Ambon, Siwalima (30 Nov) - Tekad Panglima Laskar Jihad, Jafar Umar Thalib untuk
memberlakukan Syariat Islam di Maluku ditanggapi dingin anggota F-PDI Perjuangan
DPRD Maluku, Pdt Chris Sahetapy sebagai mimpi di siang bolong, karena pemaksaan
ideologi suatu kelompok terhadap kelompok lain tidak sesuai dengan ideologi Pancasila
yang dianut Indonesia selama ini.
"Karena itu bila syariat Islam dipaksakan berlaku oleh kelompok tertentu di Maluku
resikonya sangat berat, yaitu selain berhadapan dengan rakyat dan TNI/Polri, juga di sisi
lain dapat mempercepat disintegrasi bangsa," ujar Sahetapy kepada Siwalima siang
kemarin menanggapi ancaman Jafar Umar Thalib seperti dilansir harian ini bahwa
pihaknya akan menerapkan syariat Islam di Maluku.
Menurut Sahetapy, sejak rusuh pecah di Maluku 19 Januari 1999 lalu, sudah terlihat
secara jelas ada konspirasi kelompok tertentu yang dimainkan. Ini terlihat secara jelas
melalui ide relokasi yang digulirkan mantan Kasum Letjen TNI Suaedy Marasabessy dan
Thamrin Ely tahun lalu, dimana penghancuran basis-basis Kristen dan langsung
dikuasai.
"Ini sudah terlihat secara jelas baik di Ambon maupun di Seram dan Buru, semua
kantong-kantong pemukiman Kristen dihancurkan lalu dikuasai". Dicontohkan Sahetapy,
dari Rumahtiga hingga ke Nania, Waai maupun Suli dan sebagainya, termasuk Seram
Timur, sebagian Seram Barat, sebagian Seram Selatan dan Buru Utara Timur. Karena
itu, kata Sahetapy, Penguasa Darurat Sipil melalui pembantu-pembantunya segera
melakukan pembersihan di bekas desa-desa Kristen yang kini telah diduduki secara
paksa oleh orang-orang yang bukan memiliki hak secara hukum di daerah itu.
"DPRD Maluku akan meminta laporan pertanggungjawaban tertulis gubernur selaku
penguasa darurat sipil terhadap semua peristiwa yang terjadi saat diberlakukan hukum
Darurat Sipil di Maluku 27 Juni lalu hingga kini. Sebab, eskalasi konflik setelah Darsi
terhitung cukup tinggi dan membawa korban jiwa dan material yang cukup banyak".
Dia menilai, menjamurnya kelompok jihad di Maluku saat ini sudah harus menjadi
tanggung jawab pemerintah diantaranya mengundang intervensi masuk ke Maluku untuk
bersama rakyat di ini daerah mengusir kelompok jihad dari bumi Seribu Pulau ini. Dia
bahkan menilai pernyataan Jafar Umar Thalib mengenai diberlakukan syariat Islam di
Maluku telah menunjukan suatu tindakan subversi terhadap negara, sehingga Jafar harus
segera ditindak.
"Saya kira statemen ini bayarannya cukup mahal karena bagaimanapun upaya merobah
Pancasila juga bertentangan dengan doktrin TNI/Polri yang telah menunjukan
kehebatannya untuk melindungi Pancasila dan negara kesatuan RI selama ini,"
tandasnya. Menurut Sahetapy, isu RMS yang dikembangkan selama ini merupakan lagu
lama yang digunakan sebagai topeng untuk menyukseskan ideologi mereka. (fan)
From : Izaac Tulalessy - Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon |
Received via email from: Alifuru67@egroups.com
