|
|
Suara Karya, Jumat 19 Oktober 2001 Ada Kelompok Coba Goyang Mega Jumat, 19 Oktober 2001 Di tengah maraknya demonstrasi mengutuk serangan AS ke Afghanistan, di Indonesia diketahui ada kelompok yang coba menggoyang Mega. JAKARTA (Suara Karya): Kepala Badan Intelijen Nasional (KaBIN) AM Hendropriyono membenarkan adanya kelompok tertentu yang bermaksud "menggoyang" pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkannya usai Rakorpolkam, Kamis (18/10) di Jakarta. Dan keberadaan kelompok ini diketahui lewat sebuah selebaran yang disebarkan di sebuah masjid, yang berisi niat untuk menggoyahkan pemerintahan duet Megawati-Hamzah Haz. Dikatakan, selebaran tersebut tidak menimbulkan imbas dan pengaruh pada masyarakat karena ternyata masyarakat tidak sepaham dengan isi selebaran. Hendro juga tak menyebutkan, apakah upaya itu ada kaitannya dengan demonstransi anti-AS, sehubungan dengan penyerangan negara super-power itu ke Afghanistan. Namun demikian, pihaknya kata Hendro, terus memburu kelompok-kelompok tersebut. Dia mengaku belum melaporkan mengenai gerakan in kepada Presiden Megawati. Ditanya mengenai antisipasi intelijen, dia mengatakan; "Kita harus bisa memisahkan orang yang punya tujuan tertentu di balik aspirasi yang kelihatannya bagus," ujarnya. "(Kelompok) itu akan kita tindak dengan tegas," katanya lagi. Di tempat terpisah, Ketua MPR Amien Rais menilai pernyataan Perdana Menteri Australia John Howard yang mengomentari pertanyataan Presiden Megawati, sangat berlebihan dan tidak beralasan. Apalagi pernyataan Megawati dalam peringatan Isra Mi'raj, Minggu (14/10) dikatakan Howard dapat menjadi faktor distabilitas di kawasan Asia-Pasifik. "Pernyataan Presiden Megawati sudah pas. Artinya sudah menampakkan posisinya yang jelas, sudah mengekspresikan sebuah politik yang bebas aktif dan cukup mandiri," kata Amien Rais yang mengaku berbicara dalam kapasitas sebagai anggota DPR, kepada pers di Jakarta, kemarin. Menurut Amien, pernyataan Megawati itu secara sangat halus cukup tajam mengritik Amerika Serikat yang mengebomi Afghanistan atas dasar memerangi terorisme. "Dalam logika pemerintahan, Presiden Megawati sikapnya jelas sekali bahwa sebuah terorisme yang direaksi dengan lebih besar hanya akan menimbulkan petaka yang lebih besar," ujarnya. Namun, tambah Amien, pernyataan Megawati oleh beberapa pihak, terutama PM Australia John Howard telah dijadikan komoditi politik karena Howard sedang menghadapi pemilu November mendatang. "Pak Howard hanya cari popularitas. Saya menangkap hal ini sebagai komoditi John Howard dalam menghadapi Pemilu," ungkap Amin. Menteri Pertahanan (Menhan) Mathori Abdul Djalil juga menganggap pernyataan John Howard sebagai propaganda pribadi. Sementara Duta Besar Inggris Richard Ghozdney, mengatakan, pihaknya menghormati pernyataan yang disampaikan Presiden Megawati. "Kita harus menghormati sikap negara manapun karena itu merupakan suatu kedaulatan," kata Richard ketika dimintai tanggapannya tentang pernyataan Mega, yang ditemui di sela-sela acara pembukaan seminar internasional Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Global, yang urung dilaksanakan, di Istana Wapres, kemarin. Kendati demikian lanjut Richard, pihaknya (Inggris) dan Amerika tidak akan berhenti melancarkan serangan militernya ke Afganistan untuk menumpas terorisme. "Kita akan terus melakukan aksi militer itu, dan kita juga akan terus menjelaskan kepada orang-orang disini dan negara-negara lain kenapa kami perlu untuk melawan teroris dan pelindung teroris," katanya. Sedang Hendropriyono menegaskan, pernyataan Presiden Megawati itu adalah dalam upaya memerangi terorisme, berdasar tiga kepentingan antara lain aspirasi rakyat, kepentingan nasional, dan politik luar negeri. Dalam poin yang pertama, menurut Hendro, penilaian intelijen menunjukkan bahwa organisasi massa yang paling penting di dengar aspirasinya hanya dua, yakni NU dan Muhammadiyah. Tiga kepentingan di atas itulah yang menurut Hendro mendorong lahirnya sikap pemerintah sebagaimana disampaikan presiden di Istiqlal. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra yang hadir dalam Rakor Polkam, mengungkan penilaian serupa. Sikap pemerintah Indonesia terhadap permasalahan Afghanistan, katanya, tetap mendukung tindakan memerangi segala bentuk teroris, tetapi tetap menolak penyerangan terhadap suatu negara. Menurut Yusril, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dilakukan negara lain. Malaysia melalui Menteri Luar Negerinya menyampaikan sikap yang sama dengan dengan Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad dalam pidatonya jauh lebih keras daripada pernyataan Presiden Megawati. Sementara itu, Menteri Negara Komunikasi dan Infromasi Syamsul Mu'arif yang bertindak sebagai juru bicara Rakor Polkam mengatakan, tanggapan PM Australia itu juga dibahas dalam Rakor Polkam tersebut, namun hasilnya belum final dan akan dibicarakan lebih lanjut. Untuk itu diharapkan masyarakat dalam menyikapi masalah ini bertindak lebih arif. (I-1/SAT/K-2/H-3)
|