- Privatisasi Air

- Privatisasi Pendidikan

- Privatisasi Rumah Sakit

Kelompok Neoliberalis yang sering jadi tim Ekonomi Pemerintah tak lebih dari sekedar makelar dari rentenir asing seperti IMF, ADB, World Bank, dan sebagainya. Banyak di antaranya yang pernah bekerja di lembaga tersebut, seperti Ketua Bapenas (zaman SBY) Sri Mulyani yang jadi Direktur IMF Asia Pasifik dan Menkeu Yusuf Anwar yang menjadi Direktur ADB.

Dengan mensukseskan hutang ke Indonesia, para rentenir tersebut bisa mendapatkan bunga/rente, sementara para makelar tersebut dapat komisi paling tidak 0,2% dari jumlah transaksi. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikali dengan Rp 1.300 trilyun, paling tidak Rp 2,6 trilyun mereka dapatkan.

Seringkali hutang dibuat hanya untuk kepentingan konglomerat belaka. Misalnya ketika para bankir pada tahun 1998 enggan membayar uang nasabah, maka pemerintah harus menalanginya lewat KLBI/BLBI sebesar Rp 600 trilyun. Padahal aset yang diserahkan para bankir tersebut hanya 20% saja dari jumlah hutangnya.

Sekarang jumlah cicilan hutang Indonesia sekitar Rp 150 trilyun per tahun, sementara APBN hanya Rp 370 trilyun. Akibatnya, rakyat Indonesia tidak dapat menikmati anggaran belanja, karena hampir separuhnya digunakan untuk membayar hutang. Dan jumlah ini terus bertambah!

CGI: Jalan Pintas atau Jalan Lain?

Keliling Dunia Mencari Hutang

Kebijakan Ekonom Neoliberalis: Membuat Hutang Konsumtif lebih besar untuk membayar Hutang