| Kuliah I (4
September 2004). Kita
akan memulai kuliah ini dengan mengajukan pertanyaan: Mengapa kita belajar
politik Cina? Jawabannya sebagian terletak pada pentingnya Cina dalam politik
internasional sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia. Cina juga
dipandang sebagai negara yang paling cepat berkembang dalam hal perekonomian
dan kekuatan militer. Banyak kalangan memperkirakan Cina akan menyaingi AS
sebagai yang terbesar dalam kedua hal ini pada satu dekade mendatang. Namun, di
sisi yang lain Cina bisa jadi akan mengalami sejumlah perselisihan internal dan
mungkin perang saudara yang mengarah pada perpecahan. Bila hal ini terjadi,
dampaknya akan sangat luas. Cina juga menarik karena ia adalah sebuah negara
komunis yang berhasil mengadakan transisi dari totaliterisme kepada
otoriterianisme dan dari ekonomi terencana ke pasar terbuka. Kita juga akan
melihat geografi dan sejarah awal Cina serta hubungannya dengan perkembangan
kebudayaan politik dan lembaga politik Cina. |
|
Bacaan : Wang, Ch.1 (khususnya pp.1-6); China's maps. |
| |
| Kuliah II (11
September 2004).
Kita akan mempelajari sejarah tradisional dan
modern Cina dengan penekanan pada evolusi lembaga politik, kebudayaan politik,
dan ideologi. Di sini kita akan membahas politik tradisional Cina, dampak
intervensi Barat, runtuhnya dinasti Qing, dan munculnya kaum Nasionalis. |
|
Bacaan: Wang, Ch. 1 (pp. 6-14). |
|
Blecher,
Part 1. |
|
Roper, Ch. 1 dan 3. |
| |
| Kuliah III (18
September 2004). Topik minggu ini adalah munculnya komunisme di
Cina, didirikannya Partai Komunis Cina (PKC), kemenangan Mao atas kaum
Nasionalis, dan pembentukan Republik Rakyat Cina (RRC). Beberapa pertanyaan
penting di sini, misalnya mengapa komunisme menarik bagi rakyat Cina? Apakah PKC
itu asli bentukan bangsa Cina atau dibentuk oleh Soviet? Apakah Mao yang
mengalahkan Nasionalis, atau Nasionalis yang sengaja mengalah? |
| Bacaan: Wang, Ch. 2. |
| Blecher,
Part 2. |
| Bakri, Bab
I. |
|
Roper, Ch. 5 dan 6. |
| |
| Kuliah IV (25
September 2004). Kali ini kita akan melihat organisasi, kekuatan
serta peranan PKC dan pemerintah Cina. Kita juga akan membahas hubungan mereka,
bagaimana mereka saling bekerja sama, dan di mana pusat kekuasaan terletak.
Kedua organisasi ini, bersamaan dengan militer, merupakan pusat-pusat kekuasaan
politik di RRC. Pertanyaannya: Bagaimana hubungan antara partai dan pemerintah
Cina dalam teori dan praktek? Siapa yang mendominasi? Mengapa? |
| Bacaan: Wang, Ch. 3 dan 4. |
| Blecher,
Part 4. |
|
Wibowo, Negara dan Masyarakat, Bab 2. |
| Hunter dan Sexton,
Ch. 4. |
| |
| Kuliah V (2
Oktober 2004). Di minggu ini, topik kita adalah peranan militer.
PKC dan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) tumbuh dan berkembang bersama. Bahkan
Mao mengatakan, "Kekuasaan politik berasal dari laras senapan". RRC
dibentuk oleh kemenangan militer terhadap kaum Nasionalis. Kemudian, hanya
mereka yang punya pengalaman militer mampu berkiprah sampai dengan posisi
puncak dalam partai dan pemerintah. Ketika partai tidak mampu menanggulangi
krisis akibat Revolusi Kebudayaan, tampillah militer mengambil alih fungsinya
dan juga fungsi pemerintah. Dengan menganalisis peranan militer dan pemerintah
secara bersamaan, kita akan melihat kampanye dan gerakan-gerakan lainnya yang
dilancarkan oleh PKC, dan kadang-kadang oleh militer, sebagai sarana untuk
memobilisasi massa dan mendapatkan kemenangan politik. |
| Bacaan: Wang, Ch. 6. |
| Yuliantoro,
2000. |
| |
| Kuliah VI (9
Oktober 2004). Minggu ini
kita akan membahas pemerintahan Mao Zedong dari tahun 1949 hingga periode
Lompatan Jauh ke Depan. Mao, dalam banyak hal, adalah Cina itu sendiri. Sebagian orang
mengatakan bahwa Mao adalah seorang kaisar sekaligus diktator, tetapi ia juga merupakan seorang pemikir komunis yang unik. Pertanyaan yang perlu dijawab: Apakah Mao seorang populis? Apakah benar dia
seorang diktator? Apakah dia seorang penyumbang utama bagi ideologi komunis?
Sampai sejauh mana dia membangun Cina? Mengapa akhirnya program Lompatan Jauh ke
Depan mengalami kegagalan, sebuah kegagalan yang menurut sebagian pengamat
menjadi awal dari kejatuhan Mao? |
| Bacaan: Wang, Ch. 2 and 3. |
| Blecher,
Part 2. |
| Dahana, Bagian
I. |
|
Roper, Ch. 7 dan 8. |
| |
| Kuliah VII (16
Oktober 2004).
Kuliah kali ini masih membahas Cina di bawah pemerintahan Mao, khususnya periode
pasca kegagalan Lompatan sampai dengan jatuhnya Mao pada tahun 1976. Kegagalan
Lompatan diikuti dengan serangkaian kampanye 'pembersihan', yang diawali dengan
Kampanye Tiga Anti dan Lima Anti dan berujung dengan Revolusi Kebudayaan. Secara
khusus, kuliah ini akan membicarakan secara cukup detail Revolusi Kebudayaan,
mulai dari awal peluncurannya sampai dengan pembersihan kelompok garis keras
Maois yang menandai akhir kekuasaan Mao. |
| Bacaan: Roper, Ch. 9
dan 10. |
| |
| Kuliah VIII (6
November 2004). Sekarang kita akan membahas Cina pada era Deng.
Deng Xiaoping mulai berkuasa pada tahun 1978 dengan mendorong Cina ke arah politik yang
lebih kanan dan mengubah penekanan dalam politik dari kampanye dan mobilisasi
kepada pembangunan ekonomi dan membuat Cina sebagai salah satu kekuatan dunia.
Secara khusus, kuliah ini akan menitikberatkan pada kajian tentang reformasi
ekonomi Cina sebagai 'tanda kesuksesan' kepemimpinan Deng. Deng membuat banyak perubahan dalam lapangan ekonomi,
termasuk dasar-dasarnya. Secara ekonomi dia mengubah Cina dari komunisme ke
kapitalisme (yang disebutnya sebagai "sosialisme dengan ciri-ciri
Cina"). Sebagai hasilnya, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat
menakjubkan sejak tahun 1978. Kita bisa bertanya: Apa sajakah yang telah dijalankan
oleh Deng untuk mengubah perekonomian Cina? Apa implikasi dari perubahan ini
terhadap politik domestik? Terhadap hubungan luar negeri? Dapatkah Cina
dijadikan sebagai model pertumbuhan ekonomi? Dapatkah komunisme direformasi
dengan menggunakan pendekatan Deng? |
| Bacaan: Wang, Ch. 9. |
| Blecher, Part 6 dan
7. |
| Bakri, Bab
V. |
| Dahana, Bagian
II. |
| N. Soebagio,
'Pembaharuan di Cina: Sebuah
Tinjauan Ekonomi Politik', Global. |
| Hunter dan Sexton,
Ch. 3. |
| |
| Kuliah IX (13
November 2004).
Bila di kuliah sebelumnya kita membahas 'kesuksesan' pemerintahan Deng, di sini
kita akan melihat secara lebih rinci salah satu episode kelam dalam
pemerintahannya, yaitu apa yang disebut sebagai Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989.
Penumpasan massa pro-demokrasi oleh militer Cina dalam peristiwa itu telah
membuat tidak saja pertumbuhan ekonomi Cina yang masih tergantung pada bantuan
asing menurun secara signifikan, tetapi juga Cina harus menerima getah berupa
kecaman dan kutukan keras dari segala penjuru dunia. |
| Bacaan: D. Morrison
(ed.), Massacre in Beijing: China's Struggle for Democracy, New York, |
|
TIME Books, 1989. |
| T. Watson,
Tremble and Obey: An ABC Correspondent's Account of the Bloody |
|
Beijing Spring,
New South Wales, ABC Books, 1990. |
|
G.W. Gong,
Tiananmen: Causes and Consequences, Center for Strategic and |
|
International Studies. |
| |
| Kuliah X(27
November 2004). Di sini kita akan memulai
serial Isu-isu Kontemporer Politik dan Ekonomi Cina dengan membahas isu
reformasi politik dan meluasnya korupsi. Argumen bahwa desentralisasi
kekuasaan politik merupakan sebuah conditio sine qua non bagi
pembangunan ekonomi tampaknya berjalan cukup baik di Cina. Meski demikian, kita
tetap bisa mengajukan pertanyaan, seperti sejauh mana kekuasaan politik beralih dari pusat kepada provinsi-provinsi dan
pemerintahan lokal. Yang lebih penting adalah apakah desentralisasi membantu perkembangan demokrasi,
yang antara lain dicirikan dengan pemisahan tugas dan wewenang antara partai dan
pemerintah. Begitu juga dengan korupsi yang sudah begitu hebat mewabah, sebuah
kondisi yang membuat Cina menjadi salah satu negara terkorup di dunia. |
| Bacaan: Yang Guobin,
'The Co-Evaluation of the Internet and Civil Society in China', |
| Asian
Survey, vol. 43, no. 3, May/June 2003, pp. 405-22. |
| Bo Zhiyue, 'Economic
Development and Corruption: Beijing beyond 'Beijing', |
| Journal of
Contemporary China, vol. 9, no. 25, 2000, pp. 467-87. |
|
Hao Yufan dan M.
Johnston, Reform at the Crossroads: An Analysis of
Chinese |
|
Corruption,
Department of Political Science, Colgate University, January 1995. |
|
Pei Minxin, 'Will China Become Another Indonesia?', Foreign Policy,
Fall 1999, |
|
pp. 94-109. |
| |
| Kuliah XI (4
Desember 2004).
Isu kontemporer yang akan dibahas kali ini
adalah soal hak asasi manusia (HAM). Cina adalah salah satu negara yang dianggap
memiliki tingkat pelanggaran HAM yang tinggi di dunia, sebuah penilaian yang
muncul sebagai akibat Tragedi Tiananmen. Banyak kasus, mulai dari penahanan para
aktivis pro-demokrasi tanpa pengadilan sampai dengan penyensoran situs-situs
internet dan penutupan internet cafe di sejumlah kota, telah membuat Cina
senantiasa menjadi sasaran dari mereka yang menganggap dirinya 'pejuang HAM',
misalnya Amerika Serikat. |
|
Bacaan:
J. Chan, 'Human Rights and
Confucian Virtues', Harvard Asia Quarterly, 22 March |
|
2001.
|
| J.A. Dorn, 'Trade and
Human Rights: The Case of China', CATO Journal, vol. 16, |
|
no. 1, Spring/Summer 1996, pp. 77-98. |
| J.N. Wasserstrom,
'Human Rights and the Lessons of History', Current History, |
|
vol. 100, no. 647, September 2001, pp. 263-8. |
| |
| Kuliah XII (11
Desember 2004).
Seri terakhir isu-isu kontemporer yang akan didiskusikan kali ini adalah tentang
masalah lingkungan hidup dan ketimpangan pembangunan. Kehendak untuk memajukan
pembangunan di segala sektor dalam banyak kasus telah mengorbankan kualitas
lingkungan hidup Cina. Simak saja krisis energi atau kasus pembangunan bendungan
Three Gorges. Yang menarik juga fakta bahwa pembangunan ekonomi bukan saja
merusak lingkungan, tetapi juga tatanan sosial: kebijakan pemerintah Cina
membuat ketimpangan pembangunan terjadi antara propinsi-propinsi di tepi pantai
timur dan kota-kota besar dengan propinsi-propinsi di 'pedalaman' dan kota-kota
kecil yang relatif tidak begitu tersentuh reformasi. |
|
Bacaan:
C. Karasov, 'On the Different Scale: Putting China's
Environmental Crisis in |
|
Perspective', Environmental Health Perspectives,
vol. 108, no. 10, October |
|
2000, pp. 452-9. |
| Qian Zhihong dan Tan-Chee
Wong, 'The Rising Urban Poverty: a dilemma of |
|
market reforms in China', Journal of Contemporary China, vol. 9, no. 23, |
|
2000, pp. 113-25. |
|
Z hao
X.B. dan Tong S.P., 'Unequal Economic Development in China: Spatial |
|
Disparities and Regional Policy Reconsideration, 1985- 1995', Regional
Studies, |
| vol. 34, no. 6, pp. 549-61. |
|
D.
Jones, Cheng Li dan A.L. Owen, Growth
and Regional Inequality in China during |
|
the Reform Era, William
Davidson Working Paper No. 561, May 2003. |
| Yao Shujie dan Liu
Jirui, 'Economic Reforms and Regional Segmentations in Rural |
|
China',
Regional Studies, vol. 32, no.8, 1998, pp. 735-46. |
| |
| Kuliah XIII (18
Desember 2004).
Penutup dan Evaluasi: kuliah terakhir ini akan kita
pergunakan untuk meringkas seluruh topik yang telah kita bicarakan sebelumnya
dan mengajukan pertanyaan tentang masa depan Cina. Kita
perlu mendiskusikan kemungkinan "Cina Raya" serta mencoba
menganalisis hubungan Beijing dengan kesatuan politik Cina lainnya: Hong Kong,
Makau, Taiwan, Singapura, dan Cina perantauan. Kesemuanya akan dibahas untuk
melihat kemungkinan peran internasional Cina yang jauh lebih besar di masa
datang. |
|
Bacaan: Blecher, Part 9. |
|
Hunter dan Sexton, Ch. 8 |