Berita Harian Umum Siwalima 15 Oktober 2000

HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67

Copyright ©
1999/2000 -
1364283024 &
1367286044

BERITA HARIAN UMUM SIWALIMA
Jumat, 15 September 2000

Jaffar Umar Diminta Jangan Perkeruh Situasi

Ambon, Siwalima
Gubernur Saleh Latuconsina selaku Sub Penguasa Darurat Sipil di Maluku, bersama Kapolda Maluku Brigjen Pol Drs Firman Gani kemarin menemui Panglima Laskar Jihad di kediaman Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Superintendent Drs Esa Permadi.

Usai tatap muka dengan civitas akademika Fakultas Theologia, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) di gedung Gereja Rehoboth, Brigjen Gani menuturkan, dalam pertemuan itu Gubernur Latuconsina meminta Thalib agar situasi yang mulai kondusif sekarang di Kota Ambon, tidak dibuat tambah keruh. "Kepada semua pihak termasuk Laskar Jihad, Gubernur minta supaya membantu memberikan suasana yang lebih teduh dan aman. Ini tidak saja kepada umat Islam tapi juga umat Kristen," ujar Gani kepada pers, Kamis. Pertemuan itu dilakukan sehubungan dengan tabligh akbar Jaffar Umar Thalib di Masjid Raya AlFatah, Minggu (3/9) lalu. Khotbah yang disampaikannya waktu itu dinilai kalangan Kristen bersifat provokatif.

Ketika ditanya proses pemeriksaan atas diri Jaffar, apakah dibicarakan juga dalam pertemuan tersebut, Brigjen Gani mengatakan, pertemuan Penguasa Darurat Sipil dengan Jaffar kemarin itu, tentu saja harus dipisahkan dengan perintah dari Penguasa Darurat Sipil untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.. "Kita split, kita pisahkan antara pertemuan tadi dengan petunjuk Penguasa Darurat Sipil untuk melakukan penyelidikan terhadap pidato Jaffar beberapa waktu lalu itu," tegasnya. Ketika ditanya perbedaan pendapat yang muncul dalam pertemuan tersebut, Gani mengatakan, bukan saja perbedaan pendapat namun juga perbedaan pandangan karena Panglima Laskar Jihad datang ke Maluku sematamata untuk membela kepentingan umat Islam.

Sedangkan Gubernur beserta Kapolda membawa kepentingan keduanya yakni Islam dan Kristen di seluruh Maluku, katanya. Atas dasar kepentingan umat Islam itulah, kata Gani, Thalib menghendaki supaya ada penghargaan terhadap umat Islam terutama dalam menjalankan ibadahnya. Tetapi, tambahnya, penghargaan itu bukan saja umat Islam yang harus dihargai tapi juga keberadaan umat Kristen di Maluku. Dan terhadap himbauan itu, ucap Gani, "Pak Jaffar menyambut positif dengan disepakati bahwa diwaktuwaktu mendatang beliau akan memperhatikan keinginan daripada Penguasa Darurat Sipil untuk tetap bisa melakukan ceramah-ceramah yang bersifat mengayomi".

Saksi GSM

Sementara itu rencana pemeriksaan terhadap saksi pemilik radio Gema Suara Muslim (GSM) yang menyiarkan secara langsung tabligh akbar dan mewawancarai Jaffar Umar Thalib, pada Minggu (3/9) lalu, terpaksa batal karena yang bersangkutan tidak memenuhi surat panggilan dari pihak Satgasgakum. "Tidak ada alasan yang diberitahukan kepada kami soal ketidakhadiran saksi," kata seorang staf Satgasgakum. Berdasarkan surat panggilan, saksi ditunggu Satgasgakum di Posko Darurat Sipil Kantor Gubernur Maluku pukul 09.00 WIT. Namun sampai pukul 10.30 WIT atau molor sekitar satu setengah jam saksi pemili radio itu tidak datang.

Saat ditanyakan hal ini, Brigjen Gani, mengatakan, ketidakhadiran saksi pemilik radio GSM itu sah-sah saja kalau mereka belum memenuhi panggilan. Karena sesuai ketentuan yang berlaku proses pemanggilan terhadap seorang saksi tidak hanya satu kali tapi sampai dengan tiga kali. "Satu kali, dua kali, tiga kali, belum juga datang kami akan menjemput langsung untuk datang dan dimintai keterangan," kata Brigjen Gani. (lai)

Agus Wattimena Tuding PDS tak Konsisten

Ambon, Siwalima
Diam-diam tokoh graas-root Kristen, Agus Wattimena, tahu persis ikhwal berpindahnya pelabuhan singgah KM Rinjani dari Lanal Halong ke Pelabuhan Yos Soedarso. Katanya, keputusan itu merupakan hasil votting yang dipaksakan kelompok tertentu di atas kapal. Ya, "Saya diberitahu oleh sebuah sumber terpercaya bahwa sebelum masuk Pelabuhan Ambon, sempat dilakukan votting di atas KM Rinjani. Hasil votting itulah yang mengharuskan KM Rinjani merapat di Pelabuhan Yos Soedarso," tuturnya kepada Siwalima di Ambon, kemarin.

Yang menarik, menurut Agus, selesai votting nahkoda KM Rinjani langsung melaporkan hasilnya kepada Gubernur Dr Ir MS Latuconsina selaku Penguasa Darurat Sipil. Maksudnya, biar Gubernur sendiri yang memutuskan bagaimana nahkoda dan anak buah kapal (ABK) KM Rinjani menyikapi hasil votting tersebut. Apalagi, votting dilakukan dibawah tekanan dan paksaan sementara penumpang yang ancam akan menyandera KM Rinjani bila dipaksakan untuk merapat di Pelabuhan Lanal Halong. Ternyata, di luar dugaan, Gubernur memilih untuk menyanggupi tekanan penumpang yang menghendaki KM Rinjani merapat di Pelabuhan Yos Soedarso. "Inilah proses yang mengharuskan KM Rinjani terpaksa merapat di Pelabuhan Yos Soedarso," papar tokoh yang punya basis massa jelas hingga cukup disegani di kalangan warga Muslim maupun Nasrani.

Baginya, bukan persoalan apakah KM Rinjani merapat di Pelabuhan Yos Soedarso atau Lanal Halong. Justru, yang disesalkan, adalah mengapa Gubernur memilih untuk meluluskan tekanan yang nyata-nyata bertentangan dengan keputusan sebelumnya yang meharuskan seluruh kapal penumpang berlabuh di Pelabuhan Lanal Halong. Hal mana melahirkan kesimpulan bahwa Gubernur tidak konsisten dengan keputusannya sendiri. Bahkan, katanya, Gubernur tampak sangat tidak berdaya menghadapi kelompok tertentu yang cenderung memaksakan kehendak selama kerusuhan berlangsung.

Keputusan yang sama dinilai memperteguh kesan yang beredar luas di kalangan masyarakat bahwasanya kelompok jihad yang selama ini terus melancarkan praktik provokasi dan agitasi untuk mengobarkan pertikaian di ini daerah sama sekali tidak menghitung kredibilitas gubernur sebagai penguasa darurat sipil daerah. Tidak lain, karena sikap lunak Gubernur meluluskan KM Rinjani merapat di Pelabuhan Yos Soedarso masih bertepatan dengan tabligh akbar Jaffar Umar Thalib yang bertendensi provokatif. Tabligh akbar itu sendiri dinilai cukup mengganggu segala upaya dan prakarsa penguasa darurat sipil yang telah bersusah payah menciptakan situasi tenang dan kondusif di negeri asal pala deng cengkih.

Dia sendiri menilai penguasa daerah tidak punya kesungguhan untuk menyelesaikan masalah Maluku. Indikatornya, antara lain, terkesan dari ketidaktegas mereka memaksa KM Rinjani untuk merapat di pelabuhan Lanal Halong. Padahal, kebijakan yang mengharuskan seluruh kapal penumpang berlabuh di Lanal Halong dimaksudkan guna memperketat masuknya orang luar yang tidak berkepentingan plus kemungkinan penyelunduan barang tertentu untuk mendukung pertikaian. "Padahal, Ambon dan Maluku sendiri sudah memasuki tahap colling down," ujar Agus yang juga getol meneriakkan bahaya pemusnahan etnis Maluku. Dia mengaku khawatir, sikap lunak Gubernur memicu tuntutan warga lain yang menghendaki KM Dobonsolo merapat di Gudang Arang, Benteng.(ate/ton)

Marthen Djari Siap Bertanggungjawab

Ambon, Siwalima
Staf Ahli Bidang Penerangan Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku, Mayor CAJ Marthen Luther Djari mengakui dirinya siap bertanggung jawab atas terjadinya penghadangan yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap rombongan LSM Belanda dan warga Waai yang berdomisili di Belanda, Senin (12/9) lalu. "Sebagai seorang prajurit yang taat azaz saya siap bertanggung jawab dan dinilai oleh atasan," kata Djari kepada Siwalima, Kamis (14/9) di Ambon.

Djari menuturkan dirinya diperintahkan oleh Gubernur selaku penguasa darurat sipil daerah Maluku sebagai pendamping tim tersebut mengunjungi Desa Waai guna melihat situasi dan kondisi guna rehabilitasi pemukiman penduduk pada desa tersebut. "Saya diminta oleh Gubernur sebagai pendamping bukan sebagai petugas pengamanan tim tersebut," ujarnya, seraya menambahkan aparat keamanan yang disertakan sebanyak enam orang. Dia membantah berbagai pemberitaan yang ada di media massa lokal bahwa kamera dan handycam milik anggota tim LSM Belanda tersebut dirampas oleh massa, namun yang terjadi menurut Djari adalah peralatan tersebut diberikan oleh anggota tim kepada aparat keamanan yang bertugas pada lokasi kejadian untuk memenuhi tuntutan massa dalam jumlah banyak yang telah berada di depan mata mereka. "Tak ada jalan lain kecuali kami memberikan peralatan tersebut kepada aparat keamanan guna memenuhi tuntutan massa," jelasnya. Namun, menurutnya setelah peralatan tersebut diserahkan kepada aparat keamanan, mereka (aparat keamananRed) langsung melepaskan rol film dari tiga kamera dan kaset dari sebuah handycam milki tim tersebut dan diserahkan kepada massa yang kemudian menghancurkannya. "Aparat keamanan yang bertugas di lokasi kejadian dari Batalyon Kostrad 521," tandasnya.

Diketahui, Kamis kemarin, peralatan milik tim yang terdiri dari tiga buah kamera dan sebuah handycam telah dikembalikan kepada posko darurat sipil dan selanjutnya telah menyerahkannya kepada para pemilik. "Peralatan tersebut telah kami serahkan kepada pemiliknya karena hari ini (kemarin-Red) mereka akan kembali ke Belanda," katanya. Menyangkut pernyataan Pangdam XVI Pattimura, Brigjen TNI I Made Yasa dalam acara coffie morning bersama kalangan pers di daerah ini, Rabu (13/9) yang menyatakan tidak ada koordinasi antara koordinator atau pendamping tim LSM Belanda tersebut yang ditunjuk oleh Gubernur dengan jajarannya, Djari enggan mengomentarinya. "Saya ini hanya seorang prajurit sedangkan beliau seorang jenderal yang notabene adalah atasan saya. Sebagai prajurit saya terima segala penilaian yang diberikan oleh atasan saya maupun berbagai pihak atas terjadinya penyekapan itu," ujarnya. Diakuinya dirinya ketika terjadi kejadian telah berbuat yang maksimal dengan berupaya meyakinkan massa yang berjumlah ribuan orang pada lokasi kejadian, namun itulah manusia yang tak luput dari berbagai kekurangan. "Sama sekali tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain ataupun merekayasa berbagai hal yang mengganggu jalannya kegiatan tim tersebut," jelasnya. (lai)

Drs Idrus Tatuhey, MS: Islam-Kristen ke Jakarta, Rekayasa Buang Duit

Ambon, Siwalima
Keberangkatan delegasi IslamKristen ke Jakarta beberapa waktu untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, terus saja menjadi polemik hangat. Tak kurang, pengamat politik, Drs Idrus Tatuhey, MS menyatakan, keberangkatan delegasi tersebut merupakan buah rekayasa segelintir orang hanya untuk menghabiskan duit. Lantaran itu, Tatuhey mengatakan, kegiatan semacam itu perlu disesali karena tidak memiliki kekuatan pengaruh yang positif guna menggalang suasana kebersamaan. Apalagi kata Tatuhey, perjalanan delegasi Islam-Kristen secara terpisah - sendiris-endiri - membuktikan terjadi kekaburan esensi dari tujuan perjalanan itu.

Menurutnya, jika semua pihak memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, semestinya sikap seperti itu perlu dihindari. Sebab kondisi seperti itu, lanjutnya, semakin menjauhkan esensi tujuan yang mulia untuk mencapai rekonsiliasi. "Saya mau Tanya ya, bahwa untuk apa perwakilan Islam dan Kristen ke Jakarta kalau mulai dari keberangkatan, tatap muka dengan Presiden Gus Dur, pulang kembali ke Ambon tidak bersama," ujarnya kepada Siwalima kemarin di kantor gubernur. "Substansi apa yang akan kita ambil dari moment seperti itu selain cuma buang duit, betapa momentnya sangat mubazir," sesal Tatuhey sembari menilai bahwa keberangkatan tersebut tidak mempunyai target apa-apa untuk rekonsiliasi. Kalaupun mereka diundang oleh Sekretariat Negara atau pihak-pihak lain, kata Tatuhey, pertemuan itu tidak memiliki agenda yang jelas. Lebih lanjut dia menilai, sebelum keberangkatan pun sesudah kembali ke Ambon tidak pernah ada dari kedua kelompok mensosialisaikan hasil pertemuan dengan pimpinan negara kepada masyarakat bawah. Padahal dari masing-masing pihak punya tingkatantingkatan sampai ke kalangan grass root.

Karena itu, Tatuhey menghimbau, sebaiknya hindari pertemuan yang terkesan direkayasa sebab model semacam itu tidak akan abadi. "Orang di Jakarta tidak mengerti persoalan kita di Ambon, sebaiknya kita lebih dulu secara tulus dan iklas membicarakan hal tersebut tentunya dalam koridor orang basudara," harap Tatuhey. Sementara itu di tempat terpisah, pengamat politik, Drs Tonny Pariela, MA menandaskan bahwa meskipun berunding sampai ke ujung dunia manapun kalau tidak ada kesamaan persepsi antar kedua kelompok, rekonsiliasi di Maluku tidak akan berjalan dengan baik. "Ini satu critical point yang harus ditindaklanjuti segera karena selama ini terjadi polarisasi di antara kedua belah pihak sehingga belum ada titik tolak yang sama mendukung upaya rekonsiliasi," tegas Tonny.(cep)

Kapolda Akui Jaffar Umar Tak Langsung Ditangkap

Ambon, Siwalima
Penanganan secara hukum terhadap acara tabligh akbar bermasalah yang dilakukan oleh panglima laskar jihad, Jaffar Umar Thalib, Minggu (3/9) di Mesjid Raya Al Fatah, Ambon, oleh pihak kepolisian dianggap tidak mudah. Pasalnya, derasnya tuntutan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Jaffar Umar Thalib, tidak bisa segera terwujud lantaran pihak kepolisian tetap mewantiwanti kemungkinan timbulnya reaksi di kalangan umat Islam. Pun, sebaliknya jika terjadi di kalangan Kristen.Penegasan ini disampaikan oleh Kapolda Maluku, Brigjen Pol Firman Gani, saat mengadakan dialog dengan mahasiswa baru Fakultas Theologia Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Kamis (14/9) di gedung Gereja Rehoboth, Batu Gajah, Ambon.

Menurut Firman Gani, pertikaian basudara di Maluku dapat berakhir bila ada pendekatanpendekatan persuasif yang dilakukan baik secara kultural, politik, agama maupun sosial. Langkah-langkah tersebut, katanya akan bermuara pada terciptanya suasana kondusif dalam menggapai hasil akhir penyelesaian masalah Maluku.Dalam konteks demikian Firman Gani mengambil contoh kasus, acara tabligh akbar yang dilakukan oleh panglima laskar jihad, Jaffar Umar Thalib.

Dikatakan, jika muncul pro dan kontra di antara masyarakat baik Salam maupun Sarani, toh dalam kondisi yang profesional, kondisi yang netral sebagai warga Maluku, warga Ambon, diusahakan untuk tetap menciptakan suatu perdamaian guna menjalin kembali hubungan persaudaraan yang telah putus akibat dilanda badai rusuh jelang dua tahun ini.Masih menurut Firman Gani, masalah panglima laskar jihad, Jaffar Umat Tahlib, pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Sementara ini kita sedang mengumpulkan bukti dengan jalan memanggil para saksi yang mendengar siaran tersebut serta pemilik radio (FM 99,7 Gema Suara MuslimRed) yang telah menyiarkan pidato tersebut," aku mantan Komandan Korps Brimob itu."Kita tidak bisa langsung menangkap Jaffar Umat Tahlib begitu saja, karena nantinya akan menimbulkan reaksi bagi umat Muslim begitupun sebaliknya jika terjadi di kalangan Kristen.

Kita tempuh sesuai dengan prosedur yang berlaku, setelah mendapatkan bukti awal yang cukup terhadap suatu tindak pidana barulah kita memanggil panglima laskar jihad untuk diproses secara hukum," jelasnya lagi.Lantaran itu, Firman Gani menegaskan sebagai masyarakat Maluku tentunya jangan raguragu untuk mengambil langkah yang dianggap dapat menyelesaikan masalah Maluku. "Jika kita ragu maka segala sesuatu yang kita upayakan akan salah langkah," ujarnya mengingatkan. Sebagai Kapolda Maluku, Firman Gani menghimbau kepada seluruh civitas akademik UKIM agar dapat membantu pemerintah mewujudkan rekonsiliasi serta melakukan strategistategi tepat guna untuk menyelesaikan konflik."Hilangkan rasa dendam, benci iri hati dan kita tatap masa depan yang harus dihadapi dengan semangat dan perjuangan yang keras apalagi mahasiswa sebagai generasi-generasi harapan bangsa," tandasnya. Sementara itu Pembantu Rektor III UKIM, Pdt Lewier STh kepada Siwalima usai mengadakan dialog dengan Kapolda mengatakan tujuan dilaksanakannya dialog bersama Kapolda Firman Gani, semata-mata agar mahasiswa (baru) dapat mengerti cara-cara penegakkan hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka usaha menuju rekonsiliasi. Dalam acara dialog bersama mahasiswa baru itu, Firman Gani banyak melontarkan pernyataan-pernyataan pencerahan menuju Maluku baru baik dalam bidang agama, hukum, sosial, dan politik. (lai)

Penganggur Maluku Mencapai 120 Ribu Jiwa

Ambon, Siwalima
Tingkat pengangguran di Propinsi Maluku dan Maluku Utara mencapai 120.000 jiwa. Jumlah ini disesuaikan dengan proyeksi data hasil sensus penduduk tahun 1999. Sedangkan jumlah pengangguran untuk tahun 2000 hingga kini pihak Kanwil Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) masih menunggu data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepada Siwalima kemarin di ruang kerjanya, Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan Kanwil Depnaker Maluku, Fredryk Patty, SH mengakui besar kemungkinan jumlah pengangguran untuk tahun 2000 ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pasalnya, sebagian besar masyarakat terpaksa hengkang ke luar daerah karena situasi Kamtibnas tidak memungkinkan untuk bertahan lama di Maluku. Sementara menurut Patty prosentase pengangguran untuk tahun lalu mencapai 13,34 % dari angkatan kerja. Patty mengakui petugas Kanwil Depnaker tidak langsung turun mendata di lapangan berapa banyak jumlah pengangguran, lantaran kegiatan pendataan memerlukan biaya yang cukup besar. "Selain itu personilnya juga harus banyak agar menyebar di berbagai desa, kecamatan, dan kabupaten.

Oleh sebab itu pihak Kanwil Depnaker masih menunggu data sensus penduduk tahun 2000 dari statistik agar bisa membandingkan tingkat pengangguran tahun ini dengan tahun yang lalu. Lebih lanjut Patty mengatakan, untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah pengagguran, Kanwil Depnaker melaksanakan perluasan lapangan pekerjaan padat karya di daerahdaerah Tingkat II serta pelatihanpelatihan yang sifatnya dapat menciptakan kreasi dan daya cipta serta semangat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru agar berguna bagi masa depan mereka dan masyarakat pada umumnya. Terhadap aktivitas pegawai Depnaker sendiri, Patty mengakui kondisi kamtibmas memang memaksa sebagian besar pegawai yang beragama Islam berkantor di rumah dinas Waihaong. Ya, "Ada juga sebagian kecil dari mereka sudah pindah ke Jawa. Sedangkan untuk pegawai yang beragama Kristen tetap berkantor pada kantor semula," ujar Patty. (ana)

From: Izaac Tulalessy - HARIAN UMUM SIWALIMA AMBON

Siwalima Report 44
Kamis 14 September 2000

PENGUASA DARURAT SIPIL DIGEMBOSI ORANG DALAM
SAYA TAK NGERTI KE JAKARTA ITU: Pangdam Ungkap Keberangkatan Islam-Kristen ke Jakarta
PANGDAM SANGKAL TNI DIKOMANDO JIHAD
Tabligh Akbar Jaffar Umar Mulai Disidik

1. PENGUASA DARURAT SIPIL DIGEMBOSI ORANG DALAM

Pengendalian situasi kamtibmas di Maluku, khususnya kota Ambon, yang relatif membaik, ternyata tidak diikuti kemauan baik oleh unsur-unsur dalam darurat sipil. Karena beberapa kejadian yang sifatnya sangat kasuistis akhir-akhir ini, haruslah dilihat sebagai kegagalan kolektifitas dari seluruh perangkat darurat sipil.

Janganlah dipandang kegagalan Gubernur selaku penguasa darurat sipil daerah maluku semata-mata. Sebab, besar kemungkinan penguasa darurat sipil sedang digembosi oleh orang dalam, ujar Koordinator wilayah pengurus pusat gerakan mahasiswa kristen Indonesia (PP-GMKI), Phil Latumaerissa, SPd.

Dalam pengamatannya ada sebagian masyarakat, memiliki kecenderungan memandang bahwa kasus-kasus yang terjadi belakangan ini sebagai kegagalan Gubernur semata-mata. Padahal haruslah dipahami bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur secara riil banyak mengalami distorsi di lapangan. Dijelaskannya, indikator kegagalan kolektifitas darurat sipil yakni belum dipulangkannya laskar jihad atau orang-orang luar Maluku yang datang untuk mengacaukan situasi, penangkapan Jaffar Umar Thalib berkaitan dengan tabligh akbar yang penuh dengan pernyataan provokasi, penegakkan hukum, kasus KM Rinjani yang menolak merapat di Lanal Halong dan terakhir penyekapan desa Waai. Kasus KM Rinjani, menurut Latumaerissa dapat membuka ruang yang sama bagi kapal-kapal yang lain.

2. SAYA TAK NGERTI KE JAKARTA ITU

Pangdam Ungkap Keberangkatan Islam-Kristen ke Jakarta

Aneh bin ajaib kendati ikut berangkat Pangdam Brigjen TNI I Made Yasa mengaku tidak mengerti maksud kepergiannya bersama Gubernur dan delegasi Islam-Kristen ke Jakarta. Dia mengungkapkan sendiri hal itu secara blak-blakan dalam coffe morning bersama insan pers daerah ini di Makodam Pattimur, Rabu kemarin., Saya tak ngerti apa tujuan keberangkatan ke Jakarta. Ya meski saya ikut ke Jakarta kemarin, saya tetap tak ngerti sebenarnya untuk apa. Waktu itu saya ditelpon Gubernur katanya kita diajak untuk berbicara pada hari Minggu Jam 10.00 WIB menghadap RI Satu. Karena tokoh-tokoh dari merah dan putih sudah berangkat menggunakan pesawat, saat itu dia balik bertanya "acaranya bagaimana"? Lalu dijawab Gubernur, Nggak mengerti Pak Made " ditanya lagi Pangdam, lantas yang mengerti siapa ? Jawab Gubernur. Ada Pak Frengky disana, pak Suaedy di sana " Kata Pangdam mengutip pembicaraannya dengan Gubernur.

Sesampainya disana katanya dirinya menemui mencari tempat tinggal. Mengingat ia tidak memiliki rumah di Jakarta. Baru setelah cape cari sana sini, akhirnya menginap di salah satu hotel "saya berangkat ke sana atas ajakan Gubernur. Tapi disana saya kesulitan cari tempat tinggal. Saya bilang Kasdam coba minta penjelasan kepada Pak Gubernur apa dasar kita berangkat ke Jakarta. Menurut Pangdam tidak mudah mendamaikan kubu Islam dan kubu Kristen. Mempertemukan keduanya diperlukan upaya yang sistematis, dan harus dimulai pada tingkat grass root. Biarkan semua tumbuh secara alamiah, tanpa rekayasa apapun "Kalau dipaksakan, maka akan bubar lagi malah bisa tambah ribut terus, katanya.

3. PANGDAM SANGKAL TNI DIKOMANDO JIHAD

Pangdam XVI Pattimura mengingatkan kalangan pers lokal dan nasional agar tidak sekear mencari sensasi. Apalagi untuk konflik basudara di Maluku, diperlukan pewartaan yang sejuk dengan tidak meninggalkan sikap kritis.

Sementara itu Pangdam juga membantah secara tegas mengenai berita yang menyebutkan sebanyak 350 personil TNI desersi. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari bawahannya diketahui hanya 39 personil TNI yang desersi. Ada 39 Orang saja yang desersi. Inipun semua sudah kita tahu karena desersinya bukan dia lari bawah senjata dari kesatuan tapi bermula dari timnya kembali ke daerah asal yang semestinya hanyak 14 hari dibuatnya sampai 1-2 bulan.

Dalam kesempatan itu Pangdam pun membantah bahwa selama konflik berlangsung tidak seorang aparat TNI yang bertugas di Maluku menggunakan mortir murni. Di gudang ada pula tabung pelontar jenis granat, tapi tidak pernah digunakan karena kalau mau dipakai harus melaporkan dulu kepada saya, katanya.

Mengomentari peristiwa penghadangan warga Muslim di Waai terhadap LSM Belanda dan Rombongan Survei Dinas PU termasuk nasib sopir mobil Dinas PU, Bernadus Talaperu yang hingga kini belum diketahui keberadaannya, Pangdam justru mengajak masyarakat maupun pers agar terlebih dahulu mencek kebenarannya. Pasalnya, setelah pihaknya melakukan pengecekan maupun patroli di lokasi penghadangan sampai dengan lokasi-lokasi lain di sekitar kawasan tersebut, ternyata tidak menemukan tanda-tanda tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Pangdam mengharapkan kepada siapapun yang berkeinginan ke daerah tertentu hendaknya dikoordinasikan dengan lokasi setempat. Sebaliknya dia mengakui sampai dengan keberangkatan tim tersebut, dirinya tidak mengetahui, baru diketahui setelah terdengar ada aksi penghadangan di desa Waai itu.

Sementara itu ia juga mengatakan bahwa tidak mengerti ada alasan yang menyebutkan komando di Maluku berada di tangan laskar jihad. Indikasinya, dirinya pernah menerima surat katanya ia di bawah pengaruh dari mantan Kasdam VII Trikora Brigjen TNI Rustam Kastor. Saya katakan tidak benar TNI dikomando oleh orang lain tidak benar TNI di Maluku dikomando oleh jihad kecuali Pangdam.

4. Tabligh Akbar Jaffar Umar Mulai Disidik

Proses hukum terhadap Jaffar Umar Thalib sehubungan dengan tabligh akbar yang dinilai mengandung unsur profokasi,Minggu(3/9) lalu, akhirnya terlaksana Rabu kemarin. Ketua satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakum), senior superintendent Thibroni menegaskan pihaknya tinggal mengumpulkan bukti dan saksi untuk memenggil Jafar Umar Thalib.

" Sesuai KUHAP, kita tidak bisa langsung memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hal yang dianggap melanggar hukum. Namun proses pengumpulan dan pencaharan bukti-bukti serta saksi. Saksinyapun harus lebih dari satu orang imbau Thibroni yang sehari-hari menjabat Kadid Serse Polda Maluku, itu kepada Siwalima di ruang kerjanya. Upaya yg dilakukan adalah memanggil saksi pertama yakni pemilik radio Gema Suara Muslim yang menyiarkan secara langsung acara Tabligh Akbar di Al-Fatah dan wawancara langsung dengan Jafar Umar Thalib lewat gelombang 99,7 FM. Dan rencananya pemeriksaan akan dilakukan Kamis (14/9) hari ini dan menurutnya Radio GSM tidak memiliki izin penyiaran sehingga bisa dikenakan pasal 55 dan56 apabila terbukti turut membantu Jafar Umar menyebarluaskan Tabligh Akbarnya.

Dia mengakui para saksi bisa saja tidak datang namun, sesuai dengan ketentuan KUHAP, para saksi akan dipanggil terus sampai tiga kali. Baru kalau mereka tidak mengindahkan panggilan untuk diperiksa, pihaknya akan melakukan penjemputan secara paksa. Menurut Thibroni pihaknya telah berhasil menggumpulkan bukti-bukti diantaranya kaset rekaman Jafar ketika melakukan Tabligh Akbar dan kaset itu dipinjam langsung dari Gubernur.

Provided By Masariku Network 2000 - Masariku@egroups.com

Received via e-mail from : Peter
Copyright © 1999-2000 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/ambon67
Send your comments to alifuru67@egroups.com