TASIKMALAYA, (PR).-
Bupati Tasikmalaya Drs Tatang Farhanul Hakim mengakui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya sejak terbentuknya Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya turun drastis. Sebelum ber-pisah dengan Pemkot, PAD Tasik sekitar Rp 23 miliar. Namun tahun anggaran 2002 hanya sekitar Rp 7 miliar dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 58. Angka itu menurut Bupati, merupakan PAD terendah di Jabar.

Saat memberikan pengarahan da-lam acara Forum Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbang) di Pendopo, Rabu (26/6) kemarin, Bupati mengatakan hal itu. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badang Koordinasi Wilayah Priangan H Hasymi Romly, SH, MBA, MM, Sekda Tasik Drs Bubun Bunyamin, seluruh kepala dinas/instansi dan para camat se kabupaten Tasikmalaya serta LSM dan tokoh masyarakat juga utusan dari kabupaten Garut dan Ciamis.

Secara teoritis, lanjut Bupati, diprediksikan tahun 2003, PAD Tasik tidak akan jauh meningkat bahkan untuk IPM hanya mampu meningkat maksimal dua digit. Itu-pun seandainya seluruh variabel bernilai positif dan meningkat. "Memang kabupaten Tasik setelah pisah dengan Pemkot, secara riil pendapatannya turun. Ini akan berpengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya pembangunan," kata Tatang FH.

Kalau melihat kenyataan, menurut Bupati, sarana umum seperti jalan, irigasi, jembatan dan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan, sudah mengalami kerusakan yang parah. Bahkan untuk memperbaiki jalan di Tasik saja, Pemkab harus mengeluarkan dana Rp 500 miliar. Begitu juga untuk bidang pendidikan, harus ada Rp 200 miliar. Belum lagi untuk memperbaiki fasilitas umum lainnya.

"Ini sangat ironis. PAD kita hanya sekitar Rp 6 miliar atau Rp 7 miliar, sementara dana yang dibutuhkan sangat jauh dari pendapatan. Makanya kami mengharapkan agar APBD Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk tahun anggaran 2003 dapat diarahkan untuk menunjang program-program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," ungkapnya seraya mengatakan, Tasik akan menyediakan lahan seluas-luasnya baik untuk implementasi APBD Jabar, maupun sumber APBN.

Selain mengharapkan ke provinsi dan pusat untuk menutupi keterbatasan itu, Bupati juga meminta agar para kepala dinas/instansi dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya tinggal diam di kantor. Tapi harus sering-sering datang ke pusat atau ke provinsi untuk melobi pro-yek atau dana yang bisa dipakai di kabupaten.

"Kepala dinas harus proaktif. Jangan hanya di kantor saja. Lobi ke atas! Jadi sekarang paradigmanya bukan menunggu proyek, tapi dituntut untuk menciptakan proyek dengan cara melobi ke provinsi dan ke pusat," katanya. Bupati mencontohkan agar obyek wisata Galunggung dan Cipatujah turun sehingga PAD meningkat.

Tiga program

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengatakan bahwa Tasik kini dihadapkan kepada tiga isu strategis yang berpengaruh kepada penentuan arah dan kebijakan pembangunan. Yaitu, persoalan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga isu itu merupakan variabel utama indeks pembangunan manusia yang dijadikan indikator keberhasilan pembangunan daerah.

"Makanya isu itu dimasukkan dalam program pembangunan tahun anggaran 2003, ditambah dengan bidang pembangunan transportasi karena kondisi dan tingkat kerusakan jalan sudah cukup luas dan kini kondisinya sudah mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat," katanya.

Sebagai hasil evaluasi dalam kebijakan sebelumnya, Bupati mengakui banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai belum tersentuhnya obyek-obyek penting yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu ia mengajak kepada semua unsur pe-laku pembangunan dan masyarakat baik dari kalangan perguruan tinggi, swasta-pengusaha, LSM, agar berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. (A-113)***