Ambon, Siwalima (30 Nov) - Ternyata keterlibatan Laskar Jihad dalam konflik Maluku
telah menjadi agenda internasional. Bahkan informasi yang diterima negara-negara barat
termasuk Jepang, keberadaan Laskar Jihad di daerah Seribu Pulau ini, ikut
melanggengkan konflik Maluku yang kini beranjak dua tahun. Karena itu, untuk
mengecek kebenaran itu, Dubes Jepang untuk Indonesia Mr Takao Kawakami, kemarin
mengunjungi Ambon. Ketika bertemu Gubernur Maluku, Dr Ir MS Latuconsina, di ruang
kerjanya, kemarin, Dubes Jepang menanyakan soal kebijakan Gubernur Maluku
terhadap posisi Laskar Jihad dalam konflik Maluku.
Menurut gubernur yang didampingi Wagub Bidang Kesra, Dra Paula B Renyaan dan
Assisten III, Drs Frans Tahapary, keberadaan Laskar Jihad memang sedang
dipersoalkan, karena itu, tak urung pihaknya sedang mencari solusi untuk
mengembalikan pasukan yang kini sudah tersebar hampir ke seluruh Maluku itu. Ya.
"Sekarang kami sedang mengupayakan bagaimana cara terbaik untuk memulangkan
mereka dengan mengurangi resiko sekecil mungkin," ungkap gubernur yang kemudian
diterjemahkan ke dalam Bahasa Jepang oleh penerjemah kedubes Jepang.
Menurutnya, semula pemerintah daerah Maluku keberatan terhadap kehadiran Laskar
Jihad kesini (Maluku). Sebab, dikuatirkan akan memicu persoalan baru. Hal itu sudah
dibuktikan dengan surat yang dilayangkan kepada pemerintah pusat beberapa waktu
sebelumnya. Namun, demikian, mereka sampai juga ke Maluku dengan alasan misi
sosial.
Disebutkan, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah pasukan pimpinan Jaffar Umar
Thalib itu ada sekitar 1300-an orang. Mereka kini, katanya, sudah tersebar hampir ke
seluruh Maluku. Selain mempertanyakan keberadaan Laskar jihad, Dubes Kawakami
pun mempertanyakan peran TNI/Polri dalam menengahi konflik Maluku. Karenanya,
mantan Ketua Bappeda Maluku ini mengatakan keterlibatan oknum TNI-Polri dalam
konflik ini semakin berkurang. Utamanya, setelah diadakan konsolidasi internal oleh
masing-masing pimpinan.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Gubernur Maluku MS
Latuconsina juga berkesempatan menepis soal konflik Maluku karena perbedaan agama.
Menurut gubernur konflik ini terjadi akibat adanya ketidakadilan dan masalah-masalah
politik di tingkat pusat. Alhasil, agama akhirnya dijadikan alat pemicu untuk mengadu
domba masyarakat Kristen dan Islam.
Menyinggung soal keberadaan pengungsi yang kini tersebar di Maluku, dia menyebutkan
kini terdapat sekitar 240.000 jiwa dengan jumlah rumah yang dibutuhkan sebanyak
25.000 unit. "Dari 25.000 unit itu, sekitar 45 ribu rumah yang mampu dibangun oleh
pemerintah. Sedangkan sisanya, belum dapat dibangun karena kemampuan pemerintah
terbatas," tandasnya. Karena itu, Dubes Mr Takao Kawakami bersedia untuk membantu,
selain bantuan bahan makanan, tempat tinggal, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pula
pemberdayaan pengungsi melalui usaha dagang, juga alat angkut laut (kapal
barang-Red) seperti yang diutarakan Gubernur MS Latuconsina.
Bantu Unpatti
Pada kesempatan itu juga, Gubernur Maluku meminta perhatian dan bantuan Pemerintah
Jepang melalui Dubes Kawakami untuk membantu membangun Universitas Pattimura
(Unpatti) yang diberangus saat pecahnya konflik Poka-Rumahtiga, 4 Juni 2000 lalu. "Dari
pesawat pun saya sempat melihat kampus yang terbakar itu dan timbul keinginan saya
untuk membantunya," ujar Dubes Kawakami menanggapi permintaan Gubernur
Latuconsina. Dan atas, semua harapan Gubernur Latuconsina itu dalam pertemuan
kemarin itu, Dubes berjanji akan meneruskannya kepada Pemerintah Jepang untuk
dipertimbangkan.
Usai pertemuan itu, Dubes Kawakami yang didampingi Counsellor Politik, Mr Jun
Yamazaki; Counsellor Ekonomi, Mr Koji Sugihara dan Sekretaris Satu dan Militernya
melakukan pertemuan serupa dengan Pangdam XVI Pattimura, Brigjen TNI I Made Yasa.
(eda)
From : Izaac Tulalessy - Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon |
Received via email from: 
