History and Implication of Decentralization Policy in Indonesia

Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah Menurut 5 UU

Duri Tajam Ditengah Semerbak Bunga: Potret Birokrasi di Era Otonomi

Konflik Antar Pemerintahan dan Prospek Penerapan Lembaga Arbitrase Untuk Sektor Publik

Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Organisasi

Pengembangan Pengawasan Sosial Sebagai Instrumen Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Reformulasi Kebijakan Perparkiran Dalam Implementasi Otonomi Daerah (Kasus Kota Bandung)

Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istimewa dan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999

Pemberlakuan PP No. 25 Tahun 2000 dan Implikasinya Terhadap Aspek Hukum, Kelembagaan dan Keuangan Pemerintah Pusat dan Propinsi

Does Moving Capital Matter for Reducing Developmental Complexities in A State Capital: Jakarta Case

Efficiency Models in the Public Sector

Bagaimana Strategi Berkembang Dalam Organisasi?

Birokrasi Yang Frustasi

Etika Birokrasi Kita

Fenomena Pasar dan Parkir Kota Bandung

Independensi Lembaga Pemerintahan

Dimensi Kritis Pengalihan Sumber Daya

PKL: Masalah atau Solusi?

Propinsi dan Sindrom Inferioritas

Reposisi Hubungan Kepala Daerah dan DPRD

Versi NiasIsland dot Com