Ambon, Siwalima - Guna mengecek kebenaran bahwa sejumlah
barang-barang perjamuan milik Gereja Neira di Pulau Banda Kabupaten Maluku
Tengah (Malteng) yang diinformasikan kini sedang diamankan di Mapolsek
Pulau Banda, maka Kapolda Maluku Brigjen Pol Firman Gani meminta Kadit
Bimas Polda Maluku, Senior Superintendent TPH Manurung untuk
mengeceknya.
"Saya juga meminta Pak Manurung mengecek Polsek Pulau Banda tentang
keberadaan barang-barang milik gereja di Pulau Banda itu," ujar Kapolda
ketika berdialog dengan sejumlah Pendeta di Gereja Maranatha, Selasa
kemarin dalam rangka menghadiri sosialiasi yang dilakukan Klasis GPM Pulau
Ambon terhadap hasil pertemuan gubernur selaku penguasa darurat sipil
dengan para tokoh agama beberapa waktu yang menyepakati untuk
berdialog.
Ungkapan Kapolda Firman Gani tersebut menanggapi permintaan Pendeta Ny.
Sopacua dari Batu Gajah Bawah agar Kapolda melalui bawahannya untuk
mengambil dan mengembalikan barang-barang perjamuan milik Gereja
Neira-Pulau Banda yang sempat diselamatkan di Mapolsek Pulau Banda ketika
terjadi aksi pembakaran gereja di Pulau Banda. "Kami minta bantuan bapak
untuk mengambil dan mengembalikan barang-barang perjamuan kepada pihak
GPM, yang kini masih berada di Mapolres Pulau Banda," tukas Pendeta Ny
Sopacua.
Sementara itu menyinggung upaya dialog yang kini gencar-gencarnya
dilakukan oleh berbagai kalangan di Ambon-Maluku, Kapolda yang didamping
Ketua Klasis GPM Pulau Ambon, Pdt AZE Pattinaya mengatakan,
satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik di Maluku yakni melalui
dialog. Dimana dalam dialog hendaknya didorong oleh motivasi untuk siap
memberi dan menerima maaf dari sesama. Selain itu, siap menerima
perbedaan pendapat.
"Melalui dialog, kita akan mengakomodasikan semua ketidakadilan baik yang
dikemukakan warga Islam maupun Kristen. Namun yang terpenting dari situ,
yakni adanya fokus pembicaraan untuk menyelesaikan konflik," tandas
Kapolda sembari mengharapkan tuntutan pihak Kristen menjelang dialog
hendaknya jangan di luar kemampuan penguasa darurat sipil dan jajarannya.
Pasalnya, akan mempengaruhi pelaksanaan dialog yang sudah diinginkan oleh
orang Maluku sendiri, yang justru menjadi agenda sangat penting dalam
menyelesaikan konflik. (eda) |
