HTML pages designed & maintained by Alifuru67 Copyright © 1999/2000 - 1364283024 & 1367286044

Siwalima Report 56 - Provided By Masariku Network & Harian Umum Siwalima Ambon Penyerangan Lanjutan Terhadap Desa Sirisori Kristen - Siwalima Report 55 & 54 Edisi Selasa 10 Oktober 2000 ( Report no. 56) Pokok-Pokok Berita : Cegah Bentrok Antar Aparat, Brimob 'Tertahan' di Saparua Siwalima Jadi Saksi Kasus Jaffar Umar Kursi Persaingan Ketua DPD PDIP Makin Panas, Bito Pintar tapi Sebaiknya Jadi Orang Kampus "Etnis Maluku Harus Berani Telanjangi Sejarah" GMKI Harus Tetap Independen, Wattimury: Phill bukan Orang PDIP Buntut Dead Lock Dialog IslamKristen, Pernyataan Ketua DPRD Maluku Mengecewakan Ganti KSAD Bawa "Angin Segar" Bagi Maluku 1. Cegah Bentrok Antar Aparat, Brimob 'Tertahan' di Saparua Ambon, Siwalima Staf Ahli Bidang Penerangan Darurat Sipil, Drs Agus Soukotta mengakui selain ditugaskan untuk mengamankan desa-desa di Pulau Saparua, terutama di Desa Sirisori Kristen yang diserang Sabtu (7/10) oleh perusuh dari arah Sirisori Islam, pasukan gabungan TNI yang berjumlah 193 pun diperintahkan melakukan sweeping di semua desa di Pulau Saparua selama 4 hari berturutturut. Oleh karenanya, pasukan Brimob yang telah tiba di Saparua sejak Minggu (8/10) diminta tidak langsung bertugas di Sirisori Kristen. "Pasukan gabungan itu di samping bertugas mengamankan kondisi di sana, tapi tugas yang paling utama adalah mengadakan sweeping di semua desa di Pulau Saparua. Dalam mengadakan sweeping itu ada permintaan dari Camat Saparua untuk memaksakan pasukan Brimob itu masuk ke Sirisori untuk mengamankan Sirisori Amalatu," ujar Soukotta kepada pers di kantor gubernur, Senin kemarin. Kendati begitu, mengingat komunikasi dari Sirisori dan Saparua ke Ambon tidak lancar, maka Komandan Sektor (Dansektor) A, Kolonel Inf A Siswanto mengharapkan pasukan Brimob jangan terlebih dulu masuk ke Sirisori Amalatu sebelum pasukan gabungan menyelesaikan sweeping. "Brimob jangan masuk dulu ke Sirisori Amalatu sambil menunggu selesai sweeping selama 4 hari itu di seluruh desa di Pulau Saparua. Apalagi komunikasi yang kurang lancar bisa saja terjadi tembakmenembak antara aparat, yang sesungguhnya tidak diinginkan bila pasukan Brimob masuk ke Sirisori Amalatu," papar Soukotta mengutip penjelasan Dansektor A. Atas pertimbangan itu, lanjut Soukotta, Camat Saparua Drs Felix Leunura dan Dansektor menganjurkan kepada pasukan Brimob untuk tetap menunggu di Kota Saparua sampai selesai sweeping yang telah dimulai Minggu (8/10) dan berakhir Rabu (11/10) besok. Menyinggung hasil sementara pelaksanaan sweeping di Pulau Saparua pada hari pertama, Soukotta mengaku belum mendapat laporannya. Sedangkan kondisi terakhir di Pulau Saparua, terutama di Sirisori Kristen hingga Senin siang kemarin sudah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan sejak Minggu (8/10) pukul 16.00 WIT. Menjawab Siwalima mengenai sebab-musabab terjadinya aksi penyerangan itu, dengan diplomasi Soukotta menuturkan pihak darurat sipil belum mengetahui secara pasti. "Saya kira itu musti melalui suatu proses penelitian dari aparat yang ditugaskan ke sana. Saya tidak tahu pasti," ujarnya singkat.(eda) 2. Siwalima Jadi Saksi Kasus Jaffar Umar Ambon, Siwalima Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Harian Umum Siwalima Agusttinus Patty, SE akhirnya dipanggil Dit Serser Polda Maluku sebagai saksi dalam kasus Panglima Perang Laskar Jihad, Jaffar Umar Thalib, berkaitan dengan orasi politiknya dalam acara tabligh kabarnya di Masjid Raya AlFatah, Ambon, pada Minggu 3 September lalu. Ia dimintai keterangan berkaitan dengan pemberitaan Siwalima, Senin (4/9) yang memuat sebagian isi kotbah Thalib. Surat itu telah diterima Senin (9/10) siang, namun pada surat tersebut tidak disebutkan secara jelas, hanya disebutkan menghadap penyidik sebagai saksi tapi tidak disebutkan sebagai saksi dalam perkara apa. Kemudian baru disampaikan secara lisan oleh seorang anggota polisi bernama Elfis Mayaut saat mengantar surat itu. "Bapak dipanggil sebagai saksi dalam perkara Jaffar Umar Thalib," kata Elfis, kemarin. Surat tersebut tertulis: Direktorat Reserse No Pol SPg/60/X/2000/Ditserse, dan ditandatangani Kabag Tipiter selaku penyidik, Ass Supt (Mayor Pol) J Ch Hitalessy. Disebutkan, berdasarkan pertimbangan guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 (KUHAP), dan laporan polisi No Pol : LP/37/K/IX/2000/Ditserse, tanggal 11 September 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut ia dipanggil untuk menghadap kepada penyidik pembantu Serma Pol E Tethol dan Serma Pol I Lesomar di Kantor Dit Serse Polda Maluku, pada Rabu (11/10), Pukul 09.00 WIT, Kamar Nomor 62 untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 dan 156 jo pasal 160 KUHP Menanggapi hal itu, Agustinus Patty menegaskan, dirinya siap menjadi sebagai saksi dalam kaitan kasus tersebut. "Tak masalah itu. Sebagai warga negara yang baik, saya siap memberi keterangan kepada pihak penyidik Polda Maluku sehubungan pemberitaan HU Siwalima yang berani memuat orasi politik Pak Jaffar Umar Thalib dalam tabligh akbarnya di Masjid AlFatah, awal September lalu," tegasnya. Sebagaimana dilansir Siwalima, Senin (4/9) dalam orasi politiknya Thalib menegaskan, jihad akan terus berlangsung. umat Muslim akan berperang sampai tidak lagi terjadi fitnah yang dilancarkan umat Kristen kepada Umat Muslim. "Perangilah umat Kristen sampai segala potensi mereka untuk mengganggu umat Muslim hancur lebur. Selama mereka masih mengganggu perangilah mereka, sampai umat Muslim di Ambon dapat menjalankan syariat agamanya dengan tenang". Dia mengingatkan jangan coba-coba menganggu ataupun memfitnah umat Muslim. "Jika itu terjadi jihad akan terus berlangsung," tandasnya. Dikatakan, saat ini mustahil membicarakan perdamaian. "Kalau kaum Muslim menguasai Kota Ambon maka berhentilah peperangan," katanya. Saat ini, menurutnya umat Muslim hidup dalam daerah-daerah yang teritorialnya kecil dan kumuh sedangkan umat Kristen menguasai daerah yang luas. "Saya setuju kita akan menyelesaikan konflik ini dengan peperangan. Tak ada jalan lain selain peperangan sebab tanpa melakukan hal itu mustahil kita akan mewujudkan masa depan yang cemerlang bagi anak cucu kita". Ditegaskannya, umat Muslim bukan perusuh maupun pengacau. "Justru umat Muslim sedang dirusuh atau dihancurkan oleh pemberontak Kristen RMS," tandasnya, dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara luas melalui Radio Gema Suara Muslim 99, 7 FM. Sebab itu, dia mengharapkan umat Muslim tetap menjaga sikap sebagai Muslim sejati. "Saya minta anda sekalian jangan terlena dengan keadaan sekarang, tetapi harus waspada dan siaga sambil memanjatkan doa kepada Allah SWT," demikian tegas Thalib. (aus/tin) 3. Kursi Persaingan Ketua DPD PDIP Makin Panas, Bito Pintar tapi Sebaiknya Jadi Orang Kampus (--deleted--) 4. "Etnis Maluku Harus Berani Telanjangi Sejarah" Ambon, Siwalima Sadar atau tidak, keberadaan etnis Maluku yang larut dalam konflik berkepanjangan kini sedang berada dalam perangkap kerumitan psikologis dan politis. Itu, diakibatkan oleh beban sejarah yang dialami dan dijalani secara bersama oleh masyarakat Maluku. Karenanya etnis Maluku harus berani menelanjangi sejarahnya untuk maju mencari format yang cocok bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh. Penegasan ini, disampaikan pengamat sosial, Drs John Ruhulussin, MS kepada Siwalima kemarin di Ambon, berkaitan dengan berlarutnya konflik Maluku dan kesulitan mencari format penyelesaian yang cocok. Menurut Ruhulessin, salah satu persoalan pokok yang harus diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh untuk menghentikan konflik Maluku menuju rekonsiliasi masyarakat Maluku secara fundamental adalah menyelesaikan kerumitan psikologis dan politik di kalangan masyarakat Islam dan Kristen di Maluku. Masih menurutnya Ruhulessin, kita tidak bisa bohong bahwa kedua kelompok masyarakat Maluku, Islam dan Kristen dibentuk dan dilahirkan oleh sejarah dan secara bersama telah memikul beban sejarah, sejak masuknya Islam ke Maluku, kemudian sejarah kolonial penjajahan Jepang pecahnya RMS dan lahirnya Indonesia sebagai sebagai sebuah negara bangsa modern. Tahapan-tahapan sejarah yang dialami dan jalani secara bersama-sama, kata Ruhulessin, sadar atau tidak sarat dengan muatan-muatan politis yang besar dan hal itu saling terkait mengena dengan soal-soal kekuasaan. "Situasi itu telah melahirkan kerumitan psikologis dan politis tersendiri di kalangan masyarakat Islam dan Kristen sekarang ini," tandasnya. Lantaran itu, menurut Ruhulessin, kita harus berani keluar dari kerumitan psikologis dan politis untuk kemudian merekonstruksi suatu perspektif masyarakat Maluku yang baru dimana soalsoal kekuasaan dapat kita percakapkan secara lebih terbuka, jujur dan manusiawi. "Jadi bagaimana misalnya kita mempercakapkan suatu perspektif power sharing di dalam masyarakat Maluku dengan lebih jujur, adil, terbuka dan penuh rasa kebersamaan," ujar Ruhulessin menganjurkan. Dikatakan, selama ini, ada kecenderungan masih tetap berputar pada soal-soal yang tidak fundamental sebagai wacana untuk menghentikan pertikaian ini. "Kita belum berani mempercakapkan soal-soal yang lebih serius dan strategik. Saya kira harus ada keberanian kita untuk mengatasi beban-beban sejarah, dan berani pula untuk menciptakan sebuah sejarah baru," katanya. Tanpa keberanian ini tambahnya, tentu akan terus terperangkap dalam lingkaran konflik tanpa akhir. Akibatnya, etnis Maluku akan terus mengalami penderitaan. Ya, "Kita harus berani menelanjangi sejarah masa lalu untuk kemudian membangun sejarah masa depan bersama. Sejarah harus menjadi tempat bercermin, membangun masa depan. Tanpa proses berpikir kembali mengenai sejarah masa depan bersama, kita akan terus terperangkap dalam kerumitan psikologis dan politis." (mg3) 5. GMKI Harus Tetap Independen, Wattimury: Phill bukan Orang PDIP (--deleted--) 6. Buntut Dead Lock Dialog Islam-Kristen, Pernyataan Ketua DPRD Maluku Mengecewakan Ambon, Siwalima Dialog IslamKristen yang terkesan mandeg selama era pemberlakuan darurat sipil akhirnya ditanggapi Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unpatti, G Leasa, SH MH. Ditemui Siwalima diselasela proses belajar mengajar, kemarin, Leasa menilai kemandegan proses dialog itu diakibatkan adanya pengaruh cukup kuat dari orang luar atau pihak ketiga. Namun demikian bukan berarti kemandegan itu tidak bisa mempertemukan mereka. Menurut Leasa, untuk mempertemukan kubu Islam dan Kristen lewat dialog maka Sub Penguasa Darurat Sipil beserta para unsur pembantunya harus turun lapangan bertemu dengan grass root, sekaligus mensosialisasikan masalah yang terjadi melalui pendekatan persuasif. Dengan begitu, maka PDS dapat mengetahui letupan-letupan kecil yang menjadi beban grass root selama ini. Selain itu, dalam penegakan hukum PDS juga harus mengambil tindakan preventif agar masyarakat yang bertikai dapat merasakan kesejukannya pula dengan sendirinya masyarakat akan sadar untuk berunding dalam suatu dialog. Karena pada dasarnya masyarakat menginginkan suatu perdamaian bukan representasi yang semu. "Dalam hal ini PDS kan punya otoriter untuk lebih jeli melihat semua tuntutan masyarakat," tukasnya. Menyinggung soal keinginan sejumlah kalangan agar adanya intervensi asing maupun lembaga independent keagamaan baik dari kubu Islam maupun Kristen guna dilibatkan dalam proses dialog, Tjo sapaan akrabnya mengatakan, kalau hal itu sampai terjadi maka mau diletakan dimana kredibilitas dan wibawa pemerintah daerah Maluku selaku sub PDS. Apakah mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan konflik ini? Namun demikian tidak menutup kemungkinan masuknya pihak ketiga apalagi kalau kehadiran mereka guna mengatasi masalah kemanusiaan yang tercabik-cabik akibat kerusuhan yang terus mendera daerah yang dikenal Manisse ini (Mg1/mg2) "Sebaiknya DPRD Dibubarkan Saja" Sementara itu, menanggapi pernyataan ketua DPRD Maluku Z Sahuburua, SH tentang lobi DPR RI untuk kasus Maluku belum tentu bisa selesai, Leasa menilai pernyataan Ketua DPRD seperti itu sangat memprihatinkan. "Saya sangat kecewa atas pernyataan sikap seperti itu. Sebab mengapa hal itu sangat konyol dan sangat mengecewakan rakyat. Mestinya sebagai wakil rakyat sampai pada tingkat manapun mereka harus berani memperjuangkan nasib rakyat," ujarnya, berang. Lantaran itu Leasa menyarankan sebaiknya lembaga yang mengejewantahkan kepentingan rakyat (DPRD) di Maluku ini dibubarkan saja karena dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengurus masalah rakyat. Padahal, katanya, DPRD kan merupakan tempat penyaluran semua aspirasi rakyat. Untuk itu, dalam mengeluarkan suatu pernyataan, sebaiknya jangan seperti orang yang sedang frustasi. "Saya takut jangan sampai selama ini, aspirasi rakyat tidak diperjuangkan lalu dengan entengnya mengeluarkan pernyataan seperti begitu," tuding Leasa. Sebagai seorang wakil rakyat, ujar Leasa, sudah sepantasnya Sahuburua tidak boleh berbicara seperti itu, Sebab hal itu menunjukan bahwa Sahuburua ingin tetap melihat rakyat hidup dalam penderitaan, karena itu sebagai rakyat yang telah memilihnya untuk menjadi duta rakyat, saya kecewa. Bahkan bagi Leasa, pernyataan Sahuburua seperti itu bukan mengindikasikan pembelaan diri atau dewan, melainkan dari pernyataan itu menyemburatkan pemikiran bahwa Sahuburua sudah berada pada tingkat frustasi yang cukup tinggi dan seakan-akan dia (Sahuburua) mengatakan bahwa siap untuk turun dari jabatannya sebagai ketua DPRD Pun bisa saja dari pernyataan itu, dapat memicu konflik baru yang cukup besar dikalangan masyarakat. Pernyataan itu juga secara tidak langsung jika dikonversikan dengan bahasa politiknya maka sebenarnya Ketua DPRD Maluku mau mengatakan lebih baik lembaga ini secara formal dibubarkan saja, karena kemampuan mereka sudah sampai pada titik terendah atau finish. "Untuk itu, vonisnya sudah tidak ada lagi penilaian untuk kinerja DPRD, biar perlu diganti saja kalau dinggap sudah tidak mampu lagi," tambahnya sembari mengatakan sebab masih banyak kader-kader terbaik rakyat yang siap antri dibelakang untuk menggantikan posisi mereka, asalkan dengan jujur dan tulus mereka mau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah tidak mampu lagi untuk duduk dan berjuang demi kepentingan rakyat banyak. Sebagai akademisi, Leasa tak lupa mengingatkan kritik dan koreksi yang ditujukan terhadap lembaga wakil rakyat itu merupakan hal biasa. Karena itu, mestinya kritik dan koreksi ini bisa dilihat sebagai cerminan untuk melangkah maju. Lantaran itu, dia mengajukan satu pertanyaan yang mesti direnungkan Ketua DPRD Maluku, Z Sahuburua, SH, apakah pernyataan yang dikeluarkannya merupakan pernyataan yang mewakili lembaga ataukah merupakan cerminan pernyataan pribadinya? (mg1/mg2) 7. Ganti KSAD Bawa "Angin Segar" Bagi Maluku (-- deleted --) From : Izaac Tulalessy - Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon Received via e-mail from : Peter by way of PJS  Copyright © 1999-2000  - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/alifuru67 Send your comments to alifuru67@egroups.com