Sinar Harapan, Sabtu, 8 Desember 2001
Pasukan BKO Mulai Digelar di Poso
Wapres: Diduga Unsur Luar Ikut Bermain
Poso, Sinar Harapan - Mulai Sabtu (8/12) Polda Sulawesi Tengah menggelar operasi
penerimaan BKO (bawah kendali operasi) TNI/Polri di Poso.
Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Zaenal Abidin Ishak, mengatakan pasukan
yang di-BKO-kan itu ditugaskan untuk pemulihan keamanan Poso sebab sejak
beberapa pekan terakhir ini kondisi di Poso fluaktif, secara tiba-tiba muncul konflik.
Menurut Kapolda, selesai penerimaan pasukan di Lapangan Bola, Sintuwu Maroso,
Sabtu (8/12), tugas pemulihan itu berlaku sejak 1 Desember 2001 sampai enam bulan
ke depan atau 1 Mei 2002.
Dua bulan pertama dilakukan tahap sosialisasi. Siapa pun yang melakukan
kerusuhan aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu
akan diproses secara hukum.
Mulai hari ini juga aparat keamanan yang ditugaskan di Poso akan disebar ke
daerah-daerah rawan konflik. Kapolda juga menjelaskan sekitar 300 pengungsi asal
warga Bali yang ada di Napu hari ini akan diusahakan untuk dikembalikan ke
daerahnya karena sudah aman dan petugas ada di sana.
Kasrem 132 Tadulapo, Letkol Infanteri, Dede K. Atmawijaya kepada SH menjelaskan
siang ini pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Pangkostrad Letjen TNI Ryamizard
Ryacudu bersama Dankomar Marinir dan beberapa pejabat TNI lainnya, hari ini juga
datang ke Poso untuk meninjau persiapan latihan gabungan di Poso.
Sementara itu, Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan, berdasarkan laporan,
muncul dugaan bahwa konflik Poso bukan lagi konflik internal, tapi sudah ada
unsur-unsur dari luar daerah yang turut bermain. Namun, Wapres enggan
menjelaskan lebih lanjut siapa yang ikut terlibat dalam kerusuhan itu.
"Ya, sudah berbagai usaha yang dilakukan, konflik antara masyarakat pengungsi, kita
sudah tangani, bahkan kita mengharapkan tahun depan ini sudah diselesaikan," kata
Hamzah Haz usai salat Jumat bersama jajaran Polri di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta,
Jumat (7/12).
Wapres melanjutkan, meski pengamanan daerah Poso sudah ditingkatkan namun
pemerintah tetap mengantisipasi dengan menambah jumlah personel keamanan. "Itu
secara bertahap sudah membaik karena sudah ditingkatkan kewaspadaannya.
Tentu saja pemerintah tidak membiarkan suhunya makin meningkat," katanya.
Mengenai solusi terpadu dalam menyelesaikan konflik Poso, Wapres mengharapkan
agar ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. "Ya, tentu saja kalau hanya
pemerintah saja tanpa bantuan masyarakat tidak akan selesai," katanya.
Wapres mengharapkan sesuai koridor hukum yang berjalan, pihaknya tidak
menghendaki timbul konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Kapolri
mengatakan, Mabes Polri akan mengirim lagi pasukan sebanyak 10 SSK. Bahkan,
pekan depan Kapolri Da'i Bachtiar sendiri akan berkunjung langsung ke lokasi
tersebut.
"Meski sudah dirasakan cukup bantuan keamanan, tapi kami tetap mengirim dua
batalyon dari TNI, sedangkan dari Polri 10 SSK," katanya.
Da'i menjelaskan, selama 2-3 hari ini situasi di Poso sudah agak tenang, dan pola
operasinya pun dilakukan secara terpadu yakni antara TNI, Polri dan Pemda
setempat. "Jadi bukan hanya upaya keamanan tapi juga pendekatan kesra," katanya.
Da'i mengatakan, sampai saat ini karena situasinya sudah tenang kembali, maka
tidak akan dilakukan pemberlakuan darurat sipil. Penempatan aparat kepolisian di
daerah itu juga akan dilakukan secara seimbang. (man/ria)
Copyright © Sinar Harapan 2001
|
