HTML pages designed & maintained by Alifuru67 Copyright © 1999/2000 - 1364283024 & 1367286044		Laporan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan konflik-konflik yang bernuansa SARA di Maluku-Utara (khususnya di Ternate, Tidore, dan di Halmahera) - Bagian 1 s/d 4  [1 2 3 4] Sumber:   Suara Peduli Halmahera (SPH). Desa Pitu Kec. Tobelo, Kab. Maluku Utara 0929-4302; 0924-21166. Crisis Centre Halmahera (CCH), Kantor Sinode Am Manado, Sulut.   1. Pengantar Sehubungan dengan pemberitaan beberapa media, baik media cetak maupun elektronika secara nasional mengenai kejadian di Tidore, Ternate, dan di Halmahera (Propinsi Maluku Utara) yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, bahkan cenderung telah memanipulasi berita, maka kami sebagai pengamat dari sebagian peristiwa yang kami saksikan sendiri, merasa terpangggil untuk meluruskan berbagai berita tersebut secara kronologis sebagaimana berikut ini. 2. Latar Belakang Politik Kejadian di Tidore, Ternate, dan di Halmahera (Propinsi Maluku Utara)  Permasalahan pertama dimulai setelah diproklamasikannya Maluku Utara sebagai propinsi, karena setelah peresmian ini langsung dimulai perebutan wilayah dan persiapan-persiapan untuk menjadi ibu kota propinsi. Berbagai kepentingan dan ambisi menumpuk padat yang kemudian melatarbelakangi kejadian di Propinsi Maluku Utara. Kepentingan Islam fundamentalis secara nasional yang ingin membelokkan komitmen kebangsaan Indonesia dengan merubahnya menjadi penguasaan Negara oleh Islam radikal, ditambah dengan kasus Ambon yang berlarut-larut sehingga menimbulkan emosi yang tak terkendali, juga ditambah dengan ambisi Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah) untuk menjadi Gubernur Propinsi Maluku Utara dan ambisi adiknya – Syamsir Andili – untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Walikota Ternate, ditumpuk lagi dengan bom waktu yang ditinggalkan oleh Abdullah Assegaf (mantan Bupati Maluku Utara) yang bersekongkol dengan beberapa pejabat dari suku Makian yang berangan-angan akan menjadikan Malifut sebagai ibukota calon Kabupaten Halmahera Utara, yang kesemua ambisi dan rencana ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat luas di Propinsi termuda Republik Indonesia, membuat mereka membabi-buta, bahkan tidak segan-segan memancing emosi masyarakat dengan membawa slogan-slogan agama Islam (agama mayoritas penduduk). 3. Pertikaian Tapal-Batas antara Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao sebagai Latar Belakang Kejadian di Tidore, Ternate dan di Halmahera Ketika tahun 1980 Pulau Makian yang dihuni oleh suku Makian (100 % beragama Islam) dinyatakan sebagai 'pulau tertutup' karena meletusnya gunung berapi Kie Besi (1973 dan 1980) oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara, maka orang Makian serta sebagian besar perangkat desa dari pulau Makian di'translokal'kan ke daratan pulau Halmahera dengan membentuk Kecamatan baru yang diberi nama Kecamatan Malifut. Kecamatan Malifut dibentuk dengan mengambil sebagian wilayah Kecamatan Jailolo (enam desa) dan sebagian wilayah Kecamatan Kao (lima desa). Sebenarnya wilayah Malifut dahulu adalah tanah milik penduduk Kao dan Jailolo (gabungan antara suku Kao, Pagu, Boeng, dan Modole yang mayoritas penduduknya beragama Kristen) yang diberikan kepada orang Makian untuk menjadi 'transmigran-lokal'. Berbenturanlah kultur dan budaya masyarakat di Kecamatan Malifut dengan penduduk asal, yang sebenarnya tidak terlalu menyetujui pembentukan Kecamatan Malifut. Akan tetapi begitu kuatnya posisi Pemerintah saat itu yang sebagian diduduki oleh orang-orang suku Makian yang pindah ke Tidore dan Ternate, sehingga masyarakat sama sekali tidak berkutik. Pemerintah pada waktu itu memberi 'dispensasi' untuk warga ke-5 desa (desa Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang, dan Tabobo) asal Kecamatan Kao bahwa mereka secara administratif tetap berhubungan dengan Kecamatan Kao. Pada tahun 1997 dibukalah Tambang Emas yang dikelola oleh PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), yang berlokasi di daerah yang dimiliki suku Pagu (tepatnya di Gosowong) dan dengan ini kepentingan ekonomis juga berpengaruh. Disertai terbentuknya Propinsi Maluku Utara yang berimplikasi bagi pemekaran Kabupaten, yang diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Utara, timbullah angan-angan dari para pejabat suku Makian yang banyak menduduki posisi kunci di Pemerintahan Kabupaten Maluku Utara – termasuk Bupatinya yang berdarah Makian (Abdullah Assegaf) – untuk menjadikan Malifut sebagai ibukota calon Kabupaten tersebut. Terobsesi dengan angan-angan ini membuat mereka harus berpacu menyelesaikan tapal-batas antara Kec. Malifut dengan Kec. Kao yang diganjal oleh 5 desa tersebut, sehingga diusulkanlah secara diam-diam ke Pemerintah Pusat pembentukan Kecamatan Baru yang diberi nama Kecamatan Malifut Makian-Daratan dengan mengklaim 5 desa (desa Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang dan Tabobo) tersebut dan memasukkan ke-5 desa tersebut ke dalamnya untuk memenuhi persyaratan luas daerah maupun jumlah penduduk satu kecamatan. Kelima desa ini tidak mau bergabung ke dalam wilayah Malifut karena mereka menganggap diri sebagai penduduk asli Kao yang sebenarnya pemilik tanah mereka, dan oleh karena itu mereka tidak mau tunduk di bawah penduduk pendatang. Perlu di sini diketahui orang-orang suku Makian beragama Islam, sedangkan suku Kao mayoritas beragama Kristen dan ada juga kelompok-kelompok yang beragama Islam di beberapa desa, termasuk di antaranya tinggal di beberapa desa yang dipersengketakan. Sekitar akhir Juli atau awal Agustus 1999 suasana di Kao semakin panas karena dikeluarkannya PP No. 42/99 dari Pemda Tk II Maluku Utara untuk meresmikan wilayah Malifut sebagai kecamatan Makian-Malifut atau Kecamatan Makian-Daratan dengan diperkuat oleh dukungan mahasiswa-mahasiswa Makian-Kayoa di Universitas Khairun (Ternate) yang menggunakan RRI-Stasiun Ternate untuk mengancam warga dari 5 desa Kecamatan Kao dengan mengatakan: 'Siapa saja yang mencoba menghalangi realisasi PP No. 24/99 ia akan berhadapan dengan mahasiswa Makayoa'. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, bahkan kemudian mulai saling mengancam. Keresahan semakin meningkat dan terjadi bentrokan-bentrokan pada waktu Kecamatan Malifut/Makian Daratan secara resmi dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1999 (siang) dan Camat dari kecamatan baru ini, Husen Koda, dengan loudspeaker mengatakan bahwa yang tidak mau ikut kecamatan yang baru ini 'silakan angkat kaki keluar dari wilayah dan jika perlu bakar rumah mereka'. Pada malam tanggal 18 Agustus 1999 diakukan pembakaran 3 gedung gereja dan rumah-rumah penduduk desa Sosol dan Wangeotak oleh orang-orang Makian. Penduduk Kecamatan Kao terlihat semakin geram dan hampir tidak bisa menahan emosi lagi. Tetapi walaupun demikian pihak Kao masih sempat membentuk Tim Sembilan yang mencoba menyelesaikan masalah dengan damai dan beberapa kali menghubungi Pemda Tk. II Maluku Utara di Ternate untuk segera menyelesaikan masalah. Namun pemerintah sama sekali tidak bergerak. Sampai pada hari Minggu, 24 Oktober 1999 (dua bulan setelah kejadian pertama ketika penduduk Kao-Kristen sedang beribadah di gereja dan penduduk Kao-Islam menjaga perbatasan wilayah Kao, tiba-tiba penduduk Malifut memasuki daerah Kao. Nampaknya hal ini dianggap oleh orang Kao sebagai serangan dari orang Malifut, maka malam pada hari itu juga orang Kao membalas menyerang Malifut dengan membakar rumah-rumah penduduk sekaligus membunuh orang-orang di sana. Pertumpahan darah besar-besaran terjadi di sana, jumlah yang pasti tidak dapat dirinci, yang jelas puluhan mungkin juga ratusan orang mati. Ada yang nampak sekarang hanyalah puing-puing rumah, 18 desa Kec. Malifut semuanya hancur, tidak ada satu pun rumah yang utuh kecuali masjid-masjid (sebagai rumah ibadah) yang sengaja tidak disentuh sebagai simbol bahwa 'perang' ini murni perang antar suku, karena yang menyerang Malifut adalah orang Kao baik orang Kristen maupun orang Islam. Setelah kejadian ini terjadi pengungsian sekitar 17.000 warga Malifut (kebanyakan orang Makian) ke arah Sidangoli dan kemudian menyeberang ke Ternate, para pengungsi ini ditampung di sekitar pelabuhan feri Bastiong-Ternate. Keadaan di Ternate sudah pada malam hari tgl. 26 Oktober menjadi resah dan orang Makian melampiaskan kegagalan mereka dalam menghadapi orang Kao dengan merusak pertokoan kota Ternate bagian Selatan, juga menganiaya sampai mati beberapa orang yang dituduh sebagai warga Kecamatan Kao. Tiga hari kemudian situasi di Ternate semakin resah dengan adanya isyu-isyu yang antara lain mengatakan bahwa orang Kao sudah membakar semua penduduk Malifut termasuk masjid-masjidnya, atau isyu lain mengatakan bahwa orang Kao bergabung dengan orang Tobelo, Galela, dan Morotai akan menyerang orang Ternate. Suhu di Ternate semakin naik setelah pada awal November muncul surat kaleng yang isinya mengatakan Gereja Kristen Maluku (GPM) bersama dengan Gereja Kristen Injili di Halmahera (GMIH) akan menyerang orang Islam di Ternate dan Tidore. Surat ini seolah-olah ditandatangani oleh Ketua Sinode GPM, yang kemudian terbukti tidak benar karena baik nama ketua Sinode GPM salah, juga tanda tangan sama sekali bukan tanda tangannya. Mendengar berita yang tidak benar ini ketua GPM di Ambon langsung bereaksi membantah surat tersebut, namun nampaknya terlambat karena memang jelas surat ini hanya dibuat-buat supaya konflik yang semula menyangkut wilayah antar suku berubah menjadi konflik agama. Pada tanggal 1 November 1999 dalam 'pertemuan' antara pemuka Agama -tokoh masyarakat/pemuda yang diprakarsai oleh Bupati Maluku Utara, pegawai Binmas Kristen (Pendeta Papuling) dipaksa dan diancam membacakan selebaran tersebut, sedangkan para Pejabat Sipil dan Militer hanya menonton saja. Pada waktu para pendeta mau pulang mereka diancam oleh pemuda-pemuda Islam. Bersambung ke bagian 2 Received via e-mail from : Tali_Hulaleng Copyright © 1999-2000  - Ambon Berdarah On-Line* http://www.go.to/ambon HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/alifuru67 Send your comments to alifuru67@egroups.com