Cara memperingati kemerdekaan mengalami perubahan. Satir dan parodi menjadi ungkapan rasa tidak merdekanya rakyat oleh penjajahan Belanda Coklat.
Apa yang tersisa setelah kemerdekaan?/ Tidak -- katamu: Tak ada yang lebih resah selain hidup mengeloni kata-kata/ yang membusuk/ di balik lidahmu yang buntung.... Ahmad Nurullah berteriak membacakan sajaknya dalam Renungan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-54 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (16/8).
Pencapaian kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu dipertanyakan kembali implementasinya dalam Deklarasi Agustus di Plaza Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan, tepat pukul 24.00 Wib tanggal 16 atau 00.00 Wib tanggal 17 Agustus 1999. Para deklarator yang terdiri dari Eep Saifulloh Fatah, Rendra, Teten Masduki, dan Anggito Abimanyu.
Mereka mengritisi proses pengisian kemerdekaan yang keliru. Akibatnya, terjadi pemasungan kebebasan atas nama pembangunan, penindasan sistematis atas hak-hak rakyat, dan pemerintahan otoriter yang mencekam. Karena itu, ''Demokratisasi hanya mungkin berjalan di tengah kekuatan publik yang terjaga,'' kata Eep.
SINDIRAN Di tengah kegalauan pikiran para seniman, politisi, ekonom, ahli hukum, dan lain-lain, tentang kemerdekaan, ternyata seirama dengan fenomena baru cara rakyat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-54 ini. ''Rakyat mempertanyakan ketiadaan kemerdekaannya sebagai bangsa,'' kata budayawan Rendra.
Di Jakarta, begitu memasuki detik 00.00 Wib tanggal 17 Agustus, sebagian masyarakat ibu kota, seperti yang terjadi di Jalan Proklamasi, berpawai dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Kita belum merdeka, mari... lawan!' Siang harinya, 500-an tukang becak yang berkonvoi di Jalan Sudirman menuju gedung DPR/MPR, juga berteriak menuntut kemerdekaan melakukan pekerjaannya di kota metropolitan ini. ''Kenapa pekerjaan rakyat seperti kami dihalangi, kapan kami bisa merdeka,'' kata Ramto kepada Endang dari ADIL.
Sementara di Jalan Raden Saleh, Medan, dan di kawasan Dago, Bandung, kegiatan 17-an diisi dengan menyelenggarakan lomba memperebutkan kursi presiden. Di pucuk pinang, kursi presiden digantungkan, dan para peserta panjat pinang berusaha menaikinya ke atas berlomba mencapai kursi presiden. Maksudnya, tak lain adalah sindiran betapa pencalonan presiden tak lagi bebas. ''Skenario siapa yang mesti memperebutkan kursi presiden seakan sudah ditentukan. Padahal itu kan hak semua rakyat,'' kata salah seorang panitia lomba di Bandung kepada wartawan ADIL Asep Nz.
Sedangkan di Semarang, memperingati kemerdekaan diwarnai dengan lomba mirip wajah Soeharto dan beberapa tokoh lain. Cara menyindir rupanya dilakukan sebagian masyarakat Semarang ini setelah beberapa anggota HMI, PMII, dan PRD yang menuntut peringatan HUT RI yang diselenggarakan Setwilda Tingkat I Jateng di lapangan Simpanglima Semarang dihentikan, dihalau 500-an tentara. Mereka protes terhadap adanya kemerdekaan yang menjadi semu dengan intervensi militer. ''Bendera peringatan 17-an harusnya berdiri setengah tiang,'' kata salah seorang pendemo kepada Saiful Bahri dari ADIL.
Rasa tidak adanya kemerdekaan sebagai bangsa juga dialami beberapa warga di Malang, yang menyebabkan mereka tidak peduli dengan HUT RI. Bahkan, hingga hari ini, di masa reformasi, kemerdekaan terasa hambar. ''Kami sebagai bangsa jelas-jelas belum merdeka,'' kata Yuli Herwanto, yang memilih tidak memperingati, kepada wartawan ADIL, Bintariadi.
SUBSTANSI Menurut pengamat ekonomi UGM, Anggito Abimanyu, kesadaran masyarakat mempertanyakan substansi kemerdekaan karena selama ini mereka tetap dalam kemiskinan. Mengapa Indonesia masih tergolong sebagai negara miskin? Padahal kemerdekaan dalam konteks lepasnya dari penjajahan asing telah cukup lama? Parahnya, katanya, negeri ini makin mengarah ke titik nol kemerdekaan secara ekonomi. Karena itu, ''Fenomena perayaan HUT RI dalam pola satir merupakan tanda protes atas keadaan masyarakat yang tak mengalami, apalagi menikmati, kemerdekaan,'' katanya.
Pola satir itu menunjukkan betapa penjajah (baca Belanda) telah pergi dari bumi Indonesia, tapi watak dan perilaku penjajah masih mengangkangi kehidupan bangsa ini. Malah, di masa reformasi, pemerintahan yang mengklaim reformis itu justru mempertebal ketidakhadiran rasa kemerdekaan di hati rakyat. ''Pemerintahan transisi sekarang tak mengubah apa-apa. Mereka ikut membelenggu rasa kemerdekaan masyarakat,'' kata pengusut korupsi, Teten Masduki.
Sayangnya, kata budayawan Mudji Sutrisno, kesadaran rakyat terhadap pentingnya makna kemerdekaan dirinya, mau tak mau harus dimulai dari nol besar untuk mencapainya. Meskipun, sebenarnya, para pendiri bangsa sudah memulainya 54 tahun lalu. Sehingga, ''Sekarang ini harus ada revolusi kultural dan mentalitas yang tidak sentralistik tapi harus dilakukan desentralisasi dan benar-benar berorientasi pada rakyat sendiri,'' katanya.
Fenomena perayaan HUT Kemerdekaan RI dalam bentuk satir dan parodi itu masih menunjukkan betapa masih jauhnya kemerdekaan itu. Maka, benarlah preambule UUD'45, bahwa revolusi 54 tahun lalu itu, hingga kini pun masih "mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia". (dikki nursa)
Catatan Hiburan