HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2000 -
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
Oknum Islam Jadi Konseptor Penghancuran UNPATTI
Rektor: Komunis saja tak seperti itu
Siwalima (13/02/01) - Mantan Danrem 174 Pattimura dan Kasdam VIII Trikora, Brigjen (Purn) TNI Rustam Kastor sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai salah satu dari sekian individu dalam tubuh Islam yang memotori pengahncuran Kampus Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon. Hasutan Rustam Kastor harus dilihat sebagai upaya pribadi yang tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan dan cermin dari seorang purnawirawan militer yang tidak memahami pentingnya hakekat pendidikan.
Penegasan ini disampaikan Rektor Unpatti, Prof.Dr. Mus Huliselan. "Hasutan yang dilancarkan Rustam Kastor sangat tidak masuk akal karena keluar dari mulut seorang yang tidak memahami kedudukan dan pentingnya Perguruan Tinggi. Itu pendapat pribadi dan tidak mewakili kemauan umat Islam secara keseluruhan. Selama ini saya sudah melakukan dialog dengan berbagai pihak termasuk teman-teman Islam dan tidak ada seorang pun mengeluarkan ancaman sejenis itu. Ya, saya anggap itu merupakan pendapat individu," tandas Huliselan, mengomentari provokasi Rustam Kastor yang dilansir Mingguan SUISMA bertajuk "Unpatti Dibangun Lagi, Umat Muslim Bakar Lagi".
Menurutnya, pernyataan Rustam Kastor tersebut, semakin membuktikan bahwa motor penghancuran Kampus Unpatti justru dilakukan individu-individu tertentu dan bukan umat Islam secara keseluruhan. "Mereka lupa jika keberadaan suatu perguruan tinggi sama sekali tidak melihat golongan. Kan jelas hasilnya bagi umat manusia, kok ada pikiran seperti itu? Produk suatu perguruan tinggi, suatu lembaga ilmiah tidak digunakan untuk satu golongan, tetapi seluruh umat manusia. Nah ini tidak dipahami," ketus Huliselan geleng kepala.
Masih menurut Huliselan, jika ada keluhan segelintir orang atau kelompok terhadap perjalanan Unpatti selama ini, semestinya harus dilihat sebagai kelemahan yang bukan melembaga. Pasalnya, mungkin saja ada beberapa orang dalam satu perguruan tinggi, ada yang "nakal".
"Itu manusianya tetapi bukan lembaganya, karena lembaga sama sekali tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tugasnya hanya pengembangan ilmu, mendidik manusia menjadi pintar, dan hasilnya ditujukan kepada umat manusia serta tidak melihat perbedaan maupun golongan," jelas Huliselan.
Huliselan mencontohkan, di negara manapun perguruan tinggi tidak pernah dirusak. "Kita lihat di negara-negara komunis, Vietnam, Kamboja, tidak ada PT yang dihancurkan apalagi dibakar, karena mereka sadar pentingnya masa depan pendidikan tanpa melihat golongan komunis maupun tidak. Hal yang sama juga terjadi di Inggris maupun Libanon," urai Huliselan.
"Yang diungkapkan Rustam Kastor itu, menggambarkan dia tidak mengenal Unpatti. Karena tidak mengenal Unpatti, maka dari mulutnya keluar pernyataan yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab. Dia lupa dan tidak tahu kalau Unpatti dibangun juga oleh tokoh-tokoh Islam, bahkan Rektor Unpatti pernah dijabat oleh seorang yang beragama Islam," tandas Huliselan, sambil menambahkan, Rustam kastor sama sekali tidak tahu mengenai sejarah perkembangan Unpatti.
Lantaran itu, huliselan mengatakan kendati lebih bersifat ancaman, namun Penguasa Darurat Sipil (PDS) harus menanggapi secara serius, sebab provokasi yang dilancarkan Rustam Kastor merupakan pelecehan terhadap suatu lembaga akademik atau telah terjadi pelecehan intelektual.
"Gejala ini seperti yang terjadi di Jawa dengan aksi pembakaran sekolah-sekolah Muhammadiah di Jawa Timur. Inilah yang kita namakan sebagai pelanggaran HAM. Tetapi perlu dipertegas bahwa pernyataan rustam Kastor tidak mempengaruhi proses pembangunan Unpatti," tandas Huliselan sambil menambahkan, pihak Unpatti akan menempuh langkah hukum melalui potensi yang ada pada Fakultas Hukum, guna menyeret Rustam Kastor.
Mgr. P.C. Mandagi, MSC: "Di Senat Amerika, Saya tidak akan Sudutkan Pemerintah Indonesia"
Kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya kemarin (30/01/01) siang, Uskup Mandagi menjelaskan tentang undangan dari Senat Amerika kepadanya dalam acara "Hearing" serta pandangannya tentang evakuasi Kesui dan Teor.
Berbeda dengan pernyatan Ketua Tim Evakuasi warga Kesui, Rudolf Rukka, yang menyatakan bahwa masalah di Pulau Kesui dan Pulau Teor telah selesai. Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi menyatakan dengan tegas bahwa masalah di Kesui dan Teor belum selesai.
Hasil wawancara tersebut dirangkum seperti di bawah ini
Dalam rapat dengan Senat Amerika Serikat bulan Pebruari mendatang, dimana saya termasuk salah satu yang diundang dalam acara "hearing" atau dengar pendapat tentang Maluku, saya tidak akan menyudutkan pemerintah Indonesia. Namun, saya akan mengungkapkan hal-hal yang positip dan negatip.
Hal-hal yang akan saya bicarakan di sana adalah soal Maluku, berhubungan dengan kerusuhan yang terjadi dan penanganannya. Yang positip akan saya kemukakan. Saya akan bela negara dan pemerintah kita.
Tetapi kalau ada hal-hal yang negatip dan hal-hal yang tidak benar, maka saya akan ungkapkan juga. Jadi saya akan membela. Saya tidak mau seolah-olah saya datang kesana hanya untuk mempermalukan negara dan pemerintah Indonesia.
Hearing adalah satu agenda dalam rapat Senat Amerika Serikat, yaitu semacam diskusi dalam rangka mengambil keputusan tentang sesuatu yang akan dibuat oleh negara super power itu.
Saya membaca di internet, bahwa pihak kami termasuk dari salah satu yang akan diundang oleh Senat Amerika Serikat dalam rangka dengar pendapat mengenai masalah Maluku, dan kami sedang menunggu undangan tersebut secara resmi.
Persoalan Islamisasi di Kesui jangan disederhanakan atau ditutup, tapi harus ditangani sampai tuntas, baik penanganan hukum, rehabilitasi maupun rekonsiliasi.
Masalah Kesui dan Teor belum selesai, karena masih ada tahap selanjutnya yang harus ditempuh. Karena menurut keyakinan saya, mereka tidak bisa terus-menerus hidup di tempat mereka dievakuasi. Mereka itu harus dikembalikan lagi ke tempat yang ada di sana.
Masyarakat yang dievakuasi dari daerah asalnya, suatu saat pasti ingin pulang kembali kesana. Hanya saja ada satu syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu adanya rasa aman, bukan hanya untuk sementara waktu tetapi rasa aman untuk seterusnya.
Untuk terciptanya rasa aman, maka saya minta kepada Penguasa Darurat Sipil serta Bupati Maluku Tengah, agar tempatkan pasukan keamanan disana, serta harus mulai wujudkan rekonsiliasi. Sehingga harta milik masyarakat serta rumah-rumah mereka yang sudah dihancurkan bisa direhabilitasi.
Soal dipaksa atau terpaksa, namun intinya adalah adanya unsur paksaan. Dengan kata lain, orang di Kesui dan teor tidak melaksanakan kebebasan mereka serta tidak mengungkapkan kebebasan mereka, yang intinya adalah bahwa mereka tidak mampu menentukan dirinya sendiri, karena ada rasa takut ataupun ancaman-ancaman.
Orang boleh saja bicara dan berdebat soal dipaksa atau terpaksa, tapi masalah yang paling utama adalah kebebasan warga Kesui dan Teor. Jangan kita hanya sibuk berbicara mengenai dipaksa dan terpaksa, sedangkan kita tidak melihat masalah kebebasan orang Kesui dan Teor yang diliputi ketakutan serta ancaman.
Meski demikian, saya menyambut positip serta berterima kasih kepada Gubernur Maluku selaku Penguasa Darurat Sipil serta Bupati Maluku Tengah dan aparat keamanan atas berlangsungnya kegiatan evakuasi warga Kristiani dari pulau Kesui dan Teor.
Saya berterima kasih dan mengucap syukur bukan karena Kekristenan atau Kekatolikan, melainkan hal ini merupakan suatu kemenangan kemanusiaan kerena mereka sudah dievakuasi dari sana. Dengan kata lain, mereka telah dibebaskan dari rasa ketakutan, dibebaskan dari ancaman, mereka datang ke tempat yang aman, dan di tempat yang aman ini mereka bisa muncul lagi sebagai manusia.
Selain seorang provokator yang sudah diketahui saat Tim turun ke Kesui, perlu dicari lagi provokator-provokator lainnya dan mereka harus diproses secara hukum.
Saya tahu bahwa masyarakat Muslim Kesui dan Teor sangat baik dan mereka itu orang-orang sederhana. Tapi mereka terprovokasi oleh orang-orang tertentu, baik yang berasal dari Ambon maupun dari luar Ambon. Untuk itu, orang itu harus dibawa ke pengadilan.
Tentang masyarakat yang terprovokasi itu, mereka patut diampuni. Karena mereka itu orang yang sederhana, maka barangkali kita ampuni saja mereka, tetapi bukan berarti mereka tidak dinasehati dengan keras...dengan keras juga. Kita mengampuni mereka, tapi harus diberikan pemahaman dan pengertian agar mereka mengerti bahwa akibat serangan dan pemaksaan itu, maka orang lain bahkan mereka sendiri mengalami kesulitan dan agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi.
Kita boleh membenci, tapi yang kita benci adalah dosa yang mereka lakukan, jangan benci orang-orangnya. Dan karena dosa itu, orang-orang yang punya andil dalam Islamisasi ... provokator ... harus diproses.
Saya nyatakan siap memperjuangkan nasib umat manusia di Kesui dan Teor sampai titik darah penghabisan, jika ternyata Gubernur tidak mamperjuangkan harkat dan martabat mereka. Saya akan terus bersuara untuk memperjuangkan kepentingan umat di Kesui dan teor.
Masalah pelanggaran HAM terbesar ini jangan ditutup, karena evakuasi yang telah dilakukan hanya merupakan langkah awal untuk mengamankan mereka dari tekanan. Masih ada sejumlah permasalahan yang mesti diselesaikan, yaitu pengamanan wilayah itu, karena warga Kesui yang telah dievakuasi berkeinginan untuk kembali lagi ke daerah mereka.
Masih ada kasus Islamisasi serupa yang terjadi di beberapa tempat seperti di Salas atau di Bula, dan pulau Buru. Masalah-masalah tersebut perlu dibongkar, karena bukan tidak mungkin dengan penyelesaian masalah itu akan tercipta perdamaian di Maluku.
Received via email from: Masariku@yahoogroups.com
Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/maluku67
Send your comments to alifuru67@egroups.com