakat Poso.
Sweeping itu juga dilakukan karena pihaknya sudah memberikan batas akhir
penyerahan senjata, yaitu 7 Februari 2002. ''Perkembangan keamanan di daerah itu
cukup menggembirakan,'' ujarnya.
Kapolri juga mengimbau agar penduduk luar Poso yang tidak memiliki identitas
setempat, untuk sementara menghindari atau tidak berada di daerah tersebut.
(Ant/Tia/Awi/N-4)
Copyright © 1999-2001 Media Indonesia. All rights reserved.
|
