SUARA PEMBARUAN DAILY, Selasa 22 Januari 2002
Menko Polkam, Panglima TNI, dan Kapolri Akan ke Maluku
JAKARTA - Pemerintah berharap proses perdamaian dapat segera terwujud di Maluku
seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah saat ini. Untuk itu, Menteri Koordinasi
bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono bersama
Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri) Jenderal Polisi Da'i Bachtiar akan berkunjung ke Maluku pada Jumat
mendatang.
''Persoalan Maluku harus dikelola lebih intensif agar keamanan bisa segera pulih.
Lantas, proses perdamaian seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah bisa dilakukan,''
kata Susilo seusai bertemu Walikota Ambon dan anggota DPRD Maluku, Senin
(21/1), di Jakarta.
Dia menjelaskan, pemerintah telah mengidentifikasi berbagai hal yang menjadi
masalah di Maluku, terutama di bidang keamanan, hukum dan politik.
DPRD Maluku, tutur Susilo, meminta agar pemerintah pusat mengupayakan proses
perdamaian itu dalam kerangka waktu selama enam bulan. Dengan demikian
diharapkan ada sesuatu yang dapat dicapai secara signifikan.
Menko Polkam juga mengakui, adanya pertikaian antaraparat keamanan di Maluku
yang dapat menghambat upaya-upaya perdamaian di daerah itu. Karenanya,
kehadiran Panglima TNI dan Kapolri diharapkan dapat menghentikan pertikaian itu.
Soal pertikaian di antara aparat keamanan, dia berpendpat, hal itu terjadi karena
adanya "salah persepsi". ''Panglima TNI dan Kapolri sudah mengkaji masalah
tersebut dan akan memecahkannya di tingkat lapangan,'' tandasnya.
Berdampak Negatif
Sementara Walikota Ambon Max Jopie Papilaja menyayangkan munculnya berbagai
masalah di dalam jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Ketegangan yang
terjadi antara institusi itu sangat berdampak negatif terhadap seluruh proses
rekonsiliasi di Ma-luku.
''Sejak awal kerusuhan tiga tahun lalu, kota Ambon adalah pusat konflik dan yang
paling menderita. Kami minta pemerintah pusat lebih serius dan menyelesaikan
masalah secara lebih terprogram,'' ucap Max.
Dia berharap agar kehadiran Menko Polkam dan pejabat-pejabat lainnya di Maluku
tidak dipandang sebagai langkah akhir tetapi justru sebagai langkah awal. Pemerintah
juga diminta untuk tidak langsung mengambil langkah penyelesaian yang sama
dengan Poso, seperti mengadakan pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan. (O-1)
Last modified: 22/1/2002
Copyright © Sinar Harapan 2002
|
