Kuasa Bahasa dalam Politik Indonesia
Ben Andersen, salah seorang peneliti asing yang rajin meneliti budaya politik Indonesia. Bahkan bisa dibilang Dia nyaris memberi landasan konseptual untuk memahami Indonesia. Konsepnya tentang "bangsa Indonesia sebagai komunitas imajiner" setara dengan "trikotomi santri-abangan-priyayi" Clifford Geertz.
Dalam buku Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (Cornell University Press, 1990) yang diterjemahkan sebagai Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik Indonesia (Bentang Budaya, 2000), Ben mengaitkan kekuasaan dengan ekspresi berbahasa. Ben mengupas dengan menarik berbagai bentuk bahasa, dari puisi, ungkapan sehari-hari, monumen, kartun, wayang, dsb.
Banyak hal menarik yang diungkapnya. Misalnya, bagaimana Soekarno, dan Soeharto sama-sama memusatkan kekuasaan dengan mendirikan bangunan simbolik. Soekarno dengan membangun Monas dan komplek Istana, Soeharto dengan membangun Taman Mini. (One)
Mengapa Riau Harus Merdeka
Propinsi itu akhirnya menuntut merdeka. Tabrani Rab, 'presiden' Riau Merdeka, menuliskan alasan-alasan mengapa Riau harus merdeka dalam "Menuju Riau Merdeka, Pilihan Kongres Rakyat Riau II" (Dewan Perjuangan Kedaulatan Riau Pekanbaru, 2001).
Menurut Tabrani, ada tiga alasan pokok bagi kemerdekaan Riau. Pertama, pemerintah pusat sangat sentralistik di masa Soekarno dan Soeharto berkuasa. Puncaknya, pada 2 September 1985, ketika DPRD Riau secara resmi memilih Ismail Suko sebagai gubernur. Tapi, kenyataannya, Beny Moerdani (Menpangab waktu itu) tetap menunjuk Imam Munandar sebagai gubenur. Hal ini dinilai bahwa pemerintah pusat telah melecehkan hak politik bangsa Riau.
Kedua, hasil kekayaaan Riau setiap tahunya mencapai Rp 60 triliun yang semuanya uang itu disedot pemerintah pusat. Sedangkan yang kembali ke daerah hanya berkisar Rp 300 miliar sebagai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Keadaan inilah yang menjadi Riau tercatat sebagai propinsi termiskin di Indonesia dengan pengabaian busung lapar dan pendidikan.
Ketiga, hak-hak sosial di Riau telah dijahanamkan oleh pemerintah Pusat. Riau sebagai pusat bahasa dan devisa negara harus menerima nasib yang buruk dan hal ini sangat memalukan kepada negara tentangga seperti Malaysia dan Singapura. (Haidir Anwar)
Media, Culture, and Politics in Indonesia
Krishna Sen dan David T. Hill
Oxford University Press, UK
April 2000
0195537033
Krishna Sen dan David T. Hill
Media, Negara, dan Kapital yang Subversif
oleh Ignatius Haryanto
detikcom Selasa, 30/5/2000
"Media tidak berperan langsung dalam menjatuhkan Suharto, tapi tanpa media, kita tidak bisa membayangkan bagaimana sejarah tersebut berlangsung" (terjemahan bebas penulis h.219), demikian Krishna Sen dan David T. Hill mengambil kesimpulan tentang industri media di Indonesia dalam akhir masa kekuasaan Suharto."
Dalam kurun lebih dari tigapuluh tahun, industri media (industri buku, suratkabar, radio, televisi, film, musik rekaman, dan internet) di bawah pemerintahan Orde Baru ada dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun berada dalam bayang-bayang represi politik yang kuat. Kelembagaan korporasi negara muncul dalam banyak industri media (IKAPI, PWI, PRSSNI, ASIRI, dan lain-lain), sensor, pemajakan (rent-seeking activities) menjadi kelengkapan utama dari Negara Orde Baru dalam mengontrol media. Tapi kontradiksi dalam pertumbuhan kapital dan represi politik akhirnya menghasilkan kejutan-kejutan dalam perkembangan industri ini pada masa akhir masa kekuasaan Suharto.
Kita masih ingat saat beberapa minggu menjelang kejatuhan Suharto dimana talk show di televisi menjadi makin berani, dan kalau boleh dikatakan berpuncak dengan wawancara SCTV dengan Menteri Sarwono Kusumaatmadja, hanya beberapa hari menjelang kejatuhan Suharto. Belum lagi talk show di radio dan situs di internet yang juga marak dan menjadi liputan yang sangat berguna ketika terjadi peristiwa Mei 1998. Perkembangan kapital, yang menghendaki agar industri media berkembang dan menjadi menguntungkan, membawa industri media ke dalam suasana dimana 'yang berani', 'yang mbalelo' menjadi barang dagangan yang menguntungkan. Akhirnya, perkembangan kapital ini bertindak subversif terhadap Negara, yang sebelumnya memberikan peluang sebesar-besarnya untuk perkembangan industri media nasional sejauh masuk dalam kerangka yang telah digariskan.
Yang menarik dari paparan Sen dan Hill, duo pemerhati setia industri media di Indonesia asal Australia itu, adalah bagaimana ia menunjuk bahwa content dalam industri media di Indonesia menunjukkan identitas 'nasional' menjadi hal yang lebih penting dan lebih dipromosikan daripada identitas 'lokal' dan juga tarik menarik dengan identitas 'global'. Oleh karenanya fenomena merger 'revolusioner' antara American Online dan Time Warner Group senilai lebih dari 135 milyar dollar, tak terlalu dibayangkan sebagai peristiwa yang akan punya dampak ke wilayah 'nasional'. Banyak orang tak peduli atau masih tak sadar, perkembangan industri media yang sangat cepat ini, sedikit demi sedikit membuat erosi atas yang namanya identitas 'nasional' tadi.
Sen dan Hill membuat dokumentasi yang sangat berharga atas penelitiannya terhadap 7 industri media di Indonesia tersebut, dan untuk beberapa media (misalnya musik rekaman dan internet). Mungkin ini dokumentasi ilmiah pertama karena tak banyak orang pernah melakukan sebelumnya. Tujuh industri media yang diteliti di sini, punya historisitas dan perkembangan saling berbeda kalau mau dilihat dari bagaimana Negara menguasai industri media tersebut, bagaimana modal berperan di dalam industri tersebut, dan akhirnya bagaimana soal resistensi yang dilakukan oleh masing-masing industri - walau yang terakhir tak terlalu banyak dibahas dua penulis tersebut.
"Media", "Culture", dan "Politics" yang jadi kajian Sen dan Hill ini bukannya tanpa persoalan karena tiga hal ini saling berkait, saling membuat persoalan, dan memberikan analisis yang saling berlainan kalau ketiganya saling dicampur. Kelihatannya dua penulis ini sengaja mencampuradukkan tiga elemen tadi untuk memberikan gambaran yang lebih umum atas fenomena industri media di Indonesia.
Singkatnya, kedua penulis mau mencoba mencampur analisis cultural studies dan political economy dalam melihat industri media di Indonesia dan konsekuensinya ada beberapa fakta yang hilang di antara campuran metode tadi. Misalnya saja, beberapa fakta yang luput dilihat Sen dan Hill pada beberapa fenomena ekonomi politik dalam konteks ketimpangan dalam industri media global, terutama dalam kaitan dengan hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika.
Satu contoh misalnya, Sen dan Hill mengabaikan fakta bahwa akibat distribusi film dimonopoli oleh kapitalis crony Orde Baru yang mengakibatkan produksi film Indonesia mandek dan impor film Amerika berjaya di Indonesia. Kejayaan film impor ini juga sebentuk kekalahan industri media 'nasional' dengan kepentingan 'nasional' Indonesia lainnya, karena ekspor tekstil dan kayu lapis Indonesia diancam boikot pada tahun 1991, kalau saja Indonesia tak mau memperbesar jumlah kuota impor film Amerika, akibat tekanan berulang-ulang dari MPEAA (Motion Picture Export Association of America) dan Kantor Kementerian Perdagangan Amerika (USTR). Ucapan Nicholas Garnham (The Political Economy and The Production of Culture, 1984) bahwa "adalah proses distribusi, bukan proses produksi, yang menjadi kunci kekuasaan dan akumulasi kapital" menjadi sangat nyata dalam kasus industri film ini.
Fakta lain misalnya adalah isu krusial Intellectual Property Rights (berdampak langsung pada industri buku, film dan musik rekaman) yang gencar didorong oleh pemerintah Amerika sejak pertengahan tahun 1980-an. Kejadian memalukan ekspor kaset amal Live Aid pada tahun 1985, membuat Indonesia harus takluk kepada tekanan Amerika dan Eropa untuk menandatangani Konvensi Bern beberapa tahun kemudian. Tapi fakta bahwa Amerika Serikat sejak pertengahan 80-an mengalami defisit perdagangan, terutama dalam industri yang berbasis intellectual property, membuat parlemen mendesak Presiden Reagan untuk lebih serius mengurusi soal perdagangan luar negeri. Kemudian hasilnya, negara ASEAN yang menjadi kawasan pembajak paling besar, termasuk Indonesia, menjadi salah satu daerah yang paling gencar disasar Amerika."
Ignatius Haryanto adalah mahasiswa Pasca Sarjana Southeast Asian Studies Programme, National University of Singapore dan staf pada Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
NSA: Never Say Anything
Bisakah Anda baca ini: "kvziebcen ckyiecdvg dbcoovk hn ckycfeufj eczhikucf mibevg". Kalau tidak, tanyakan kepada National Security Agency (NSA). Jawabannya: "democracy advocates trapped by advancing cambodian forces". Naskah tersebut adalah contoh cipher (bahasa sandi) yang dikutip dalam buku terbaru James Bamford, "Body of Secrets" (Doubleday, 2001).
NSA adalah agen intelejen terbesar dan paling rahasia di dunia. Lembaga itu berdiri tahun 1952 atas perintah sangat rahasia dari Presiden AS Harry Truman. Begitu rahasianya lembaga itu hingga dijuluki "No Such Agency" atau "Never Say Anything".
Kerahasiaan NSA terbongkar di tahun 1982, kala Bamford menuliskannya dalam "The Puzzle Palace". Bamford adalah Produser Investigasi Washington untuk acara World News Tonight di ABC. Bersama koleganya, Peter Jennings, mereka menulis berita investigasi yang menjadi cover story untuk New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times. Kini, setelah memperbaharui lobang-lobang argumentasinya, Bamford menerbitkan kembali kisah NSA dalam "Body of Secrets".
Di sana ada peran rahasia NSA sepanjang Perang Dingin, usahanya untuk menguping setiap bentuk komunikasi, dan menemukan cara-cara baru pemecah kode dan sistem cipher masa depan. Bamford mengajak pembaca menyusuri Crypto City, kawasan yang terdiri dari 60-an kantor, gudang, pabrik, laboratorium, dan tempat tinggal. Inilah tempat puluhan ribu orang bekerja tanpa pernah bicara kepada keluarganya apa yang mereka lakukan.(One)
Benturan Peradaban
Tema utama dari buku Samuel P Huntington, "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" (Simon and Schuster, 1998) ini adalah "budaya dan identitas-identitas budaya, yang pada derajat paling luas adalah identitas peradaban, membentuk pola kohesi, disintegrasi, dan konflik dalam dunia pasca Perang Dingin".
Pertama, Huntington memaparkan bagaimana untuk pertama kalinya dalam sejarah, politik global jadi multikutub dan multiperadaban. Kemudian, keseimbangan kekuasaan di antara peradaban-peradaban bergeser: Barat cenderung tenggelam; peradaban Asia memperluas kekuatan ekonomi, militer, dan politiknya; Islam meledak secara demografis dengan konsekuensi mendestabilisasi negara-negara Islam dan tetangganya; dan peradaban non-Barat secara umum mengukuhkan kembali nilai budaya mereka.
Pada bagian ketiga, Huntington menunjukkan bagaimana tatanan dunia berbasis peradaban terbit, yakni kala masyarakat berbagi afinitas budayanya dari satu peradaban ke peradaban lain. Sementara, pretensi universalis Barat secara meningkat menyeretnya ke dalam konflik dengan peradaban lain, yang paling serius dengan Islam dan Cina.
Selamatnya Barat tergantung pada orang-orang Amerika yang menegaskan kembali identitas Baratnya dan orang Barat menerima peradabannya sebagai yang unik, tidak universal, bersatu untuk memperbaharui dan mempersiapkannya melawan tantangan dari masyarakat non-Barat. Penghindaran sebuah perang global peradaban tergantung pada penerimaan dan kerjasama pemimpin-pemimpin dunia untuk memelihara karakter multiperadaban politik global.(One)
Pembaruan Birokrasi
"Birokrat profesional hanyalah sekrup dalam mesin yang terus bergerak yang memberikan sebuah rute perjalanan yang pasti baginya," tulis sosiolog legendaris Max Weber tentang macam apa birokrasi itu.
Gagasan ini menjadikan birokrasi sebagai sistem yang dirancang orang jenius tetapi untuk dijalankan oleh orang-ornag tolol. Hingga beberapa waktu lalu idenya memang bisa melayani kita dengan baik, yakni selama tugas-tugasnya relatif sederhana dan jelas serta lingkungannya stabil.
Namun, 20 tahun terkahir ini terjadi perubahan yang cepat dan total di dunia: revolusi teknologi, persaingan ekonomi global, pasar yang mengalami demassalisasi, tenaga kerja terdidik, pelanggan yang semakin banyak menuntut, dan seterusnya. Karena itu, terobosan-terobosan harus dilakukan.
Buku "Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha" (Penerbit PPM, 2000) ini mencoba memaparkan macam apa pembaruan dalam birokrasi pemerintah bisa berlangsung dengan mengacu pada berbagi kasus di berbagai negara.
Di Idianapolis, misalnya, Walikota Steve Goldsmith menciptakan urgensi dengan mendorong departemen-departemennya bersaing dengan sektor swasta. Ia mentenderkan lebih dari 27 jasa, di mana badan-badan pemerintah bersaing dalam tender melawan badan-badan swasta. Dengan cara itu, dia menghemat lebih dari US$ 100 juta selama tujuh tahun dan memangkas staf keamanan nonpegawai negeri sebanyak 40 persen. (One)
Menjaring Hari Tanpa Air Mata: Catatan Peristiwa Kekerasan Di Aceh Sepanjang Tahun 1999
Otto dan Abdul Rahman Yacob
Koalisi NGO HAM Aceh, Aceh
2000
Catatan Kekerasan Versi Koalisi NGO HAM Aceh
Rayhan Anas Lubis
detikcom
Selasa, 05/09/2000
Bila kemudian orang-orang Aceh memberontak, menuntut referendum, kemerdekaan, dan sejenisnya, nampaknya raison d'etre bagi itu semua sudah cukup jelas.
"Di Aceh orang punya catatan," demikian Goenawan Muhammad tuliskan dalam salah satu Catatan Pinggirnya ketika terjadi peristiwa pembantaian terhadap 56 santri Tengku Bantaqiah di Beutong Ateuh, Aceh Barat, Juli 1999 silam.
Begitulah, setiap orang Aceh agaknya punya catatan tentang ritme kehidupan mereka semasa Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) dan juga sesudah DOM dicabut Agustus 1998 silam. Catatan-catatan tentang ayah dan anggota keluarga yang dibantai, juga tentang ibu serta saudara perempuan mereka yang diperkosa oleh aparat keamanan.
Catatan-catatan -baik dalam bentuk trauma atau juga dendam turunan- itu melekat dalam ingatan mereka. Bila kemudian mereka memberontak, menuntut referendum, kemerdekaan bagi Aceh, dan sejenisnya, nampaknya raison d'etre bagi itu semua sudah cukup jelas.
Otto Syamsudin Ishak dan Abdul Rahman Yacob kemudian menyusun ulang rangkaian peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di bumi Serambi Mekah ini lewat bukunya yang bertajuk Menjaring Hari Tanpa Air Mata: Catatan Peristiwa Kekerasan Di Aceh Sepanjang Tahun 1999.
Dalam buku setebal 146 halaman ini, Otto dan Abdul Rahman Yacob coba memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara terhadap rakyat. Salah satu hal yang menarik yang mereka ungkapkan adalah semakin meningkatnya kualitas dan kuantitasnya pelanggaran Hak Asasi Manusia justru setelah Aceh dicabut statusnya sebagai DOM.
Jika dalam kurun waktu 1989-1998 (masa DOM) tercatat 7.272 kasus pelanggaran HAM. Maka, pada masa 1998-1999 (setahun pasca DOM) tercatat 1.532 kasus pelanggaran HAM. Dalam buku ini seluruh kasus-kasus itu dirinci cukup jelas.
Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, buku yang diterbitkan oleh Koalisi NGO HAM Aceh ini layak dikoleksi khususnya bagi orang-orang yang peduli pada persoalan HAM ataupun studi-studi tentang Aceh.
Ada satu hal yang mungkin bisa digaris bawahi dari buku ini. Dalam bagian akhir bukunya, Abdul Rahman Yacob menulis sebuah epilog dengan bercermin pada kasus Sumatera Barat. Disana, tulisnya, orang-orang juga akrab dengan pembumihangusan, pembakaran, pembunuhan, penculikan, dan perkosaan saat terjadi pemberontakan PRRI. Tapi Sumatera Barat tidak larut, mereka kemudian bangkit untuk menguasai pentas politik nasional dan dunia ilmu pengetahuan. "Itu yang harus dicontoh oleh Aceh," simpulnya.
Buku ini sedikit banyak melengkapi daftar buku mengenai Aceh kontemporer. Sebelumnya, misalnya, telah terbit buku Aceh Merdeka dalam Perdebatan (Cita Putra Bangsa, 1999) yang merupakan kumpulan tulisan dari Abdul Ghani Nurdin, Ahmad Humam Hamid, Anhar Gonggong, Hasballah M. Saad, dan lain-lain. Juga bunga rampai berbagai bentuk karangan, Aceh Mendesah dalam Nafasku (KaSUHA, 1999) yang diluncurkan pada April 2000 lalu.
Evolusi dan Sejarah Konflik Politik di Papua
Decki Natalis Pigay
Pustaka Sinar Harapan
2000
Konflik Politik Papua
Ancaman Melepaskan Diri
T.Supriyadi
detikcom Minggu, 21/5/2000
Lance, seperti ditulis dalam Kata Pengantar, memandang buku ini cukup bagus untuk menelusuri sejarah Papua berikut konflik yang terjadi selama proses pengintegrasian pulau raksasa ini ke Indonesia.
Kepustakaan seputar sejarah Papua --propinsi yang dulu bernama Irian Jaya itu-- relatif miskin. Apalagi bila yang dibutuhkan adalah sebuah pustaka yang rinci dan komperhensif. Kalaupun ada, hanya bisa dijumpai dalam penerbitan-penerbitan asing secara parsial (tidak komplit).
Dengan demikian, buku yang ditulis Decki Natalis Pigay, <I>Evolusi dan Sejarah Konflik Politik di Papua</I> (Pustaka Sinar Harapan, 2000), ini mungkin menjadi yang pertama dalam historiografi Indonesia.
Buku yang semula merupakan skripsi S-1 untuk pada Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini baru saja diluncurkan di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Sabtu (20/5/2000) malam. Acara tersebut digelar penerbit Pustaka Sinar Harapan dan sponsor penelitian PT Rio Tinto Indonesia. Selain penulis, tampil sebagai pembicara dosen tamu FISIPOL UGM Lance Castles dan dosen FISIPOL UI Ikrar Nusa Bakti.
Diskusi yang melibatkan lebih dari 200 peserta ini hanya sedikit menyinggung tentang isi buku. Maklum saja, sebagai pembicara, Ikrar sendiri baru mendapatkan buku tersebut semalam sebelum acara digelar, seperti umumnya yang terjadi pada diskusi buku di Indonesia. "Wah, maaf saja saya tidak bisa bicara banyak tentang isi buku ini, karena baru tadi malam saya mendapatkannya dari panitia," akunya.
Tapi, walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini, menurut Ikrar, sebagai sebuah karya ilmiah buku ini sudah lumayan bagus. Hanya, menurutnya, perlu revisi jika buku ini hendak diterbitkan untuk kedua kalinya. "Banyak referensi yang bagus tapi belum digunakan dalam buku ini, sehingga perlu revisi untuk cetakan berikutnya," paparnya tanpa menyebutkan referensi apa saja yang belum digunakan.
Wajar jika Ikrar mengritik masalah referensi. Di samping cukup lama tinggal di Biak, Papua juga menjadi objek penelitian Ikrar dalam menyusun skripsi S-1 nya.
Sayang, pada perjalanan selanjutnya, meskipun penulis buku maupun penulis Kata Pengantar turut hadir dan duduk di depan, diskusi ini tidak mengeksplorasi secara mendalam isi bukunya. Dr. Wahono Nitiprawiro yang bertindak sebagai moderator pun tidak mampu mengerem perdebatan yang bergeser ke masalah perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya, baik Lance maupun Ikrar lebih banyak mengungkapkan masalah-masalah di luar buku yang menjadi pertanyaan peserta.
"Proses integrasi di Indonesia tidaklah mudah dan tidak pernah selesai. Terutama untuk tiga wilayah, Aceh, Timor-Timur, dan Papua. Oleh karena itu, hanya ada satu cara bagi pemerintahan Gus Dur untuk mempertahankan Papua dari ancaman melepaskan diri," papar Lance menjawab pertanyaan salah seorang peserta. Cara tersebut, tambah Lance, adalah dengan tidak menganaktirikan Papua dalam setiap aspek pembangunan. Apabila hal ini tidak dilakukan Gus Dur, tidak mustahil dalam waktu yang relatif singkat Papua juga akan lepas dari wilayah Indonesia.
Menanggapi keinginan merdeka dari penduduk Papua, Lance memandang bahwa perjuangan tersebut tidak akan seperti yang terjadi di Timor-Timur. Meskipun bukan faktor penentu, Papua, menurut Lance membutuhkan bahasa pemersatu. "Bahasa pemersatu akan sangat membantu perjuangan penduduk Papua yang terbagi ke dalam lebih 200 suku dengan ragam bahasanya masing-masing," ungkapnya.
Lance, seperti ditulis dalam Kata Pengantar, memandang buku ini cukup bagus untuk menelusuri sejarah Papua berikut konflik yang terjadi selama proses pengintegrasian pulau raksasa ini ke Indonesia. Bahkan, Lance menyebut buku yang ditulis pemuda kelahiran Eranotali, Paniai, 25 Desember 1975 ini, sebagai buku yang mengungkap sejarah secara terperinci dan penuh dedikasi.
Terperinci karena buku setebal 384 halaman yang terbagi ke dalam tujuh bab ini mengungkap cukup detail sejarah masa lampau, saat integrasi, dan kondisi sesudah integrasi politik ke Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya konflik-konflik yang menyertai perjalanan sejarah Papua selama masih menjadi koloni Belanda maupun setelah berintegrasi dengan Indonesia.
Penuh dedikasi karena sebagai karya ilmiah, buku ini relatif bersih dari kepentingan politik. "Meski pengarang masih menyinggung unsur-unsur dalam masyrakat Irian jaya yang berkepentingan untuk menetap di bawah naungan negara bangsa Indonesia, tapi begitu banyak babnya telah meriwayatkan pertumbuhan suatu aspirasi untuk bernegara sendiri, sehingga pembaca harus mengantisipasi konflik dan tragedi di masa depan," tulisnya.
Entah mengapa Lance bisa menulis demikian. Padahal dalam Bab VI.B. Gerakan Penyanderaan dan Penculikan (hal. 339), penulis mengungkap keterlibatan Special Air Service (SAS) Inggris dari Kesatuan Special Operation (SO-1) dan Executive Outcomes (EO) dalam sebuah Operasi Militer untuk membebaskan sandera di Papua, yang sampai saat ini belum terbukti kebenaranya. Dengan bahasa lain, keterlibatan SAS dan EO masih merupakan dugaan. Sebuah karya ilmiah, seharusnya berhati-hati terhadap terhadap hal semacam ini, bukan?."
Gerakan Rakyat kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani
Fadjar Pratikto, Dr. Soegijanto Padmo (Pengantar)
Penerbit Media Pressindo
Januari 2000
Radikalisasi Petani
Gerayak, Radikalisme Petani yang Koyak
oleh Shodiqin Nursa
detikcom Senin, 03/07/2000
Satu lagi buku tentang gerakan Partai Komunis Indonesia diterbitakan. Kali ini tentang Gerayak di daerah Gunung Kidul Yogyakarta.
Sepanjang sejarah Indonesia, terutama pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, nama Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu berlabel miring. Pokoknya haram, bahkan membicarakannya pun dicurigai lalu bisa dituduh antek. Karena itu, selama rezim Orde Baru berkuasa nyaris tak ada orang yang berani kasak kusuk sekalipun mengenai PKI.
Kini, ketika zaman berubah, semua ideologi tampaknya dihargai, termasuk barangkali komunis; yang penting berujung pada dukungan terhadap demokrasi. Dan, Gerayak --kependekan dari Gerakan Rakyat Kelaparan-- sebagai kenyataan sejarah, menjadi pula relevan dibincangkan. Sebab, gerakan ini kemudian melakukan 'gerakan politik' yang di'organisir' PKI, terutama melalui organisasi onderbouw-nya, Barisan Tani Indonesia (BTI), memenuhi tuntutan perut mereka yang kering kerontang.
Di sebuah kabupaten bernama Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gerayak ini pernah berlangsung. Salah satu yang terabadikan dalam Kedaulatan Rakyat (1/2/1964), bahwa mereka adalah orang-orang yang secara gerombolan melakukan operasi ke rumah-rumah orang berada lalu -- dengan tanpa kekerasan-- minta bahan makanan apa saja yang ada dan dibawa semua.
Atau, menunjuk pada istilah yang dipakai oleh aparat keamanan Gunung Kidul untuk menyebut sebuah aksi yang dilakukan oleh rakyat yang kelaparan, serta dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat dan guru, guna mencari dan mendapatkan bahan makanan dari orang kaya, baik di daerahnya sendiri maupun di luar daerah (Sartono Kartodirdjo: 1992).
Gerayak sebagai fenomena politik lokal, adalah salah satu varian dari apa yang biasa disebut radikalisme petani; sebuah ikon tersendiri dalam penulisan sejarah pedesaan. Yaitu, gerakan petani yang bersifat radikal, sebagai respon terhadap sistem yang berlaku sekaligus sebagai reaksi atas jaring subsistensi yang menjerat leher para petani.
Keterlibatan kaum komunis dalam gerakan-gerakan petani yang bersifat radikal di Indonesia sejak 1920-an, menempatkan kaum petani sebagai basis massa yang diharapkan memberi kontribusi dalam bentuk pemberian suara dalam pemilihan umum maupun dukungan-dukungan fungsional kepada setiap kebijakan partai. Sementara, bencana kelaparan menjadi momentum yang tepat bagi PKI dan BTI, untuk memberi dukungan petani guna mendesak kaum kaya pedesaan berpartisipasi membagikan sedikit kekayaannya kepada para petani yang lapar.
Meski, proses radikalisasi petani menjadi taktik sepihak; dengan tujuan implementasi land reform dan perjuangan kelas; dan menjadikan tuan tanah sebagai sasaran; petani merasakan keuntungan mengenyangkan perutnya yang lapar. Keuntungan ini karena pada periode ini (1960-1964) dimana terjadi pergeseran taktik dari periode sebelumnya (1957-1960), yang menggunakan perjuangan parlementer; memberi ruang lebih luas bagi aktivis partai PKI di daerah untuk menyesuaikan agenda perjuangan partai dengan situasi yang khas lokal.
Namun, mengapa politik radikalisasi petani di Gunung Kidul itu gagal? Penulis buku ini, yang diangkat dari skripsi sarjananya di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM (1995), menjelaskan alasannya.
Pertama, karena faktor taktis organisasi, Gerayak kontraproduktif karena rancu dengan Grayak --fenomena dengan modus serupa di daerah yang sama, yang bermotif murni kriminal. Kedua, masih kuatnya hubungan patron-klien antara petani miskin dan tuan tanah (yang menjadi sasaran Gerayak) sehingga tujuan mempertentangkan kedua 'kelas' itu pun menjadi problematis bagi pihak-pihak yang berkaitan.
Ketika aksi-aksi Gerayak berlangsung, saat itu juga sering terjadi penggedoran-penggedoran (grayak) terhadap rumah orang-orang kaya oleh segerombolan orang yang tidak jelas asal usulnya dan tendensi politiknya. Sehingga, membuat tumpang tindih antara aksi Gerayak dengan Grayak, dimana keduanya hampir sama pola gerakannya. Perbedaannya, aspek politis lebih melekat pada Gerayak dengan cara-caranya yang relatif halus, sedangkan aspek kriminal lebih melekat pada Grayak karena tindakan-tindakan kekerasan yang sering dilakukannya dalam setiap aksinya.
Kekaburan itu jelas merugikan PKI dan BTI yang selama itu menggunakan Gerayak sebagai alat dan strategi lokalnya untuk mengatasai masalah pangan anggotanya, serta melatih militansi anggotanya dalam kerja-kerja politiknya. Sebab, tindakan Grayak itu telah mencoreng mukanya dan membuat kesan yang buruk terhadap aktivitas Gerayak.
Selain itu, tindakan kekuasaan politik spontan dan kurang terorganisir membuat gerakannya tidak bisa meluas. Sehingga, gerakan ini mudah diatasi oleh pihak keamanan, termasuk penindakan serta penangkapan para penggerak Gerayak sebagaimana terhadap pelaku Grayak.
Setelah adanya penangkapan terhadap para tokoh Gerayak, PKI dan BTI langsung membubarkan komite aksi ini karena dinilai sudah tidak menguntungkan lagi secara politis. Disamping itu, ada alasan taktis dari partai supaya keterlibatannya dalam komite Gerayak tidak diketahui lebih jauh oleh lawan-lawan politiknya. Karena itulah hubungan Gerayak dengan PKI tidaklah nampak jelas. Sehingga, Gerayak sebagai strategi politik PKI dan BTI di tingkat lokal Gunung Kidul secara umum tidaklah berhasil memperkuat ketegangan kelas di daerah pedesaan, serta tidak mampu menjadi gerakan politik yang terpadu bagi kaum tani.
Padahal, kalau melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sangatlah kondusif, dimana kehidupan para petani sudah melewati ambang batas subsistensi, dan sudah masuk dalam kategori ''kerawanan struktural''. Namun karena kondisi itu tidak mampu digunakan oleh PKI dan BTI dalam memobilisir para petani secara terarah, dan membuat tuntutan-tuntutan yang realistis bagi mereka, maka aksi protes yang dilakukan lewat Gerayak tidaklah bisa memicu radikalisasi massa petani secara lebih besar.
Ketidakmampuan PKI dan BTI dalam memicu radikalisasi massa petani secara luas, dimungkinkan juga kalau kita paralelkan dengan penjelasan ekonomi politik tentang gerakan petani bahwa protes-protes merupakan tindakan kolektif dan tergantung kepada kemampuan kelompok untuk mengorganisir dan membuat tuntutan-tuntutan. Di sini PKI dan BTI tidak mampu memenuhi tuntutan obyektif berupa aksi kolektif secara baik dan koordinatif, hingga gerayak mengalami kegagalan.
Kegagalan Gerayak juga disebabkan oleh faktor struktural antara petani miskin yang kelapan dengan petani kaya yang seringkali memberikan makan kepada mereka, hingga mereka susah dimobilisasi dalam suatu gerakan yang frontal menyerang tuan-tuannya. Disamping itu, secara kultural masih kuat tertanam nilai-nilai pedesaan, membuat para petani menjadi sungkan bertindak 'radikal'.
Pada akhirnya, buku ini, sebagai referensi sejarah pedesaan, terutama menyangkut gerakan politik petani, layak dibaca oleh siapa saja yang berminat pada sejarah lokal. Juga, mengenai konflik politik yang mewarnainya; mengapa di Gunung Kidul rivalitas PKI-PNI terjadi. Padahal, di kebanyakan tempat lain hubungan mereka cukup baik.
Meski begitu, secara teknis penulisan buku ini masih berbau skripsi. Selain, ada kesan pemaksaan penerapan teori oleh penulisnya terhadap studi yang dikajinya. Misalnya, Fadjar Pratikto menyebut ruralisasi politik dilakukan PKI sejak 1950-an, sementara Rex Mortimer (1975) menyebutnya tahun 1959.
Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Gus Dur
Fx. Bambang Irawan
Lembaga Studi Resistensi Bangsa (eLstReba), Yogyakarta
April 2000
979-8681-35-5
Supremasi Sipil
Mencoba Menebak Gus Dur?
Kurniawan
detikcom Senin, 03/07/2000
Setelah potong jalur dan meloncat ke halaman-halaman terakhir barulah kita bisa menemukan bahwa buku ini merupakan sebuah kliping (dalam pengertian yang sebenarnya) tentang Gus Dur dan militer.
Judul buku ini bagus sekali: "Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Gus Dur". Dengan sampul bernuansa hijau dan ilustrasi grafis "klenengan gantung" (ikan-ikanan kecil bertali yang biasanya digantung di pintu atau pojok rumah supaya berbunyi ketika angin bertiup atau tersenggol-Red) yang menarik dan segar. Warna sampul yang didominasi hijau dan corak loreng khas tentara yang menjadi warna kulit ikan-ikanan itu tentu langsung mengandaikan ke-tentara-an.
Bila melihat judulnya saja tentu orang mengira bahwa buku (yang tanpa nama pengarang di sampul depannya) ini membahas satu topik yang terus dominan dalam perbincangan politik Indonesia: militer dan sipil. Tapi, maaf, belum jauh kita melangkah untuk menekuni buku ini, segera kita temukan jawaban bahwa buku ini tidaklah seperti buku-buku politik lainnya.
Ini bukan sebuah buku kategori politik seperti karangan Indria Samego, Eep Saefulloh Fatah, MT Arifin, atau Harold Crouch. Halaman-halaman berikutnya dari buku ini berisi artikel-artikel yang dikelompokkan dalam enam bab. Setelah potong jalur dan meloncat ke halaman-halaman terakhir barulah kita bisa menemukan bahwa buku ini merupakan sebuah kliping (dalam pengertian yang sebenarnya) tentang Gus Dur dan militer.
Klipingnya diambil dari berbagai media, seperti koran dan majalah, bahkan juga dari media online, seperti CNN dan Oposisi.com. Dengan suatu cara, penyuntingnya membangun suatu benang merah dari wacana media massa tersebut untuk sampai pada satu kesimpulan sementara yang terarah pada bahwa Gus Dur sebenarnya memiliki agenda politik untuk mengembalikan supremasi sipil, meski dia sendiri tidak langsung dan jelas menyatakannya.
Ada sebuah obsesi besar dari penyunting buku ini untuk mencoba membuka agenda politik Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Meski diakuinya bahwa "Membaca" Gus Dur memang nyaris merupakan salah satu dari mission impossible di dunia ini. Semoga bab-baba dalam buku ini mampu sedikit meretas imposibilitas tersebut".
Hal yang utama disumbangkan dalam buku ini dalam perbincangan politik di negeri ini adalah upayanya untuk mengajak menelusuri secara jeli macam apa Gus Dur sebenarnya dengan menghindari jebakan-jebakan opini yang mengitari dirinya. Jebakan-jebakan itu seperti jaring laba-laba yang menjerat siapapun yang tak hati-hati yang berusaha mendekatinya."
Strategic Nuclear Forces
Anatoly Sitnov (editor)
Arms and Technologies Publishing House (Moskow)
Juli 2000
Strategic Nuclear Forces
Rusia Rilis Brosur Senjata Nuklirnya di Internet
Kurniawan
detikcom
Senin, 21/08/2000
Militer Rusia akhirnya mempublikasikan sebuah buku yang secara rinci menguraikan spesifikasi senjata-senjata dahsyatnya, seperti misil balistik, bom, pembom, dan kapal selam.
Washington, Militer Rusia akhirnya mempublikasikan sebuah buku menarik, Strategic Nuclear Forces yang secara rinci menguraikan spesifikasi senjata-senjata dahsyatnya, seperti misil balistik, bom, pembom, dan kapal selam. Pokoknya, segala sesuatu yang 20 tahun lalu jadi teka teki dan spekulasi banyak pengamat militer, terutama di Amerika Serikat.
Ternyata, menurut laporan Reuters, banyak dari senjata-senjata itu lebih hebat dari yang dipikirkan selama ini. Misalnya, pada buku Jane, Weapon Systems, edisi 1988-1989 yang dianggap sebagai babon masalah misil, memberikan perkiraan standar tentang rentang 6.800 mil untuk misil Soviet berhulu ledak yang mengerikan itu. NATO memberinya kode SS-18 Satan. Namun, dalam buku terbaru ini, disebutkan bahwa misil SS-18 Satan sesungguhnya mampu meluncur hingga 9.300 mil dan mampu menghancurkan lebih banyak kota dari yang diperkirakan NATO.
Buku ini merupakan seri pertama dari Russia's Arms & Technology - XXI Century Encyclopedia. Resminya, buku ini diluncurkan 3 Juli lalu oleh Nikolai Spassky, Pemimpin Redaksi Arms and Technologies Publishing House (Moskow), di Military Academy of Strategic Studies. Buku ini hasil kerjasama TommaX dengan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sementara Anatoly Sitnov, kepala Direktorat Armed Angkatan Bersenjata Federasi Soviet, jadi editor edisi ini.
Isi buku setebal 516 halaman ini dilengkapi rincian deskripsi, foto-foto berwarna, dan ragam spesifikasi teknis yang belum pernah dilihat sebelumnya yang bersumber dari dokumen-dokumen intelejen Rusia. Seluruhnya ditampilkan dalam dua bahasa, Inggris dan Rusia, dengan format bersisian.
Di antara isinya adalah foto-foto rincian pesawat TU-95M, pembom TU-22M3, dan pesawat kargo IL-78. Juga ada bab yang menerangkan tentang penelitian nuklir Rusia, termasuk eksperimen fisik isotop dan foto-foto bom hidrogen dan hulu ledaknya. Selain itu dipaparkan pula tentang hulu ledak nuklir terbaru Rusia, road-mobile ICBM, berkode SS-27, berkekuatan 0.55 megaton (setara dengan 550.000 ton TNT) yang mampu menembak target dengan akurat sejauh 0,9 km.
Menurut The Washington Post, terbitnya buku ini memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan pejabat militer AS dan pakar militer bahwa Moskow tengah menyiapkan diri untuk menjual hulu ledak nuklir dan misilnya. Salah seorang pejabat militer menyebut buku itu sebagai "brosur belanja" bagi eksportir senjata Moskow. Disebutkan pula bahwa informasi itu juga mungkin digunakan oleh negara-negara seperti Korea Utara, Iran, dan Irak untuk membantu mengembangkan misil-misil jarak jauhnya.
Menteri Pertahanan Rusia Marshal Igor Sergeyev menyebutkan dalam pengantar buku ini bahwa seri buku tentang persenjataan Rusia ini akan mendorong ekspor senjata dan teknologi Rusia. Dia menekankan pula bahwa senjata-senjata nuklir masih diperlukan setelah Perang Dingin karena bahaya-bahaya baru, termasuk meningkatnya jumlah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Namun, tidak disebutkan disana tentang rencana Rusia untuk menjual senjata-senjata tersebut.
Harga buku ini US$ 495 (sekitar Rp 40 juta). Volume berikutnya akan dirilis setiap tiga-empat bulan sekali. Setiap volume memusatkan pembahasannya pada perkembangan teknik dan dan pembaharuan pada peralatan militer. Diperkirakan, akan ada 10-14 volume dari ensiklopedi ini, diantaranya adalah Navy (Volume III), dan Air Force (Volume II). Strategic Nuclear Forces kini tersedia di internet dengan alamat www.tommax-military.com."
Resensi Buku