Kemunafikan Yang Menyengsarakan (1)
 Tanggapan-tanggapan Joshua Lainnya
Salam Sejahtera!
Saudara-saudaraku semuanya,
Kelihatannya, Maluku sedang dicoba untuk digiring ke dalam perangkap Darurat
Militer, dimana konflik massa diubah menjadi "pemberontakan bersenjata"! Perhatikan
kasus Sambas, Sampit, Poso, dll! Semuanya bisa diselesaikan tanpa Darurat Militer
(misalkan Poso memang sudah damai). Tetapi Maluku, …Maluku yang baru
menemukan dirinya di dalam kehancuran dan kesengsaraan yang dihadiahkan
Jakarta, harus digiring ke dalam perangkap Darurat Militer untuk dihabisi. Maluku
yang menemukan dirinya adalah duri di dalam daging Indonesia. Maluku yang
SADAR akan kebenaran sejarahnya, Maluku yang tidak lagi bisa diintimidasi, Maluku
yang tidak lagi bisa dikuras, Maluku yang tidak lagi bisa dijadikan orang asing di atas
tanahnya dan di dalam rumahnya, adalah Maluku yang TIDAK DISUKAI JAKARTA.
Oleh sebab itu, Pemerintah NKRI dan kroni-kroninya harus berupaya exptra keras
agar Maluku masuk ke dalam perangkap Darurat Militer untuk dihabisi dan dibungkam
lagi! Pemerintah NKRI hendak memberikan kesan ‘jungkir-balik’ bahwa FKM adalah
biang RMS yang melakukan pemberontakan bersenjata di Maluku atas NKRI yang
berdaulat. Padalah kedaulatan NKRI sendiri tidak cukup untuk menggalang hubungan
dilpomasi internasional dalam rangka mematikan gerak FKM di luar negeri sana. Dari
luar, justeru lebih jelas terlihat bahwa Kedaulatan yang dibanggakan NKRI itu, bukan
dirongrong oleh FKM, tetapi sudah hampir habis keropos dimakan "ngengat Laskar
Jihad" dengan memanipulasi Islam. Apakah suatu negara bisa dikatakan beradulat
jika jangankan militernya tidak bisa dikontrol, tetapi bahkan ‘milisi sipil’ juga yak
bisa disentuh? Negara ini sudah keropos di dalam, keriput dan berjamur di luar,
sehigga tidak perlu digoyang dari luar karena nanti juga runtuh sendiri! Mari kita lihat
tanda-tandanya!
Menilai situasi Maluku, Panglima TNI, Laksamana Widodo AS mengatakan
"langkah-langkah yang dilakukan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku
Saleh Latuconsina dalam mengamankan Ambon sudah sesuai dengan
Undang-undang (UU) dan penerapan status darurat militer di Ambon tergantung
kondisi di lapangan" (Indonesiamu, 29/04/02). Panglima TNI tidak berwewenang untuk
memberikan jaminan tentang kebenaran tindakan PDSD-Maluku berdasarkan hukum
(UU). Pernyataan ini hanyalah semacam akal bulus untuk memuluskan jalan bagi
Darurat Militer (DM) ke Maluku. Sasarannya begini, "Karena PDSD-Maluku sudah
bertindak menurut hukum, tetapi Maluku belum aman juga, maka Darurat Sipil (DS)
harus diganti dengan DM. Selain tidak layak memberikan penilaian beradasarkan
hukum, Widodo AS juga jangan mengalihkan perhatian orang dari "apa yang
belum/tidak dilakukan PDSD-Maluku, sesuai tuntutan hukum (UU)", sebab inilah
salah satu masalah intinya! PDSD-Maluku merupakan bawahan dari PDSP (Pusat),
sehingga mau tidak mau, keberhasilan dan kegagalan PDSD-Maluku, mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan PDSP juga. Yang menunda sweeping senjata dan
pembentukan Tim Investigasi Independen malah PDSP dengan memanggil PDSD
secara mendadak ke Jakarta.
Di dalam media yang sama, KSAD, Endriartono "minta pemerintah memberi payung
politik dan payung hukum kepada aparat TNI jika masyarakat menginginkan TNI
mengambil langkah tegas, seperti tembak di tempat. Apakah saya harus menafsirkan
bahwa selama ini TNI bertindak tidak tegas, dan tidak berdasarkan hukum?
Endriantono kemudian mengatakan, (Kompas, 29/04/02) "Mengenai tembak di
tembak, kalau itu kehendak masyarakat dan boleh dilakukan, kenapa tidak. "Hal itu
tergantung masyarakat, sejauh mana dapat menerima tindakan itu. Jangan nanti
prajurit-prajurit saya setelah langkah itu diambil, mereka harus menghadapi
pengadilan HAM". Jika "tembak di tempat" itu tergantung masyarakat, untuk apa
Endriantono meminta "payung hukum" dari Pemerintah NKRI? Sampai seberapa jauh
payung hukum Pemerintah NKRI diterima rakyat dan apakah kehendak rakyat bisa
merupakan cikal-bakal bagi payung hukum? Kelihatannya, TNI sendiri simpang-siur
dengan mana yang benar dan mana yang salah, dan kemana TNI harus mengarahkan
langkah!
Yang perlu dipertanyakan juga adalah apa yang dimaksudkan dengan istilah
"Masyarakat – Masyarakat Maluku" dan "siapa yang harus ditembak di tempat"! Jika
TNI jujur, maka Endriantono harus bisa melihat bahwa pelanggaran HAM yang
dilakukan TNI tidak selamanya dikarenakan oleh "tembak di tempat yang tidak
memiliki payung hukum", tetapi juga "tembak di tempat yang berpayung hukum yang
salah sasaran"! Saya kuatir, saya akan ditembak mati karena memakai lencana
bendera RMS di dada saya, tetapi si Jafar Umra Tahlib yang menganjurkan
permusuhan dan pembunuhan dari Mesjid, hanya akan dipandangi sebagai pembela
integrasi NKRI" Jangan-jangan Jafar Umar Thalib malah disuruh berpidato pada
upacara pemakaman dr. Alex Manuputty, yang ditembak mati.
Sekarang coba perhatikan ungkapan dari judul berita dari Media Indonesia (30/04/02),
"Instruksi PDS tidak Digubris-Darurat Militer di Ambon Tergantung Hasil Evaluasi".
Secara kasar, pihak yang tidak menggubris PDSD-Maluku dapat digolongkan ke
dalam dua bagian besar, yakni "warga sipil yang bertengkar" dan "aparat keamanan
(TNI/Polri)". Jika warga sipil melawan sedangkan dan aparat TNI/Polri patuh, sudah
sejak lama masalah Maluku selesai. Kemungkinan kedua adalah bahwa
kedua-duanya melawan PDSD-Maluku. PDSD-Maluku, Dr. Mohammad Saleh
Latuconsina mengeluh bahwa "Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku susah
diatur!" Sementara itu, Pangdam dan Kapolda berhadapan dengan pasukan yang
sering hanya mau tunduk kepada perintah atasan pada satuan asal mereka, selain
dari "pasukan TNI yang tidak bertanggung jawab kepada PDSD-Maluku, dan
dikomando dari Jakarta, seperti KOPASUS. Padahal, Maluku sekarang berada di
bawah kontrol atau supremasi pemerintahan sipil (Darurat Sipil). Secara sederhana,
dapat dikatakan bahwa "militer memenentang perintah otoritas sipil dan bertindak
sendiri-sendiri terhadap masyarakat sipil". Artinya, pemerintahan sipil harus
diperkuat, sementara aparat militer/polisi harus didisiplinkan. Sebaliknya, Pemerintah
NKRI (yang jenderal atau mantan jenderal) berusaha untuk memberikan "keluasan
bagi kesewenang-wenangan" kepada para pembangkang TNI/Polri, di dalam suatu
wadah DM yang merupakan daerah otorita Militer/Polisi!" Tujuan utamanya tidak
sukar ditebak, MENYALIBKAN SEPARATIS KRISTEN!" Anda pikir saya hanya
sekedar menuduh karena sentimentalisme sektarian yang picik? Lihat ini!
Setelah dikunjungi oleh baegitu banyak "tim dokter yang membawa suntikan
sendiri-sendiri, ternyata Maluku bukannya sembuh, tetapi semakinparah penyakitnya.
Setelah warga Kristen Soya dibantai secara brutal di pagi buta, Maluku kedatangan
satu "tim dokter" lagi, yang katanya (Indonesia, 30/04/02), "untuk mengkaji berbagai
peristiwa yang terjadi di Ambon belakangan ini, termasuk pengibaran bendera RMS,
dan penyerangan berdarah terhadap Desa Kristen Soya pada Minggu (28/4) pukul
04.00 WIT." Apakah tim ini semacam tim forensic? Apa mereka datang untuk
"mencium bau bendera RMS dan sisa arang/abu rumah Gereja di Soya, supaya bisa
memberikan ramalan tentang "apakah RMS itu kelompok separatis atau bukan" dan
"siapa pelaku perbuatan biadab di desa Soya tersebut"? Jika ingin tahu tujuan utama
dari kunjungan para ‘dokter palsu’ ini, lihat saja siapa-siapa saja mereka!
Tim asistensi itu dipimpin Asisten Menko Polkam "Sudi Silalahi"! Juru bicara dari Tim
Asistensi Gabungan PDSD Maluku dari pusat, Brigjen TNI (Purn) Syamsiar
Wangsamiharja (Kompas, 01/05/02), dan beranggotakan lima orang yaitu Asisten
Operasi KSAD Mayjen TNI Harry Kosasih, Staf Ahli Mabes Polri Brigjen Edi Darnadi,
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Basrief Arief. Selaku Ketua Tim adalah Staf
Ahli dari Depdagri Arbin. Walaupun menentang Presiden RI, KH. Abdurahman Wahid,
dan melindungi serta membantu infiltrasi Laskar Jihad ke Maluku, Sudi Silalahi
dianggap berjada dan layak untuk menjadi Asisten Menkopolkam, Susilo Bambang
Yudhoyono! Dari sini, kita bisa menebak "siapa Susilo Bambang Yudhoyono
sebenarnya – Pelindung Laskar Jihad"! Pelindung dan pembantu infiltrasi Laskar
Jihad yang lain adalah Kapolda Jatim, "Da’i Bachtiar", melalui kerja keras asisten
setianya, "Edi Darnadi", yang menyilaturahmi Jafar Umar Thalib di tahanan Mabes
Polri, sebelum melaksanakan "tugas Jihad terselubungnya" sebagai Kapolda Maluku!
Melihat sepak terjang Mendagri, "Hari Sabarno" di dalam usaha mempopulerkan
"separatisme Kristen", kita sudah bisa tahu, apa misi yang diemban oleh utusan
Depdagri! Jika anda masih ingat, Hari Sabarno yang TIDAK pernah berkesempatan
untuk memimpin Batayon Gabungan setara Pasukan Elit, YonGab, mencoba
mengandalkan pengalaman memimpin pasukan kacang untuk mendiskreditkan
YonGab dengan tuduhan "tekanan mental/psikologis", supaya ‘kenetralan dan
ketegasan’ YonGab bisa disalahkan demi membenarkan kebiadaban Laskar Jihad di
Maluku! Secara keseluruhan, Tim ini ke Maluku bukan untuk mencari kebenaran,
tetapi "melihat peluang pembenaran Laskar Jihad", sambil "merancang tiang
gantungan untuk FKM", dengan "menyetir PDSD-Maluku, sesuai keinginan jahad
Jakarta"!!
Contoh lain yang memperlihatkan kemunafikan Hari Sabarno adalah, ketika
memberikan ceramah pada Pengurus Cabang Muhammadiyah seindonesia, di
Jogjakarta. Di sana, Hari Sabarno mengatakan (Republika, 04/05/02), "…masyarakat
Ambon khususnya yang harus berpegang teguh pada perjanjian Malino dan jangan
mau terus menerus diadu domba oleh pihak lain,'' katanya, Sabtu (04/05/02)." Yang
berbicara ini Menteri Dalam Negeri kan? Apa otaknya atau hatinya yang sudah buntu,
sehingga walaupun menjadi Mendagri, dia tidak bisa membedakan "mana warga
Ambon/Maluku" dan "mana warga pendatang haram jadah" yang mengaku sebagai
Muslim Maluku bertampang Jawa (dan malah Arab)? Lalu, untuk melindungi
kajahadan ALIANSI Pemerintah NKRI-TNI/Polri-Laskar Jihad, di Maluku, Mendagri
munafik ini mengatakan ''Tetapi saya tegaskan lagi selama masyarakat Ambon masih
mengutamakan balas dendam dan kurang bersikap rasional…" Ketika sosialisasi
Malino II diikuti oleh "pelukan dan air mata kedua basudara Salam-Sarani dan Pawai
Baku Bae", banyak kunyuk berjenggot dan berseragam hijau atau berbaju batik lalu
buru-buru buka mulut busuk mereka untuk mengatakan bahwa "baku bae itu tidak
realistis", "terlalu cepat", "tidak mungkin", "tidak substansial", dll. Karena itu, mereka
membela para laskar biadab dan preman berseragam SMU Islam yang menyerang
pawai baku bae dan konvoi ojek, dengan alasan mengganggu "sholat jumat"!
Sekarang, warga Ambon/Maluku, Salam-Sarani yang dianiaya ketika sedang
berpelukan, dituduh si munafik bekas tentara ini sebagai "pendendam dan tidak
realistis." Pernyataan-pernyataan seperti ini bukan saja kotor dan munafik, tetapi
TIDAK BERADAB dan tak punya malu! Itulah cirri-ciri Mendagri, Hari Sabarno!
Coba kita lanjutkan pengamatan kita dengan mengambil "tukang obral-obrol selepas
sholat", si Wapres, Hamzah Haz. Bencong bertahi-lalat ini mencoba membela si
Panglima rusuh-jarah, Jafar Umar Thalib, dengan mengatakan (Mandiri, 04/05/02),
"Sekarang bukan zaman waktu UU subversi. Jadi, kalau mau melakukan
(penangkapan) harus ada data konkret. Kita sangat menghormati HAM. Kalau belum
ada bukti hukumnya, para aparat harus berhati-hati," Padahal, saksi berjubel di
Ambon, dan kaset dakwah iblis itu beredar dari tangan ke tangan di Ambon. Jika
Doktor yang tak pernah berbuah ilmiah ini berkata benar, mengapa dr. Alex
Manuputty dan Semmy Waeleruni, SH, diciduk-paksa oleh ratusan tentara, karena
"sebuah rencana", dan menggunakan "tiang bendera selaku bukti rencana tersebut"
(he Tangkudung bodo, keapa ngana tra ambil saja tiang jumuran kapolda sebagai
bukti)? Mengapa tidak ciduk saja semua pemilik rimah yang ada tiang benderanya?
HAM mana yang dihormati si Hamzah Haz? Mungin HAM yang artinya irisan daging
babi!
Ketika si Wapres Hamzah Haz "apakah pemerintah akan menarik Laskar Jihad dari
Ambon?", dia bukannya menjawab, tetapi malah berputar dan "meminta semua pihak
tidak reaktif. "Kita harus bertindak dengan konseptual. Jadi, jangan reaktif," ujar
Wapres. Mungkin yang dia maksudkan dengan konseptual itu seperti pesannya untuk
Jafar Umar Thalib dan gerombolannya, agar "laskar Jihad menjadi pembawa damai di
Maluku"! Maksudnya, adalah konsep doctoral bahwa "iblis kalau diajak baik-baik,
bisa berubah jadi malaikat!" Oleh sebab pesan konseptual si Hamzah Haz inilah,
maka dia TIDAK akan mau Laskar Jihad-nya keluar dari Maluku, dan karena itu
"jawabannya memutar"! Coba perhatikan ungkapan otak ontanya di bawah ini!
"Menurut Hamzah, konflik horizontal di Ambon pada awalnya memang dipicu oleh
faktor SARA atau agama. Namun, sekarang konflik itu sudah bergeser, dan ada yang
bersifat eksternal. "Ada konflik yang eksternal. Bentuk konkretnya, RMS (Republik
Maluku Selatan). Jadi, kita harus bertindak hati-hati, agar tidak merugikan kekuatan
kita sendiri," jelas Hamzah yang juga Ketua Umum DPP PPP."
Sudah lihat? Konflik horizontal itu sudah bergeser, dan ada yang bersifat eksternal,
ada konflik eksternal, dan eksternal ….lalu mana yang lainnya??? Tanyakan si penjual
obat lepas sholat ini, apa memang konfliknya melulu eksternal? Si bencong ini hanya
menyebut RMS dan eksternal untuk "mengaitkan separatisme dengan pihak
Internasional", "separatisme dengan Barat", lalu…"separatisme dengan Kristen"!
Begitupun, saya bersyukur bahwa si muka culas ini akhirnya menguatkan pendapat
saya tentang adanya ALIANSI jahad yang berkepantingan dengan kehancuran dan
pengurasan kekayaan Maluku! Sesudah mbak Wapres, siapa?
Media Indonesia (30/04/02), juga memuat pernyataan Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjo-goeritno, yang "menilai Panglima TNI, Kapolri, dan PDS Maluku tidak tegas
menangani gerakan kelompok separatis di Ambon. Sikap para pemimpin tersebut
mengakibatkan konflik di Maluku berlarut-larut. Kita seharusnya menanyakan si
"badut tawar yang suka mengunyah mulutnya sendiri" di ruang arisan DPR/MPR
sana, "Apa kamu bisa buktikan bahwa RMS itu gerakan separatis?" Karena si
pengunyah mulut ini tidak becus, makanya dia katakan "Kalau itu gerakan separatis,
kenapa dikasih hati. Saya ingin tanya, negara mana yang memberikan hati kepada
gerakan separatis dan pemberontak? Sekarang dia mulai dengan istilah "kalau",
padahal tadi dia langsung menuduh "kelompok separatis"! Apa jadinya DPR/MPR
dengan ketua seperti ini? Dia mengatakan "Kasihan rakyatnya", padahal dia "makan
uang rakyat di dalam gedung sarang ular tersebut, tanpa mampu membuahkan
sesuatu yang baik bagi rakyat!"
Di dalam Sinar Indonesia Baru (30/04/02) badut pengunyah mulut ini mengatakan
bahwa, "Menurutnya, peledakan yang terjadi kembali di Ambon yang dikabarkan
sebagai ulah TNI hanya merupakan isu. Dia mengaku tahu persis bahwa gangguan
keamanan itu dilakukan oleh kelompok RMS." Sekarang terbaca akhlak busuk dari
seorang Wakil Ketua DPR, yang mengaku "tahu persis", hanya untuk bisa menjilat
bokongnya si Jafar Umar Thalib dan pemelihara mereka, TNI! Saya tidak tahu, otak
udang mana yang memikirkan bahwa karena "Militer Diduga Terlibat", maka
"Diusulkan Darurat Militer di Ambon"! Soetardjo Soerjoguritno serta-merta menuduh
PDSD-Maluku sebagai banci, padahal "gerombolan berdasi yang dipimpinnya tidak
punya kelaki-lakian untuk mem-Pansus-an Koruptor Akbar Tanjung"! Bagaimana
PDSD-Maluku bisa bertindak tegas, jika Pangdam dan Kapolda tidak mau menurut
perintah? Bagaimana PDSD-Maluku bisa bertindak tegas, jika Jakarta selalu sibuk
memberikan "instruksi Jahad" dan memasukkan KOPASUS ‘sendiri’ ke Maluku?
Badut ini mengatakan bahwa "mereka tidak punya keberanian sama sekali dalam
menghadapi gerakan separatis" dan "seharusnya mereka bertindak tegas terhadap
gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS)" Padahal, "DPR menghindar dari
FKM yang ke Jakarta untuk memenui mereka"! Padahal, "Sekian surat pernyataan
dan tantangan FKM kepada DPR", tidak pernah dibalas! Bagaimana kalau saya
kirimkan pesan kepada badut munafik pemamah mulut ini sebagai berikut:
Kepada Pak Wakil Tetua DPR, SOETARJO SOERJOGURITNO: Daripada anda cuma
bisa mengunyah mulut lalu bicara tak karu-karuan untuk menuduh ke sana-kemari,
bagaimana kalau ANDA NYATAKAN KELAKI-LAKIAN ANDA DAN KELOMPOK
ANDA UNTUK MENGHADAPI FKM DI DALAM DEBAT TERBUKA? Atau anda "tahu
persis" bahwa KEJAHATAN DAN KERAKUSAN RI akan ditelanjangi, dan karena itu
DPR terpaksa melipat ekor di antara kedua kaki belakang lalu pergi dengan telinga
tergantung ketika melihat FKM? Kalaupun anda memang tidak punya kelaki-lakian,
saya pikir memang ada lebih baik anda jangan bersuara, dan teruslah memamah
biak!
Begitu wakil ketuanya, begitu pula ketuanya! Koruptor yang buru-buru ‘naik haji’
ketika akan diringkus ini mengatakan bahwa (Antara, 30.04.02), "Pemerintah
memang sudah pantas untuk mempertimbangkan penerapan darurat militer.
meskipun telah ada Kesepakatan Malino, namun situasi tetap belum pulih, karena itu,
patas diberlakukan darurat militer." Ketika diwawancarai setelah Malino II, dengan
semangat tinggi Menkokesra, Yusuf Kalla mengatakan bahwa "HAMPIR SEMUA
KEPUTUSAN MALINO II ADALAH TUGAS PEMERINTAH NKRI!" Koruptor beriman,
Akbar Tanjung mengatakan bahwa keamanan Maluku belum pulih, tetapi dia tidak
mengatakan apakah pemikiran untuk DM itu sudah saatnya karena Pemerintah NKRI
sudah melakukan seluruh tugasnya tetapi tidak berhasil! Saya berpikir bahwa DM
diusulkan supaya Pemerintah NKRI LUPUT dari melaksanakan tugas mereka yang
hanya basa-basi untuk mempercantik wajah buruk mereka. DM diusulkan supaya
Koruptor besar ini tidak harus MENJAWAB TANTANGAN FKM, demi tersimpannya
kebusukan RI dan politik jahad NKRI, selain dia ingin merambah jalan masuk ke
pusat kekuasaan lagi, setelah agak terpinggir karena kasus korupsinya!
Masihkah anda mengingat pernyataan sombong dan takabur si Jafar Umar Thalib,
bahwa dia "punya jalur ke Panglima TNI, Widodo AS, lewat seorang bapak tua"?
Sekarang perhatikan bahwa Surabaya Post (01/05/02), mencatat sebuah "pertemuan
tertutup di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, yang dihadiri oleh Menko Polkam, Susilo
Bambang Yudhoyono, Kapolri, Jenderal Da'i Bachtiar, Mendagri, Hari Sabarno,
Panglima TNI, Laksamana Widodo AS, dan pihak Kejaksaan Agung, untuk
membahas penegakan hukum dan keamanan di Maluku." Apa yang diam-diam
sedang mereka rancangkan melalui jalur hukum? "Rancangan penegakan hukum dan
keamanan secara menyeluruh, merata dan adil di Maluku? BUKAN! Mereka sedang
merancang cara terbaik untuk "menyelamatkan kebiadaban Laskar Jihad yang
mereka pelihara", dan untuk "menggantung FKM dengan tuduhan yang jika bisa, jauh
dari isu separatisme yang tak mampu mereka buktikan!"
Sebagai seorang "kesayangan dan andalan Wiranto", yang kebetulan dua kali
dipercayakan untuk menduduki posisi kunci terhadap masalah Maluku, Susilo
Bambang Yudhoyono tentu harus bertindak secara halus sebagai SUTRADARA
drama penghancuran Maluku bagi kepentingan golongannya! Pada kesempatan
pertama, dia sudah mencoba "memanipulasi jumlah Mesjid yang hancur di Maluku,
sehingga melebihi jumlah Mesjid yang ada di Maluku dan Maluku Utara!" Tetapi
permainan ini rupanya terlalu kasar dan kotor sehingga mudah terlihat! Sekarang,
tentu si Sutradara ini akan mencari cara yang lebih halus, lebih kotor dan lebih
beracun bagi Maluku!
Susilo Bambang Yudhoyono lalu MENGALIHKAN perhatian orang tentang
kemungkinan "keterlibatan TNI" atau "ulah Laskar Jihad", atau "Kedua-duanya" di
dalam kasus pembantaian biadab terhadap warga Kristen Soya (Satunet, 30/04/02),
dengan memasang wajah munafik dan menyatakan "kecewa tentang kemungkinan
adanya pihak ketiga yang melakukan gangguan keamanan di Maluku meskipun
sejauh ini masih sebatas rumor dan spekulasi. Yudhoyono mengungkapkan salah
satu rumor yang beredar yakni gangguan tersebut disebabkan adanya orang yang
berambisi berkaitan dengan pergantian gubernur yang akan dilakukan Oktober
mendatang."
Dengan pernyataan munafik dan berbisa ini, Susilo Bambang Yudhoyono berharap
agar orang segera mencap "tokoh Kristen Maluku sebagai sumber kerusuhan",
karena mati-matian berusaha agar Gubernur Maluku kali ini dari kalangan Kristen.
Ambisi tokoh Kristen itu akan dihubungkan dengan usaha mendukung kegiatan FKM
yang sudah ‘dibaptis’ terlebih dahulu! Dengan demikian, Laskar Jihad menjadi suci
tak berdosa demi integrasi NKRI, sementara "separatis Kristen akan manjadi target
utama DM (darurat militer). Manusia atau ibliskah ini?
Tidak sampai di situ, bekas parajurid yang munafik dan pengecut itu menuduh, "ada
kelompok yang tidak senang atas prakarasa pemerintah untuk menyelesaikan konflik
Maluku dengan kesepakatan Malino. Mereka itu dikabarkan berasal dari elemen di
tingkat nasional. "Kalau itu terjadi saya kira sudah datang saatnya negara kita
dikelola dengan baik dan bersih serta benar-benar mementingkan bangsa," Apa anda
pikir bahwa "manipulator jumlah Mesjid rusak yang memalukan ini", mengerti apa
artinya "baik dan bersih"? Bagaimana dia bisa menjadi sumber bagi yang baik dan
bersih, sedangkan munafik pengecut berbadan besar ini berlindung di balik
PDSD-Maluku melalui pernyataan, "tentang penarikan Laskar Jihad, hal itu lebih tepat
ditanyakan kepada penguasa darurat sipil (PDS) Maluku." Padahal, sebagai
Menkopolkam dan unsur PDS-Pusat, Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang
berwewenang untuk mengenyahkan Laskar Jihad dari Maluku atau menghalalkan
keberadaan para perusuh ini di Maluku. Kenyataannya, PDSD-Maluku sudah
memintanya untuk menarik Laskar Jihad dari Maluku, tetapi Susilo Bambang
Yudhoyono MENOLAK, dengan alasan "menjaga keseimbangan kekuatan di Maluku"!
Lalu apa gunanya pasokan batayon demi batalyon TNI/Polri ang terus mengalir ke
Maluku? Untuk MEMBANTU Laskar Jihad dan MENGHABISI Kristen-separatis!?
Bagaimana mungkin "instruksi presiden Megawati Sukarnoputri untuk mempertegas
penegakkan hukum" bisa dilaksanakan, sementara keberadaan Lskar Jihad di Maluku
saja, sudah melanggar hukum (termasuk pembangkangan terhadap perintah Presiden
NKRI), yang didukung oleh Ketua MPR, Amin Rais, dan Wakil Presiden NKRI,
Hamzah Haz? Pemerintah Negara ini benar-benar sedang bermain dengan iblis,
bapak segala dusta, walaupun setiap kali disorot kamera, mereka baru selesai
sholat!? Megawati sendiri menyatakan bahwa (Liputan6.com, 01/05/02), "perubahan
status baru diberlakukan bila situasi terus memburuk," tetapi tidak ingin mengetahui
alasan "mengapa situasi tetap memburuk!" Mereka selalu mengaitkan pemberlakukan
DM dengan situasi yang terus memburuk yang seakan-akan hanya disebabkan oleh
meningkatnya perlawanan bersenjata dari gerakan separatis Kristen-FKM/RMS.
Mengapa Pemerintah NKRI tidak segera berusaha mengembalikan nama baik
RI/NKRI, dengan memperkarakan FKM/RMS secara langsung, di dalam sebuah
sidang pengadilan yang disaksikan oleh pihak Internasional?
Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 01/05/02) kembali mengingatkan tentang
konsekuensi diberlakukannya darurat militer. "Hal ini perlu diketahui karena jangan
sampai di satu sisi pemerintah didorong terus untuk menangani kerusuhan Ambon
dengan status darurat militer, tetapi publik dan rakyat Indonesia tidak paham adanya
risiko tertentu yang pada akhirnya akan menyalahkan bahwa TNI/Polri telah
melanggar HAM atau mengekang kebebasan." Munafik besar ini mencoba
menjungkir-balikkan kenyataan bahwa "rakyat Maluku yang memaksa Pemerintah
NKRI untuk memberlakukan DM", padahal ALIANSI Penjahat, Pemerintah
NKRI-TNI/Polri-Laskar Jihad yang menciptakan keadaan sedemikain rupa untuk
memuluskan jalan bagi pemberlakuan DM. Misteri ‘Pengeboman di depan Rumah
Makan Nelayan dan Pembakaran Kantor Gubernur Maluku’ yang TAK
TERPECAHKAN, memperlihatkan segalanya! Kedua tersangka (Ongen dan Zasa)
yang akan dijadikan tumbal bagi ALIANSI, sekarang tidak sebut-sebut lagi!!!
Jangankan di dalam DM, di dalam DS saja kami dan seluruh rakyat Maluku sudah
melihat dan merasakan kesewenangan dan kejahatan TNI/Polri sebagai bagian dari
ALIANSI. Penyusupan dan pembantaian oleh NINJA HIJAU/LORENG ke berbagai
daerah pemukiman Kristen di Ambon dan pengancuran desa Alang Asaude dan
Waiselang, tidak akan pernah terungkap. Itu baru di dalam DS! Rakyat menyasikan
apa yang terjadi di Aceh, dan tindakan biadab terhadap Ketua Presidium Papua,
Theys H. Eluay. Rakyat tahu persis tentang beberapa JENDERAL MURTAD yang
membusukkan TNI/Polri dan beberapa Tokoh/Ormas Islam yang ikut menikmati hasil
JARAHAN Laskar Jihad, serta para Pejabat Korup dan bejad di dalam tubuh
Pemerintah NKRI yang menajiskan NKRI! Mereka membentuk ALIANSI Penjahad
atas Maluku, di bawah koordinasi Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono!
Sebagian orang yang memiliki kepentingan dengan TNI dan Laskar Jihad, Ketua DPA
Achmad Tirtosudiro dan Ketua Fraksi TNI/Polri di DPR Letnan Jenderal TNI Budi
Harsono, mengusulkan agar Darurat Militer segera diberlakukan di Maluku, karena
payung politik dan hukum diperlukan bagi langkah tegas yang akan diambil dalam
menyelesaikan konflik berkepanjangan di Maluku, sejak awal 1999" Padahal tindakan
tegas itu bisa dilakukan, KALAU MAU, malalui DS (darurat sipil) yang juga memiliki
payung politik dan hukum. Kita bisa mengerti mengapa mereka memberikan usulan
munafik seperti ini, jika kita ingat bahwa AHMAD TIRTOSUDIRO adalah "bekas TNI"
dan "mastermind-nya ICMI yang aktif bekerja di belakang layar", yang juga
merupakan "pendukung Laskar Jihad!" Budi Harsono tentu saja akan mengutamakan
kepentingan kelompok TNI (yang juga pendukung Laskar Jihad) daripada perdamaian
Maluku.
Ahmad Tirtosudiro kemudian menyatakan, "pemerintah dapat lebih tegas menghadapi
berbagai ancaman dan potensi perpecahan di Ambon, terutama dalam menghadapi
pihak-pihak yang sulit diajak berunding." Bagaimana DPA bisa berfungsi sebagai
"otak dan hati" bagi Presiden, jika ketuanya sendiri hanya memiliki "separuh otak dan
separuh hati"? KETEGASAN DAN KESUNGGUHAN SESEORANG UNTUK
BERKATA DAN BERTINDAK BENAR, TIDAK TERGANTUNG DARI LINGKUNGAN
ATAU KONDISI YANG DICIPTAKAN/DIBERLAKUKAN!" DS tidak efektif karena
"pembangkangan Militer/Polisi yang direstui Jakarta"! Karena itu, DM bukan kondisi
dimana Pemerintah NKRI bida bertindak lebih tegas, tetapi situasi dimana "ALIANSI
penjahad, Pemerintah NKRI-TNI/Polri-Laskar Jihad bisa lebih terjamin dan
tersembunyi untuk meningkatkan kesewenangan dan penindasan"! Maluku akan
bermandikan EKSEKUSI TANPA SIDANG demi kepentingan ALIANSI! Apa mungkin
terjadi bahwa DPA bergabung dengan DPR/MPR dan ALIANSI untuk menghadapi
FKM di dalam debat terbuka? TIDAK! Mereka terlalu jahad, pengecut dan munafik
untuk berhadapan dengan kenyataan tentang kebenaran!
Walaupun Budi Harsono mengusulkan agar pemerintah menerapkan Darurat Militer
dengan alasan "evaluasi lapangan menunjukkan bahwa situasi di lapangan sudah
semakin tak terkendali", saya tidak cukup bodoh untuk tidak mengerti bahwa "hasil
evaluasi sudah dirumuskan sebelum evaluasi dilakukan", dan catatan utamanya
adalah "GANTUNG SEPARATIS KRISTEN DAN SELAMATKAN PEJUANG MUSLIM
BAGI INTEGRASI NKRI, LASKAR JIHAD, dimana konflik Maluku yang horisontal
diubah menjadi konflik vertikal
Sebaliknya, saya setuju dengan apa yang dikedepankan Sekretaris Jenderal Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Asmara Nababan, bahwa "Darurat Militer hanya
menciptakan ketenangan yang semu. Soalnya, ketidaksiapan mental aparat
keamanan yang diterjunkan juga akan membuka peluang timbulnya kasus-kasus
pelanggaran HAM. Asmara mengimbau pemerintah untuk mengedepankan
pembentukan sikap netralitas dan profesionalisme anggota Polri/TNI yang bertugas di
Maluku. Di samping itu, sejumlah hasil yang sudah dicapai dalam Pertemuan Malino
II agar segera ditindaklanjuti melalui forum-forum serupa. Jelasnya, untuk
mengakomodir dan menginventarisir masalah-masalah yang masih luput dalam
Deklarasi Malino II [baca: Sebelas Kesepakatan Mengakhiri Pertemuan Malino]."
Masalahnya adalah, apakah PUPUR DI WAJAH PEMERINTAH NKRI MASIH BISA
DIJADIKAN SAGU BAGI RAKYAT MALUKU? Pemerintah NKRI dan kroni-kroni
ALIANSI-nya harus dimasukkan ke dalam "Keadaan Darurat Moral-Intelektual untuk
memadamkan sifat munafik, cinta dusta, jahad dan serakah, yang memberontak
terhadap kebenaran!"
Kalaupun ada daerah yang ingin keluar dari NKRI, janganlah mereka disalahkan! NKRI
sendiri yang harus disalahkan karena telah kehilangan Nasionalisme-nya, dan yang
ada pada NKRI sekarang adalah "Nasionalisme sampalan yang betumpu pada
kepentingan dan pemuasan nafsu golongan (sektarian)"! Hal ini tercermin di dalam
Antara, (01/05/02), dimana Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berpendapat,
karena pemerintahan darurat sipil di Maluku tidak berjalan efektif maka pemerintah
pusat harus sudah mulai mempertimbangkan berbagai cara lain, seperti darurat sipil
plus atau darurat militer, lagi-lagi tanpa mampu mengemukakan dasar-dasar penilaian
mereka. Bagaimana NKRI bisa memiliki ketahanan Nasional untuk menjaga
keutuhannya, sementara LEMHANAS ternyata hanya mampu menampakkan diri
sebagai "sekawanan kambing yang hanya mampu untuk ikut-ikutan mengembik"! Jika
berbicara tentang sesuatu yang tidak efektif, orang akan berpikir untuk mencoba
mengefektifkannya terlebih dahulu! Setelah tidak berhasil, barulah alternatif
penggantian dipikirkan, dengan catatan bahwa "unsur penyebab ke-tidakefektifan-nya
tidak akan muncul lagi. Lemhanas malah mengusulkan untuk mengantisipasi
"pembangkangan segelintir anggota TNI/Polri yang didukung oleh Jakarta, dengan
memberikan wewenang penuh pada TNI/Polri"! Kalau tidak bodoh, tentu munafik
namanya!
Dari tadi, dan mungkin sampai akhir tulisan ini, kita hanya akan ketemu "satu orang,
yang memiliki pandangan objektif yang dilandasi oleh kejujuran dan keberanian untuk
mengatakan yang benar, seperti Asmara Nababan di atas! Coba perhatikan yang di
bawah ini!
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Roy BB Janis (Kompas, 01/05/02), mengatakan bahwa
"Presiden meminta agar orang-orang yang menyulut kembali kerusuhan di Ambon,
termasuk yang membangkitkan gerakan separatisme, agar ditindak tegas lewat jalur
hukum", padahal Pemerintah NKRI sendiri tidak berani "membuat ketetapan politik
melalui jalur hukum, bahwa RMS, dan karena itu FKM juga, adalah gerakan
separatis!" Si tambun munafik dan pengecut ini hanya berani melafalkan
"separatisme" yang berhubungan dengan kerusuhan Maluku, tanpa menyinggung
"perusuh dan panjarah", Laskar Jihad, dan para desertir TNI/Polri yang SUDAH
BERULANG-KALI DIBEKUK, tetapi tidak pernah digiring ke arah jalur hukum! Bilang
ke Megawati, berhentilah menjual OMONG KOSONG!
Kebingungan menghadapi "Tekanan Jakarta" dan "Panggilan Maluku", Gubernur
Maluku, Mohammad Saleh Latuconsina, menyatakan bahwa (Jakarta Post, 02/05/02)
"Laskar Jihad yang didukung oleh segelintir Muslim Maluku, erat terkait dengan
Penyerangan dan Pembantaian di Desa Kristen, Soya, berdasarkan Khotbah Iblis dari
Jafar Umar Thalib di Mesjid Al Fatah, Ambon"! Selain akan mengundang bantahan
bertubi-tubi dari Laskar Jihad dan berbagai Ormas Islam, pernyataan Mohammad
Saleh Latuconsina amat bertendensi melindungi kejahatan TNI/Polri di dalam
kerusuhan Maluku. Kejahatan TNI/Polri terlindungi dan suasana jadi ramai dengan
kemelut lalu-lintas bantahan, lalu masalah intinya jadi terlupakan lagi! Hal ini sering
membingungkan karena orang masih saja melihat Pemerintah NKRI, TNI/Polri dan
Laskar Jihad sebagai pihak yang berdiri sendiri-sendiri. Berapa banyak penyusupan
dan pembantaian seperti di Desa Soya, harus terjadi, sehingga orang melihat adanya
ALIANSI ini? Barapa desa Kristen lagi yang harus musnah seperti Alang Asaude
(Seram) dan Waiselang (Buru), baru orang percaya bahwa ALIANSI itu memang lagi
berjahad di Maluku? Atau bangsa ini sudah terlalu rendah akhlaknya sehingga hanya
mampu berputar-putar di dalam kemelut "Laskar Jihad atau TNI/Polri…TNI/Polri atau
Laskar Jihad", untuk melupakan inti permasalahan bahwa tindakan biadab itu sudah
sering terjadi dan akan terus terjadi, atas nama "pembelaan integrasi NKRI"?
(Bersambung ke bagian-2)
Salam Sejahtera!
JL.
|
