Penandatangan MOU Indonesia-Korea 
Seoul, Pemerintah Indonesia dan Korea telah menandatangani MOU kembali pada 4 April 2006 mengenai sistem pengiriman Tenaga Kerja Ke Korea dengan EPS (Employment Permit System) dan ditandatangani lagi di Jakarta pada 9 Oktober 2006 oleh Ministry of Labor Lee Sang Soo dan menaker Erman Suparman.Dengan di tandatanganinya MOU tersebut pengiriman TKI ke Korea hanya menggunakan sistem G to G atau EPS karena per 1 Januari 2007 pemerintah Korea  menghentikan pengiriman melalui PJTKI atau KFSB.Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia mendapatkan Kuota hanya 5000 orang per tahun jumlah yang relatif sedikit karena Indonesia sebenarnya mampu mendapatkan Kuota yang lebih banyak lagi dengan pertimbangan banyaknya TKI Ilegal yang pulang ke tanah air adalah terbanyak di banding negara lain.Akan tetapi karena keterlambatan pengiriman TKI ke Korea padahal Kontrak Kerja (SLC) telah turun telah mengakibatkan perusahaan di Korea marah, disamping itu kasus jual-beli SLC,dan SLC palsu yang banyak terjadi. Keterlibatan PJTKI Ilegal yang dekat dengan pejabat Depnaker di lantai 6 Gatot Subroto juga menghiasi keterlambatan pengiriman TKI ke Korea belum lagi ulah BP2TKI di daerah yang ikut-ikutan juga. Setelah sekian banyaknya kasus terjadi pemerintah Korea menjatuhkan skorsing selama setahun terhadap Indonesia dan tidak dapat mengirimkan tenaga kerja ke Korea. Kini pemerintah kembali memperbarui MOU tersebut agar sistem bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hal yang unik terjadi ialah setiap kali kunjungan menaker dan dirjen penempatan selalu diikuti oleh Broker TKI (PJTKI Ilegal), apalagi dengan adanya kunjungan ke kantor Broker di Suwon City Korea dan perusahaan tempat bekerja hasil penempatan dari Broker itu di kunjungi Dirjen Made Arke dan rombongan DPR RI, Deplu dan KBRI. Ada apakah dengan sistem G to G ini, Pemerintah Korea telah mengeluarkan sistem yang berpihak pada calon TKI dengan menetapkan biaya yang murah kenapa di Indoensia selalu saja di persulit? Apakah ini salah satu bukti ketidak becusan pemerintah terutama Depnaker dalam melindungi TKI nya? Di Korea sendiri banyak perusahaan yang mengeluh karena TKInya tidak kunjung datang sedangkan di Indonesia sendiri juga mengeluhkan Kapan saya bisa berangkat ke Korea?Ketika di konfirmasi ke MOL Korea bilang telah mengirimkan Kotrak Kerja akan tetapi pemerintah Indonesia selalu beralasan tidak ada Tiket untuk memberangkatkan, Kenapa pemerintah Indonesia selalu lambat dalam menangani TKI Korea? Apakah PJTKI rela melepaskan job yang telah bertahun-tahun membuat perusahaan mereka kaya raya tiba-tiba di hentikan dengan sistem G to G ini? Apakah ada kerelaan biaya ke Korea yang biasanya mencapai 40 juta Rupiah melalui PJTKI dan sekarang hanya 8,5juta. Mampukah Depnaker RI berlaku bersih untuk melindungi TKI nya?...Apakah Pemerintah mampu menjalankan isi MOU itu dengan benar dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab.Kita lihat kembali bahwa Presiden telah mengintruksikan perlunya perlindungan terhadap TKI yang telah menyumbangkan devisa sebesar 30 Trilyun Rupiah pertahun, angka yang sangat fantastis dan tidak seimbang dengan pelayanan yang di berikan kepada TKI itu sendiri padahal TKI telah membayar 15 USD per orang untuk dana perlindungan, kemanakah dana Trilyunan rupiah itu menguap? 200610Ronkor.