Persatuan Rakyat Peduli Pendidikan Nasional

asar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, jelas-jelas menyatakan bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencetak manusia-manusia dengan standar akhlak tertentu.

Oleh karena itu, pendidikan nasional seharusnya bukan merupakan pemusatan upaya-upaya untuk mengembangkan potensi kemanusiaan setiap warga negara. Pendidikan agama sebagai upaya pengembangan potensi spiritual setiap warga negara adalah

tanggung jawab bersama antara keluarga dan kalangan agama.

Maka, negara tidak perlu campur tangan dalam soal pendidikan agama karena:

1.    Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler tetapi negara Pancasila.

2.    Masyarakat, dalam hal ini pihak keluarga dan kalangan agama mampu mengelolanya secara mandiri sesuai kebutuhan, dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

3.    Cita-cita NKRI yang demokratis menuntut negara memberi peran pada masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan potensi spiritual warga negara.

Oleh karena itu, Kami, PERSATUAN RAKYAT PEDULI  PENDIDIKAN NASIONAL menyatakan: MENOLAK RUU PENDIDIKAN NASIONAL demi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, menghargai BHINEKA TUNGGAL IKA  dan dibangun atas dasar penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Kami mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk :

1. Tidak mengesahkan RUU Pendidikan Nasional semata-mata supaya bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2003 atau agenda politik jangka pendek.

2. Melakukan pembahasan RUU Pendidikan Nasional secara mendalam, memperhatikan aspirasi masyarakat dan menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, khususnya bagian pembukaan.