Penanganan Hukum Dinilai
Masih Diskriminatif

Arus Pelangi Bakal Mengadu ke DPRD

PURWOKERTO - Penegakan hukum bagi kaum moniritas di Indonesia dinilai masih diskriminatif. Hal itu tercermin dari masih lambatnya penanganan kasus kemanusiaan yang muncul pada kaum waria, gay, lesbi dan transgender.

Hal itu dikemukakan Leonard Sitompul SH divisi Bantuan hukum dan HAM Arus Pelangi, dalam keterangan persnya di Puslitwan Unsoed, Rabu (19/9) kemarin. Dalam kasus hukum itu, pihaknya menyoroti tentang kasus penganiayaan yang menimpa salah seorang bernama Vera. Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal itu, terjadi 29 Oktober 2005 lalu di Jalan S Parman Purwokerto.

Pihak polisi sendiri hingga saat ini sudah menangkap pelaku. Sedangkan kasus tersebut juga sudah masuk di persidangan. Namun demikian, penegakan hukum bagi kaum minoritas itu terkesari kurang serius. "Setelah kami melakukaii" pendekatan ke berbagai intansi baik Kapolri maupun Komnas HAM, kasus penganiayaan itu kini sudah ditangani," paparnya.

Proses persidangan terhadap terdakwa penganiayaan itu saat ini memasuki tahap penuntutan. Sidang tersebut dijadwalkan pada (26/9), mendatang. Agar proses hukum tersebut bisa objektif dan memihak korban, sejumlah lembaga juga turut memberikan dorongan dan pendampingan.

Dalam pertemuan yang digelar Rabu kemarin, sejumlah elemen yang hadir diantaranya, Nurasyik dari Biyung Emban, Slamet dari Paguyuban Petani Banyumas (PPB), Arus Pelangi Universitas Wijaya Kusuma, Catur dari Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Purwokerto (PKBHP), Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) FH Unsoed, dan Triwuryaningsih dari Puslitwan Unsoed.

Melalui pertemuan itu, mereka menyerukan agar segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis orientasi seksual seger.a dihentikan. Selain itu proses peradilan yang saat ini berjalan harus berpihak pada korban.

Guna memberi penekanan dan menberi dukungan moral itu, sejumlahh waria yang tergabung dalarm Arus Pelangi juga akan mendatangi DPRD Banyumas. "Kita akan mengadukan ini pada DPRD, selain itu pemerintah juga kami minta bisa memasukkan kebijakan tentang penghapusan kekerasan bagi kaum minoritas," papar Leo. (saw)