| Welcome.... |
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Pengalihan Subsidi BBM Oleh : Edy Sahputra Sitepu, SE, MSi Untuk kedua kalinya, pemerintah telah memilih untuk menjalankan kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dinaikkan rata-rata sebesar 29%. Pemerintah beralasan, jika tidak dinaikkan, beban subsidi BBM akan terlalu besar untuk tahun ini, sekitar Rp 61 triliun. Dengan kenaikan rata-rata 29% ini, toh subsidi belum hilang, namun jumlahnya menciut menjadi Rp 31 triliun. Sebenarnya subsidi tidak selalu jelek, kalau dialokasikan dengan benar. Masalahnya dalam kasus BBM, dengan price subsidy , penikmat terbesar adalah masyarakat menengah ke atas. Selama ini subsidi tersebut hanya dinikmati 7% dari 38 juta penduduk miskin. Artinya memang sudah sepatutnya bila sekarang pemerintah mengganti kebijakan price subsidy dengan subsidi langsung (direct subsidy), dalam bentuk program-program terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi, kenaikan BBM kali ini hendaknya jangan dipandang sebagai sebuah pencabutan subsidi, tetapi sebagai pengalihan subsidi, dari subsidi harga ke subsidi langsung. Kalaulah sekarang masyarakat bergejolak, itu adalah karena memang sudah sejak lama kita dininabobokan oleh BBM yang murah, ketika barang dan jasa lainnya terus melambung. Bagaimana pun juga, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa tidak perlu dipandang sebagai anti kenaikan BBM. Mahasiswa adalah hati nurani rakyat. Mereka hidup bersama rakyat, karena itu mereka adalah pihak pertama yang menangkap kegetiran rakyat. Jika menilik masih adanya subsidi sebesar Rp 30 triliun, ini artinya sebagai isyarat bahwa kenaikan BBM yang sekarang ini bukan untuk terakhir kalinya. Selagi kita masih menjadi net importir minyak, maka setiap kenaikan harga minyak dunia tidak akan menjadi windfall profit. Kita terus dihadapkan pada keharusan menaikkan harga. Kenaikan harga minyak dunia akan selalu menjadi shortfall profit yang harus disalurkan lagi untuk subsidi. Selagi investasi di sektor migas belum tumbuh, maka status net importir akan terus melekat. Selama itu pula, politik menaikkan BBM akan terus berulang-ulang dan menjadi persoalan rutin yang tidak pernah terselesaikan. Cara menyelesaikannya adalah meyakinkan rakyat bahwa kenaikan BBM ini bukanlah pencabutan subsidi untuk rakyat, tetapi sebuah pengalihan subsidi. Karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menjamin agar program subsidi langsung benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, tidak dikorupsi. Tak lama setelah BBM naik, 38 juta rakyat miskin seharusnya sudah tidak dipusingkan lagi dengan biaya kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rakyat yang membesar di sektor BBM ini, tidak akan terasa sebagai beban karena beban di sektor lain terkurangi. Kedua, pengendalian harga maupun stok dan kelancaran suplai barang-barang kebutuhan pokok. Sebab, terkesan sebelum BBM naik pun para produsen barang dan jasa sudah menaikkan harga. Kenaikan komoditas di luar BBM selalu lebih dikarenakan persoalan psikologis-spekulatif daripada perhitungan ekonomis.(2 Maret 2005)*** |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
|
