Menurut sejarah wilayah Tasikmalaya telah memiliki
pemerintahannya sendiri sejak tanggal 13 Badrapada
atau sama dengan 21 Agustus 1111. Data tersebut
tercantum pada Prasasti Geger Hanjuang yang
ditemukan KF Holle pada 1677 dan sempat disimpan
oleh Dr Krom pada tahun 1914. Menurut catatan
sejarah, pemerintah yang berkuasa saat itu adalah
Kerajaan Galunggung dengan pemerintahan yang
berbentuk Kebataraan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, status
pemerintahan Tasikmalaya berubah menjadi
Kota Administratif (Kotif), tepatnya pada tgl
3 November 1976, melalui PP No 22 Tahun 1976.
Kemudian sejak tgl 17 Oktober 2001 statusnya
ditingkatkan menjadi kota.

Jadi sejak tgl 17 Oktober 2001, pemerintahan Tasikmalaya resmi terbagi menjadi
pemerintahan KOta dan pemerintahan Kabupaten. Pemerintahan kota Tasikmalaya
mencakup delapan kecamatan, yakni Indihiang, Cibeureum, Mangkubumi, Kawalu,
Taman Sari,  Cihideung, Tawang, dan Cipedes (lihat peta).

Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri. Ini tercermin dari banyaknya lembaga
pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Jumlah pesantren di kota ini tercatat
kurang lebih 700 buah, yang tersebar di berbagai wilayah kota dan pedesaan.
Sebagian di antara pesantren tersebut punya pengaruh yang cukup luas di
Jawa Barat, seperti : Pesantren Cipasung, Pesantren KHZ Musthafa Sukamanah,
Pesantren Manonjaya, Pesantren Bahrul Ulum Awipari, dan pesantren Suryalaya.
Melihat jumlah pesantren yang banyak itu, Tasikmalaya dapat disejajarkan dengan
Kota Kediri dan Jombang yang juga memiliki jumlah pesantren yang banyak.