Komitmen Ditjen HAM

Perda Tibum DKI Pukulan yang
Menyakitkan Rakyat Miskin

Jakarta, Kompas - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia akan memfasilitasi warga miskin dan kelompok waria yang akan terkena dampak dari munculnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum atau Tibum. Ditjen HAM menaruh perhatian atas hak mereka untuk hidup.

Dengan munculnya perda itu, kemungkinan hak hidup dan bekerja bisa diberangus. Komitmen Ditjen HAM ini disampaikan dalam pertemuan Ditjen HAM dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti Aliansi Rakyat Miskin Indonesia, Arus Pelangi, Srikandi Sejati, dan Forum Komunikasi Waria Indonesia, yang mengadukan munculnya Perda Tibum DKI ini, Jumat (5/10) di Jakarta.

Beberapa pejabat Ditjen HAM yang menemui kelompok masyarakat yang terancam dipinggirkan itu adalah Direktur Perlindungan dan Pemenuhan HAM Ditjen HAM Baldwin Simatupang, Direktur Pembinaan HAM Rusdianto, Direktur Sistem Informasi HAM Jumantoro Purbo, serta Direktur Monitoring dan Evaluasi Bambang Subagio yang pernah melakukan penelitian empat tahun di Bangkok, Thailand, terkait dengan bagaimana Thailand menata kelompok-kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan ini.

Pukulan menyakitkan
Leonard Sitompul dari Arus Pelangi mengatakan, Perda Tibum menjadi pukulan yang menyakitkan warga miskin dan kelompok waria yang akan semakin terdiskriminasi di Jakarta. Perda Tibum akan menjadi alat represif yang efektif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkriminalisasi pekerja informal dan rakyat miskin yang turun ke jalan.

"Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM. Perda Tibum ini menjadi tameng untuk selalu mengkriminalkan rakyat miskin dan waria Dengan dikeluarkannya Perda Tibum, maka setiap orang yang hidup di DKI Jakarta haruslah orang yang kaya atau mempunyai kedudukan. Sementara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dicap sebagai kriminal," kata Leonard.

Sementara itu, kelompok miskin dan kaum marjinal Ibu Kota terus bergerilya mencari dukungan untuk menggagalkan Perda Tibum ini. Mereka akan berdemonstrasi tepat saat pelantikan Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI, Minggu (7/10). (VIN/NEL)