SUARA PEMBARUAN DAILY, Rabu 30 Januari 2002
Kemungkinan di Malino
Perundingan Maluku Dilakukan Awal Februari
JAKARTA - Perundingan antara dua kelompok yang bertikai di Maluku dan Maluku
Utara akan berlangsung di Kota Malino, Sulawesi Selatan awal Februari 2002, dengan
difasilitasi oleh pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Menko Kesra Jusuf Kalla di sela-sela diskusi bertajuk "The Achi-
evement of Peace in Poso" di Departemen Luar Negeri, Jakarta, Selasa (29/1).
''Insya Allah untuk Ambon juga dilakukan di Malino, Sulawesi Selatan. Mungkin awal
bulan depan. Kedua belah pihak sudah bersedia untuk duduk bersama dan
melakukan perundingan,'' kata Jusuf Kalla.
Dikatakan, pola yang digunakan dalam perundingan itu tidak sama persis dengan
yang diterapkan untuk memecahkan konflik di Poso. Hanya satu persamaannya,
yaitu masing-masing pihak duduk berunding.
Pola pemecahan yang dilakukan pemerintah dalam kasus Maluku berbeda dengan
kasus Poso sebab ada perbedaan yang besar dalam luas wilayah konflik. Pemerintah
akan bersikap lebih hati-hati dalam melakukan upaya memecahan konflik di Maluku
dan Maluku Utara. ''Ambon, khan, berbeda dengan Poso. Orang dan skalanya
berbeda, lebih besar dari Poso. Orang yang tewas lebih dari 5 ribu orang. Jadi kita
harus hati-hati agar tidak salah langkah,'' kata Menko Kesra.
Dalam diskusi, Menko Kesra mengatakan bahwa Kota Malino dipilih sebagai tempat
melakukan perundingan kasus Poso, karena kota itu netral. Selain itu, tidak ada
sinyal untuk telepon genggam sehingga tidak ada pihak luar yang mempengaruhi
perundingan. ''Saluran telepon hanya ada di hotel. Itu pun kami awasi
penggunaannya,'' ujarnya.
Dalam waktu satu atau dua hari ini, Menko Kesra juga akan melakukan pertemuan
awal dengan kedua pihak yang bertikai. Pertemuan itu akan dilakukan di Makasar,
Sulsel. Dalam pertemuan itu, pemerintah tidak akan menawarkan apa-apa kepada
pihak-pihak yang bertikai, tapi hanya mengingatkan bahwa ada dua pilihan dengan
risiko masing-masing.
''Pemerintah hanya katakan, mau berhenti atau perang terus seperti. Kalau mau
duduk berunding, kita (pemerintah) akan merehabilitasi Maluku dan Maluku Utara,''
kata Jusuf Kalla.
Soal adanya kelompok-kelompok pendatang di daerah yang sudah empat tahun
dilanda konflik itu, Menko Kesra mengatakan bahwa mereka sebagai akibat dari
konflik, karena mereka datang satu tahun lebih, setelah konflik terjadi. Oleh karena
itu, penyelesaian masalah para pendatang itu akan dilakukan setelah perundingan
dilaksanakan.
Sementara itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa
upaya penyelesaian konflik di Maluku tidak hanya sampai di meja perundingan. Perlu
ada dialog lanjutan untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dalam
pertemuan pertama itu. ''Di Poso, satu atau dua kali dialog masuk perundingan.
Lantas bisa kita implementasikan dalam aksi yang konkrit di lapangan. Di Maluku
tidak begitu mudah. Harus ada tahapan-tahapan berikutnya untuk masuk ke proses
perdamaian," kata Susilo. (O-1/L-8)
Last modified: 30/1/2002
Copyright © Sinar Harapan 2002
|
