From: "Joshua Latupatti" joshualatupatti@hotmail.com
Date: Tue, 05 Feb 2002 07:31:46 +0000
DI SEPANJANG JALAN KE MALINO II (1)
 download artikel in print friendly version Tanggapan-tanggapan Joshua Lainnya
Salam Sejahtera!
Saudara-saudara sebangsa,
Jalan Raya Maluku-Malino sudah mulai dirambah, dan menurut kata orang,
perkembangannya menggembirakan. Bagi saya pribadi, apa yang dilakukan
Pemerintah Indonesia sekarang ini, hanyalah 'memangkas rumput' dan 'tidak
mencabutnya'. Akar permasalahan itu sendiri tetap erat mencengkeram tanah. Akar
permasalahan yang saya maksudkan sebagai 'tidak tecabut' itu, tentunya berbeda
dengan yang dimaksudkan oleh Al Fatah, apalagi oleh "laskar juhad" dan para
simpatisannya. Perbedaan itu memang biasa terjadi, tetapi logika didalam kejujuran
jualah, yg. akan menentukan, mana akar permasalahan sebenarnya, dan saya akan
berusaha memperlihatkannya.
Sebelumnya, anda diminta untuk memperhatikan satu "kecenderungan umum" yang
akan terlihat di dalam 'bagian-bagian berita' yang saya kutip. Saya akan
membahasnya pada bagian paling akhir nanti sebagai sebuah kesimpulan umum
juga.
Perhatikan tiga kutipan di bawah ini, yang ungkapan 'supremasi hukum' nya saya
hurup-besarkan.
LIPUTAN6.COM; 2002-01-26
Kelompok Bertikai di Maluku Mendesak Penegakan Hukum
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang berasal dari Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Ambon sempat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Gubernur
Maluku. Dalam orasinya, pengunjuk rasa juga meminta pemerintah pusat
mengoptimalkan SUPREMASI HUKUM di daerah tersebut.
DEWAN PIMPINAN PUSATFORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Penegakan Supremasi Hukum Dulu, Baru Dialog;
Ambon, LaskarJihad.or.id, 28 Januari 2002 Ketua Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Muslimin Maluku Drs. Muhammad At Tamimi, M.Ag menegaskan, PENEGAKAN
SUPREMASI HUKUM merupakan hal terpenting sebelum menuju ke meja
perundingan.
DETIKCOM; 2002-01-28
Warga Ambon Menolak Rekayasa
Belum diketahui, apakah Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono sempat
menyaksikan spanduk-spanduk yang dipampang di beberapa jalan di Ambon Maluku
untuk menyambut kedatangannya pada Jumat (25/1/2002) lalu. Spanduk-spanduk itu
dipasang oleh kelompok muslim, yang secara tegas menuntut PENEGAKKAN
HUKUM di Maluku.
JOSHUA:
Kelihatannya, kelompok Muslim berusaha memperkenalkan diri sebagai "kelompok
pencinta dan pendamba supremasi hukum". Mohon dicatat bahwa yang saya
maksudkan dengan "kelompok Muslim", lebih banyak terkait dengan kelompok dan
atau tokoh yang terlibat di dalam bahasan ini. Teriakan bertubi-tubi ini sepertinya juga
ingin memperlihatkan bahwa "pihak yang tidak meneriakkan tuntutan penegakkan
supremasi hukum-pihak Kristen adalah pihak yang "melanggar hukum"! Apa memang
begitu kenyataannya, atau hanya sekedar "maling teriak maling"? Mari kita telusuri
terus.
DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
At Tamimi yang mewakili kelompok Islam kepada Menko Kesra dan rombongan
menandas-kan, pihak Muslim tidak akan pernah mengadakan dialog atau berdamai
dengan pihak Kristen sebelum ditegakkannya supremasi hukum dengan mengungkap
akar permasalahan 19 Januari 1999. "Jangan parsial, tetapi seluruh akar
permasalahan diungkap. Tidak ada dilaog dengan pihak Kristen sebelum supremasi
hukum ditegakkan," tandasnya.
JOSHUA:
Begitu besarnya rasa cinta si Attamimi pada supremasi hukum, sehingga dia segera
menjatuhkan ultimatum, "Tidak ada dilaog dengan pihak Kristen sebelum supremasi
hukum ditegakkan". Pertanyaan untuk Attamimi adalah, "Apa gunanya dialog, kalau
dua pihak yang bertikai menempuh jalur pengadilan?" Artinya, dialog diadakan untuk
mencari penyelesaian dengan jalan damai atau kompromi, dan jika memeui jalan
buntu barulah perbedaan itu diselesaikan melalui jalur hukum formal. Yang saya
kuatirkan adalah bahwa "tuntutan menggebu-gebu untuk menegakkan supremasi
hukum", adalah salah satu dari cara - cara licik untuk "menghindari dialog". Orang
biasanya ribut untuk ke pengadilan, kalau dialognya gagal, tetapi bukan sebelum
dialog diadakan. Masalah seputar 19 Januari 1999 dan RMS akan kita bahas nanti,
tapi cobalah lihat keanehan logika si Attamimi di bawah ini.
DEWAN PIMPINAN PUSATFORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Ditegaskannya, pihak Muslim siap untuk dipanggil ke meja pengadilan jika
dinyatakan bersalah dalam pertikaian yang didalangi oleh kelompok separatis RMS.
"Negara ini merupakan negara hukum, sehingga setiap yang bersalah harus diproses
secara hukum," katanya.
JOSHUA:
Seperti yang saya katakan di atas. menurut logika normal 'dialog dulu, kalau buntu,
baru ke pengadilan'. Si Attamimi menuntut, 'pengadilan dulu, baru dialog'. Sekarang,
si Attamimi katakan "bersalah dulu, baru ke meja pengadilan", dan bukannya ke meja
pengadilan dulu, baru dinyatakan bersalah (atau tidak bersalah)!? Saya kuatir, bahwa
perkiraan saya tentang cara licik untuk menghindari dialog, memang merupakan
kenyataan.
DEWAN PIMPINAN PUSATFORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Pada kesempatan tersebut, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Ambon itu juga menegaskan kesetiaan kaum Muslimin Maluku untuk tetap
berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kaum Muslimin,
katanya, siap untuk kehilangan beberapa generasinya ke depan karena berperang
daripada harus keluar dari bing-kai NKRI. "Sebab, konflik yang terjadi di Maluku
merupakan konflik separatis yang dibung-kus dengan konflik SARA," tegas At
Tamimi.
JOSHUA:
Saya sebenarnya bisa saja percaya pada pernyataan si Attamimi ini, tetapi saya
sudah terlanjur curiga pada 'kemiringan logikanya' yang tidak lazim untuk seorang
"Drs-MAg". Pertama, dia harus memberikan alasan bagi pernyataan ini, yang
menjelaskan, "mengapa Muslim Maluku harus berbeda dengan Muslim Aceh", yang
bersimpati pada GAM, misalnya. Bukankah "Kahar Muzakar" dan "Karto Soewiryo",
serta "DII/TII, NII, dll", berkaitan dengan Islam? Lalu apa yang membedakan Islam di
Maluku dari Islamnya Karto Soewiryo, dkk? Yang yang dilakukan kalian sekarang ini,
selain yang dilakukan oleh GAM, bukanlah keluar dari bingkai NKRI, tetapi
"mengganti bingkai NKRI"! Apa bedanya Attamimi? Yang paling getol menulis NKRI di
dada mereka, justeru lebih "berbau onta" daripada si Arab sendiri!
DEWAN PIMPINAN PUSATFORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Sebab, lanjut At Tamimi, permasalahan 19 Januari 1999, dan keterlibatan RMS dalam
keru-suhan di Maluku laksana penyakit kanker dalam tubuh. Jika penyakit yang
berbahaya ini tidak segera dibedah dan dibuang, kata Attamimy, maka cepat atau
lambat tubuh itu akan hancur menjadi debu.
JOSHUA:
Saya tidak akan bosan memberikan penjelasan bahwa apa yang dikenal sebagai
"Lebaran Berdarah" atau "Idul Fitri Berdarah", adalah "nama dari Posko dan Tim
Advokasi" yang diresmikan oleh MUI-Maluku di Al Fatah, Ambon, pada tanggal '6
Januari 1999'" Lebaran, 19 Januari 1999 memang 'berdarah', dan yang pertama
ditumpahkan adalah "darah warga Kristen Ambon"!
Kita tahu bahwa "laskar jihad" adalah pembuat ulah di Jakarta, di Maluku, di Maluku
Utara, di Poso, di Ngawi, di Nganjuk dan lain-lain tempat. Siapakah sebenarnya yang
adalah "kanker ganas" di dalam tubuh NKRI?
DEWAN PIMPINAN PUSATFORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Namun, lanjutnyav (Ketua Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar Muslimin Maluku Drs.
Muhammad At Tamimi, M.Ag), untuk mengungkapkan kasus 19 Januari 1999
pihaknya akan mengusut secara bertahap. "Masalah supremasi hukum harus kita
tegakkan bersama. Itu akan kita tindak lanjuti dengan program-program yang akan
segera disusun," katanya.
JOSHUA:
Si Attamimi ini mengatakan ingin "mengusut", tetapi yang dia lakukan adalah
"mengkusut". Jika si Attamimi benar mengusut, maka dia akan harus mengurai
peristiwa lahirnya Posko dan Tim Advokasi Lebaran Berdarah pada tanggal 6 Januari
1999 tersebut, yang membuat si Ketua MUI-Maluku, Kol. Pol. R. Hasanussi,
sekarang "bersembunyi" dan "membisu" di Ternate sana! Tetapi, karena yang
dilakukan si Attamimi adalah mengkusutkan yang benar, maka daerah Kristen
Mardika dan Silale yang diubah menjadi unggun api pada sore hari, 19 Januari 1999,
sekitar pukul 15. 30, hampir secara serentak, selalu diputarbalikkan sebagai
serangan pihak Kristen terhadap Muslim yang lagi berlebaran. Cobalah tanyakan si
pendusta beriman ini, program idiot apa yang bisa disusunnya untuk mengubah
Mardika dan Silale menjadi daerah Muslim?
TEMPO; 2002-01-28
Dianggap Diskriminasi, FPI Maluku Gugat Kapolri Rp 10 Miliar
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali di pra-peradilankan oleh Front
Pembela Islam Maluku (FPIM) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. FPIM juga
mempra-peradilankan Kapolda Maluku dan Kapolres Ambon. Pasalnya, menurut M
Husni Hutuhe-na, Ketua Umum PB FPIM, Kapolri dan jajarannya dianggap melakukan
perbuatan melawan hukum dan diskriminasi hukum dengan mengabaikan laporan
FPIM ke Polres Ambon pada 26 Maret 2001 tentang keterlibatan Gereja Protestan
Maluku (GPM) dan Gereja Roma Katolik (GRM) Keuskupan Amboina dalam konflik di
Ambon.
JOSHUA:
Ini lagi salah satu kambing bandot bergelar SH, yang selalu rajin mengarang cerita
dusta untuk menyalurkan niat jahatnyaa. dengan mengandalkan ilmu hukum
jungkir-balik uang dimiliknya. Jika tidak karena kerusuhan, anda tidak akan pernah
mendengar nama si SH-idiot ini! Semua orang di Ambon sini tahu betul dan saksikan
sendiri bahwa GPM dan FKM itu bagaikan anjing dengan kucing, dan saya sendiri
pernah mengritik GPM dengan "Pesan Tobat" mereka yang mendiskreditkan RMS.
Kita akan singgung masalah RMS ini lebih lanjut, setelah melihat pernyataan dungu
yang mirip dengan punya si Attamimi di atas (bersalah dulu baru ke pengadilan).
TEMPO; 2002-01-28
"Bila polisi memandang sudah cukup bukti, seyogyanya mereka melakukan
penyelidikan. Sebaliknya, kalau tidak cukup bukti harus diterbitkan SP3 (Surat
Penghentian Proses Penyidikan). Tidak malah dibekukan seperti sekarang ini," kata
Hutuhena kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (28/1).
JOSHUA:
Lihat hasi dari inteligensia kambingnya si Putuhina! Jika sudah ada bukti yang cukup,
proses perkara ditingkatkan ke Kejaksaan. Kalau belum cukup bukti, polisi harus
melakukan penyelidikan untuk mencari tambahan bukti. Jika logika si SH-idiot ini
sudah miring sedemikian miring, siapa yang bisa percaya bahwa "pengaduannya"
bukan merupakan tuduhan mentah yang tidak beralasan? Seharusnya, si Putuhina
inilah yang ditahan, karena sudah terlalu sering menyebarkan tuduhan dan fitnahan
dungu yang tak mampu dia buktikan sendiri, seperti "daftar pas-100 provokator" yang
tidak berani dipertanggung jawabkan dihadapan PDSD-Maluku, sesuai dengan
tantangannya. Mengapa kambing ini masih juga dibiarkan bebas mengembik?
Jika hukum harus ditegakkan di Maluku, pihak manakah yang sudah terang-terangan
melanggar hukum? Apakah kelompok milisi sipil seperti "laskar jihad", memenuhi
ketentuan hukum di Indonesia? Apakah penyusupan "laskar jihad" ke Maluku, dengan
melanggar larangan Presiden RI, dapat dikatakan sebagai tindakan yang sesuai
dengan ketentuan hukum? Semua ini adalah "kasus yang amat jelas, yang tidak
memerlukan tambahan bukti apapun juga"! Mengapa para "pembela penegakan
supremasi hukum di Maluku", tidak melihat "pelanggaran hukum yang begitu jelas" di
depan batang hidung mereka?
Karena mereka hanya berdalih dan berlagak adil untuk menyembunyikan
ketidak-inginan mereka terhadap rekonsiliasi! Mengapa mereka harus merasa tidak
senang? Karena kedamaian tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa pada
segelintir idiot seperti si Attamimi dan Putuhina. Jika tidak karena kerusuhan, tak ada
seorangpun yang akan melirik orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang
'tidak terpakai' di dalam keadaan normal! Selain itu, perdamaian akan menelanjangi
'kejahatan mereka', yg. terencana dengan baik melalui Al Fatah dan MUI-Maluku. Kita
akan menyaksikan kecenderungan yang sama di sepanjang bahasan ini, terhadap
usaha mendamaikan Maluku!
KOMPAS, SENIN, 28 JANUARI 2002, 16:12 WIB
Menko Polkam: Ada Kelompok Ingin Hambat Proses Rekonsiliasi;
Jakarta, KCM Laporan: Angelina Maria Donna - Menko Polkam Susilo Bambang
Yudhoyono mengakui ada kelompok yang ingin mengham-bat proses rekonsiliasi
yang sedang berjalan saat ini, tetapi pemerintah tetap bertekad akan meneruskan
proses tersebut. Pernyataan itu diungkapkannya dalam menanggapi terjadinya
peledakan bom di Maluku setelah dirinya melakukan kunjungan ke Ambon Sabtu
(26/1) lalu.
JOSHUA:
Beginilah cara kerja si Susilo Bambang Yudhoyono, yang bagaikan menjual kucing di
dalam karung. Dia tahu benar, siapa atau kelompok mana yang tidak menghandaki
terwujudnya perdamaian di Maluku, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Dia tahu
benar, pihak mana yang meledakkan bom setelah kunjungannya ke Ambon, tetapi dia
malah membuatnya menjadi teka-teki. Susilo Bambang Yudhoyono bersikap
demikian, agar "laskar jihad" yg. dilindunginya tidak tersentuh, san tetap memperoleh
kebebasan untuk menjadikan isu-isu FKM/RMS sebagai alasan untuk
menghalang-halangi atau menghambat proses rekonsiliasi. Inilah salah satu indikasi
dari kerja Pemerintah Indonesia akibat tekanan dari luar, dan bukan karena itikad baik
dari dalam.
MASARIKU NETWORK; 2002-02-01
Merambah Jalan Perundingan - Pertemuan awal di Makasar. 2
Lebih kurang kami menyepakati 14 item persamaan dari tuntutan bersama,
sementara faktor perbedaan terfokus pada 2 item besar yakni masalah RMS/FKM
yang menjadi tuntutan dele-gasi Muslim, serta masalah Laskar Jihad yang menjadi
tuntutan Kristen. Sejak awal kami yakin bahwa dua masalah ini akan menjadi point
krusial dalam perundingan di tahap berikut-nya. Sementara itu dalam kesempatan
pertemuan dengan delegasi Muslim diinformasikan bahwa mereka menolak
pelaksanaan perundingan di Malino - Sulsel, dan lebih memilih dilaksanakan di
Kalimantan.
JOSHUA:
Seperti yang sudah dikatakan diatas, delegasi Muslim tidak punya alasan apa-apa
untuk menjadikan FKM/RMS sebagai faktor penghambat rekonsiliasi atau "baku bae"
antara 'Salam-Sarani Maluku'! Jika delegasi Muslim datang ke Meja Perundingan
dengan membawa sedikit kejujuran, mereka harus mengakui bahwa RMS adalah
milik 'Salam-Sarani' Maluku. Ketika dr. Alex Manuputty dkk. menaikkan bendera
RMS di Kudamati, Bendera RMS berkibar pula di desa-desa Muslim seperti "Tulehu"
dan "Hitu". Jika FKM hanya berpusat dan berkisar pada warga Kristen Maluku, tidak
mungkin Bpk. "Umar Santi", akan bersedia menjadi Ketua FKM Regional Eropa,
ataupun dipillih oleh warga Kristen Maluku untuk meduduki jabatan tersebut. Sebagai
"anggota parlemen Belanda", Bapak. Umar Santi bukanlah orang bodoh untuk diajak
berkomplot oleh warga Kristen Maluku untuk menghancurkan sesama Muslim
Maluku.
Siapapun yang ingin mendapatkan kebenaran tentang RMS, menyangkut
kebersamaan "Salam-Sarani Maluku", dipersilahkan ke situs "Ambon Berdarah"
untuk melihat dua "foto bersejarah" pada bagian archive-nya. Kedua foto itu berbicara
banyak tentang "Salam-Sarani Maluku di dalam RMS"!
REPUBLIKA; 2002-01-27
Menko Polkam Enggan Klarifikasi Soal Keterlibatan RMS
Laporan: Sukirno
Ambon-RoL-- Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata masih enggan
untuk menanggapi permintaan masyarakat agar mengklarifikasi keterlibatan gerakan
separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan Laskar Jihad dalam kerusuhan
bernuansa SARA di Maluku, sejak 19 Januari 1999 lalu.
JOSHUA:
Jika Susilo Bambang Yudhoyono tidak bersedia untuk mengungkapkan 'kebenaran'
tentang Kerusuhan Maluku, lalu berdasarkan apa sajakah "konsep perdamaian bagi
Maluku" disusunnya, dan bagaimanakah caranya dia mensosialisasikannya kepada
rakyat Maluku? Bagaimana orang bias memadamkan api, tanpa tahu dimana
sumbernya? Dengan apakah orang mencegah timbulnya asap, tanpa mematikan
sumbernya yang tetap membara? Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengurus
'masalah-masalah formalitas tentang mendamaikan Maluku', tanpa berani menyentuh
inti permasalahannya!
REPUBLIKA; 2002-01-27
''Saya tidak ingin memberikan tanggapan yang terburu-buru soal permintaan kedua
komunal di Maluku agar mengklarifikasi keterlibatan separatis RMS dan Laskar
Jihad,'' katanya, di Ambon, Sabtu sore. Lebih lanjut, Menko Polkam yang berada di
Ambon bersama Menko Kesra, Yusuf Kalla serta sejumlah pejabat TNI/Polri dan sipil
dalam rangka mengkaji penye-lesaian kerusuhan di Maluku mengatakan, tengah
mengolah keterlibatan separatis RMS dan Laskar Jihad.
JOSHUA:
Menkopolkam, Susilo bambang Yudhoyono, bukannya tidak mau memberikan
pernyataan yang terburu - buru, tetapi dia tidak mau memberikan pernyataan sama
sekali. Dia tidak bisa memberikan pernyataan tentang keterlibatan RMS didalam
Kerusuhan Maluku, karena dua hal. Pertama, karena dia tidak punya apa-apa tentang
keterlibatan RMS di dalam Kerusuham Maluku, karena RMS memang tidak terlibat.
Kedua, jika dia memberikan pernyataan tentang RMS yang tidak terlibat, maka dia
harus memberikan pernyataan tentang "laskar jihad" yang keterlibatannya di dalam
Kerusuhan Maluku adalah sebuah kenyataan. Dengan demikian, kita bisa saja
meringkas uraian ini, bahwa "Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin mengusik
"laskar jihad" dengan pernyataannya!
REPUBLIKA; 2002-01-27
''Yang pastinya, semua permasalahan telah diidentifikasi guna disusun program
penyelesaian dengan harapan kerusuhan di Maluku terselesaikan,'' tandasnya.
JOSHUA:
Inilah akibatnya kalau sang Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono, bermain
kotor, dan berpikir bahwa rakyat Maluku terlalu bodoh untuk mengetahuinya. Jika
semua masalah sudah teridentifikasi untuk penyusunan program penyelesaian konflik
di Maluku, berarti "akar permasalahan" juga sudah ditemukan. Siapa 'penyebab',
siapa 'yang memulai', dan siapa 'yang mengeskalasi serta melanggengkan' konflik
Maluku, juga sudah diketahui. Jika itu RMS, silahkan katakan. Jika itu MUI-Maluku
dan Al-Fatah, utarakan juga. Jika itu Pemerintah Indonesia atau "laskar jihad",
ungkapkanlah. Mengapa bolak - balik di dalam selimut, jika Susilo Bambang
Yudhoyono ingin menyelesaikan masalah Maluku secara tuntas? Susilo
BambangYudhoyono sepertinya sedang menjual 'kucing di dalam karung'!
REPUBLIKA; 2002-01-27
Ditanya tentang dugaan jaringan Al Qaeda telah berada di Maluku, ia mengelak untuk
me-nanggapinya. ''Saya telah menyerahkan masalah itu ke Kapolda Maluku,'' katanya
sambil berlalu untuk naik bus ke bandara Pattimura guna berangkat ke Ternate,
Maluku Utara.(zis)
JOSHUA:
Jaringan Al Qaeda memang "sudah masuk ke Maluku", melalui "laskar jihad", "laskar
mujahidin", dan laskar-laskaran yang lain, yang mati-matian membantah hubungan
mereka dengan Al Qaeda, dengan saling menuduh dan bila perlu dengan berdusta.
Apakah bisa diterima akal sehat, bahwa seorang Menteri Koordinator Politik dan
Keamanan, menyerahkan urusan penanggulangan 'jaringan terorisme internasiona'
kepada seorang Kapolda? Bukankah Pemerintah Pusat yang harus menangani
masalah - masalah yang berkaitan dengan pihak internasional?
Pernyataan-pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono semakin ngawur dan
mencurigakan! Sikapnya ini tidak jauh berbeda dengan sikap 'anak-anak asuhannya'
di bawah ini!
DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Tak Akui RMS, Hanya Akan Langgengkan Konflik
Menurutnya (Drs. Burhanudin Tidore, Staf Pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Ambon), pernyataan Mandagi mengindikasikan ketakutan mereka
karena keter-libatannya dalam kerusuhan di Maluku. "Sebab, apabila gerakan
separatisme, keterlibatannya diakui Pemerintah, sangat beresiko bagi eksistensi
RMS dan elit-elit Gereja," tandas Buran-udin.
JOSHUA:
Mengapa banyak isntitusi yang menggunakan atribut Islam, seperti MUI dan STAIN,
ternyata lebih banyak berdusta daripada berkata benar? Dosen STAIN pendusta ini
sudah tahu, bahwa RMS bukan hanya milik warga Kristen Maluku sehingga warga
Kristen tidak perlu katakutan sendirian, jika Kerusuhan Maluku memang disebabkan
oleh gerakan separatis RMS. Jika Petinggi GPM dan Keuskupan Amboina memang
ketakutan, bukankah mereka seharusnya menentang usaha perdamaian yang akan
menelanjangi kejahatan mereka? Kenyataannya, merekalah yang sangat menyambut
usaha perdamaian tersebut? Siapa sebenarnya yang ketakutan, sehingga mencoba
menghambat proses rekonsiliasi dengan memakai macam-macam alasan bodoh dan
tidak jujur? Apakah benar bahwa dosen STAIN memang serendah ini mutunya?
ANTARA; 2002-01-27
PEMERINTAH HARUS KLARIFIKASI KETERLIBATAN RMS DALAM KONFLIK
MALUKU;
09:07:11 PM - Ambon. Sejumlah kalangan masyarakat di Ambon mendesak
Pemerintah Pusat agar segera mengklarifikasi tentang keterlibatan organisasi
sempalan Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai dalang konflik bernuansa SARA di
Maluku seperti yang dituding selama ini. `Kami telah meminta perhatian Pemerintah
Pusat untuk segera atas nama negara melakukan klarifikasi tentang benar-tidaknya
keterlibatan RMS dalam konflik Maluku,` ujar salah seorang tokoh Pemuda Drs. John
Ruhulessin, STh, di Ambon, Minggu.
JOSHUA:
Jika melihat pernyataan ini secara keseluruhan, saya sangat bersuka-cita, bahwa ada
seorang Kristen, STh lagi, yang menantang Pemerintah RI untuk membuktikan
terlibat atau tidaknya RMS di dalam Kerusuhan Maluku! Hal ini membuktikan bahwa
warga Kristen tidak takut pada kebenaran, apapun isi dari kebenaran itu. Di dalam
bentuk yang lain, FKM juga malah telah "menantang" Pemerintah RI (termasuk
DPR/MPR) untuk berdebat tentang RMS. Seperti halnya FKM yang tidak pernah
mendapat tanggapan balik dari Pemerintah RI, saya percaya, Drs. John Ruhulessin,
STh juga akan gigit jari, karena Pemerintah RI tidak memiliki kebenaran apa-apa
terhadap RMS.
Tetapi, secara khusus saya melihat istilah "sampalan" yang dikaitkan dengan RMS.
Atas dasar apa sebenarnya hingga RMS harus disebut sebagai organisasi sampalan?
Jika RMS memang benar adalah organisasi sampalan, mengapa Pemerintah RI
sekarang ini sepertinya melihat "hantu" jika hendak berbicara tentang RMS? Bukti
sudah terlalu banyak, bahwa "RMS bukan pemberontak", tetapi Republik
Indonesia-lah yang agresor pelanggar hukum internasional! Lihat keadaan negara dan
bangsa ini, supaya kalian sadar bahwa "NKRI ini adalah negara sampalan", yang
berubah secara ilegal dari RI menjadi NKRI, ketika UUD - 45 sedang tidak berlaku!
Dulu mungkin saya akan tertunduk jika RMS disebut sebagai organisasi sampalan,
tetapi sekarang tidak lagi. Kalian sebaiknya lebih berhati-hati, supaya tidak mengatai
diri sendiri!
DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH
Kemungkinan pertama, kata Rustam (Tokoh Masyarakat Ambon Rustam Holle,
S.Sos.), karena memang Pemerintah tidak mau mencari bukti-bukti keterlibatan
mereka. "Yang kedua karena bukti-bukti yang dimiliki pemerintah sengaja
ditutup-tutupi untuk meredam emosi umat Islam," tambahnya. (nur)
JOSHUA:
Ini lagi satu S-Sos-idiot yang "tidak pernah belajar sejarah secara benar"! Tidakkah
kamu tahu bahwa Pemerintah NKRI sekarang lagi mandi keringat untuk mencari-cari
'pembenaran diri' atas tindakan tidak beradabnya terhadap RMS? Idiot ini tidak tahu
asal-usul negara sampalan ini, yang menjadi besar karena 'merampok Sulawesi,
Maluku, Papua, Aceh dll.! RMS itu bukan organsasi impoten macam punya kalian,
yang hanya mampu berdiri dengan "memanipulasi iman Islam"! RMS bukan sejenis
FPI, yang jika tanpa 'I'-nya, hanya akan jadi semacam kumpulan pemulung dan
pengais sampah. Cobalah ikuti sedikit andai-andai di bawah ini.
ANTARA; 2002-01-27
Permintaan itu juga, katanya, telah disampaikan saat bertatap muka dengan Menko
Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Kesra Jusuf Kalla, di Ambon, Sabtu
(26/1). Dia (Drs. John Ruhulessin, STh ?) pun mengakui belum melihat adanya
keterlibatan RMS sebagai dalang konflik yang telah berlangsung tiga tahun terakhir
seperti yang diisukan dan dituduhkan kelompok tertentu.
JOSHUA:
Coba kita uji pernyataan Drs. John Ruhulessin, STh ini, dengan sedikit
berandai-andai, bahwa Kerusuhan Maluku memang disebabkan oleh gerakan
separatis RMS yang menginginkan Kemerdekaan Maluku Kristen, dan Kemerdekaan
Maluku seutuhnya.
Kemerdekaan Maluku Kristen.
Jika RMS yang berpusat di Belanda, hendak mendirikan Negara Kristen Maluku, atau
'Negara Maluku Sarani' seperti yang dituduhkan, maka yang pertama dan yang
terpenting harus dilakukan RMS-Kristen, adalah merusak adat-istiadat Maluku,
terutama yg. berhubungan dengan "Pela-Gandong, Salam-Sarani"! Untuk itu, RMS
akan terpecah dua menjadi RMS-Sarani dan RMS-Salam di Belanda. Ternyata, orang
Maluku di Belanda malah lebih berpegang teguh pada adat-istiadat Maluku, daripada
yang di Maluku sendiri. Kalaupun usaha itu ada, mengapa RMS-Sarani tidak
memulainya sebelum Maluku dibanjiri oleh Soeharto dan Habibie dengan 'transmigrasi
legal dan ilegal' untuk memadati Maluku dengan pendatang Muslim dari luar Maluku?
Dari sisi yang lain, RMS-Salam yang sudah bermusuhan dengan RMS-Sarani,
tentunya melihat proyek Soeharto-Habibie sebagai suatu kesempatan untuk
menghabisi pendukung RMS-Sarani di Maluku. Mengapa tidak dilakukannya? Karena
RMS selalu merupakan milik dari Salam-Sarani Maluku. Pihak Kristen sendiri, sudah
lama berada di atas tradisi mendirikan 'negara agama', seperti pada abad
pertengahan. Sebaliknya, kita melihat kecenderungan mendirikan negara Islam di
mana-mana di dunia ini, walaupun rakyatnya tidak 100% Muslim. Indonesia sendiri
mencatat adanya DII/TII dan NII.
Kemerdekaan Maluku.
Jika RMS terlibat di dalam kerusuhan Maluku untuk memerdekakan Maluku, maka
Salam-Sarani Maluku tidak akan saling bunuh, tetapi bersatu untuk mengusir semua
pendatang dari luar Maluku. Kedua yang sangat mungkin dilakukan oleh pasukan
Pela-Gandong adalah menghancurkan istalasi militer/polisi dan aset Pemerintah RI di
Maluku, dan mengisolasi Maluku terhadap Indonesia. Tetapi, kenyataan di Maluku
membuktikan bahwa yang menghancurkan instalasi militer/polisi, seperti Markas
Brimob Tantui, dan Kompleks Polres Ambon, aset Pemerintah seperti Universitas
Pattimura, Politeknik Unpatti, Gedung BPG, PLN, berbagai Puskesmas, dll. adalah
"laskar jihad", yang didukung oleh para desertir militer/polisi. Yang terlihat, bukanlah
Maluku mau merdeka, tetapi 'Maluku mau dipunahkan'. Sudah amat sangat jelas
terpampang di depan mata kita, "siapa sebenarnya kanker ganas yang sedang
menggerogoti tubuh NKRI yang sudah keropos ini"! Mereka adalah yang paling
bernafsu mengubah Indonesia menjadi sebuah "Negara Agama", tetapi berbalik
menuduh orang lain karena ketidak-jujuran dan kerendahan akhlak mereka.
(ke bagian 2)
Salam Sejahtera!
JL.
|
