 |
...books | ...articles | |||||||
| ...aboutme | |||||||||
|
|||||||||
Articles
| This page is dedicated for several articles I've made to articulate my ideas. The topics are not specific but most of the articles are strongly articulated ideas on social-economics and public policy in Indonesia, a field which I have most interest. You may also download the articles in Ms Word 6.0 format, so you can print the articles in a better format. There are also some articles n Information Technology that you can read in this page | ||
| I am still in the process to translate the articles into English... | ||
| Articles List | ||
| 1 | Ke mana subsidi BBM seharusnya disalurkan ? (10 October 2000)(published at e-gagas.com on 21 Nov 2000) | |
| 2 | Investasi dan Perbaikan Ekonomi (19 October 2000) (published at berpolitik.com on 11 Dec 2000) | |
| 2 | "I" before "e" (27 November 2000) (Not published) | |
| 2 | Memahami Gerakan Moral di Bulan Ramadhan" (20 December 2000) (Not published) | |
Saat artikel ini ditulis, begitu banyak kontroversi di masyarakat berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan. Kita ketahui kebijaksanaan ini sangat terpaksa diambil pemerintah sehubungan dengan desakan pencapaian keseimbangan anggaran belanja tahunan negara kita.
Ada dua hal yang harus dipisahkan dari kasus yang sangat menarik ini. Yang pertama adalah kebijaksanaan penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana sebaiknya penyaluran dana sisa subsidi itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.
Penghapusan Subsidi BBM
Dari sudut pandang kebijaksanaan publik (public policy), langkah pengurangan subsidi BBM ini sebetulnya langkah yang benar meskipun merupakan langkah yang sangat tidak populer bagi rakyat banyak, karena kebijksanaan ini akan memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam penentuan kebijakan umum suatu negara, kaidah umum yang berlaku adalah pemerintah sebagai pengejawantahan kekuasaan negara yang sah akan selalu berusaha untuk memberdayakan anggota masyarakat dengan kekuatan ekonomi lemah melalui perlakuan khusus sedemikian hingga kelompok masyarakat itu menjadi mampu bersaing dan menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan batasan yang diberikan.
Jadi jelas dalam konteks BBM, perlakuan khusus, dalam hal ini subsidi, seharusnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Suatu hal yang sangat tidak tepat jika subsidi itu kemudian diberikan secara merata pada setiap gugusan masyarakat. Karena, dalam suatu komunitas akan selalu berlaku hukum pareto, yaitu 20% dari komunitas itu sebetulnya menggunakan 80% dari seluruh sumber daya yang tersedia. Yang termasuk dalam 20% komunitas itu tidak lain adalah industri-industri yang ada di negara kita dan para pelaku ekonomi yang sudah mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat. Jika praktek ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah beban keuangan negara akhrinya hanya dinikkmati oleh sekelompok kecil gugusan masyarakat kita. Atau dengan kata lain sebetulnya tujuan awal perlakuan khusus yang diterapkan tidak tercapai.
Hal lain yang juga perlu dikemukakan adalah bahwa subsidi pada umunya diberikan pada subyek yang menjadi pengguna suatu komoditi, dan bukan pada komoditinya. Jadi subsidi BBM harusnya tidak diberikan pada komoditi BBM-nya melainkan pada gugus masyarakat dengan kekuatan ekonomi lemah. Namun kita semua tahu bahwa jika hal ini dikemukakan kita semua akan terlibat dalam sebuah diskusi panjang, tiada henti, sehubungan dengan siapa yang berhak menerima, kriteria, proses penyaluran dan hal-hal lain yang sering membuat kita lupa pada esensi masalahnya. Hal itu terjadi karena ketidakpercayaan kita pada sistem dasar pemerintahan kita sendiri. Ketika beberapa topik diskusi berkaitan tentang subsidi itu dilontarkan, sebetulnya kita merujuk pada sistem data dan process pendataan kependudukan kita, yang harus secara lapang dada kita akui sangat banyak kekurangannya.
Oleh karena itu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap saat ini sebetulnya merupakan langkah yang benar. Apakah tepat waktunya ? Untuk pertanyaan ini harus dijawab tidak, karena seharusnya langkah ini kita lakukan saat ekonomi negara kita masih mempunyai pertumbuhan yang baik dan menjanjikan. Tetapi kita semua berharap langkah ini merupakan pil pahit yang harus kita telan agar negara kita segera sembuh dari penyakit ekonomi yang tidak juga kunjung reda ini.
Penyaluran subsidi BBM
Berbagai kontroversi muncul berkaitan dengan metode penyaluran dana sisa subsidi BBM ini. Beberapa orang menyarankan agar dana tersebut disalurkan ke masyarakat melalui piranti pemerintahan daerah sampai desa, ada juga yang mempunyai usulan untuk menyalurkannya melalui koperasi, sebgaian yang lain menyarankan agar dana tersebut disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketiga alternatif tersebut mempunyai kemiripan dari segi jangkauan misi-nya, yaitu sebuah misi jangka pendek, dana subsidi tersebut bisa segera sampai ke tangan yang berhak. Itu saja.
Dapat dimengerti dalam situasi chaos seperti saat ini setiap individu akan selalu dipaksa untuk berpikir cepat dan sering kali itu hal itu benar untuk jangka pendek, namun akan menghasilkan nilai yang berbeda untuk jangka panjang. Semakin sedikit dari kita dalam situasi seperti ini mampu menghasilkan pemikiran yang bisa menjangkau jauh ke depan.
Penulis berpendapat, satu-satunya tempat yang paling berhak untuk mendapatkan dana sisa subsidi BBM ini adalah pendidikan. Seperti kita ketahui sejak awal krisis ekonomi yang mendera bangsa ini, begitu banyak tunas bangsa yang harus menanggalkan cita-citanya karena keterbatasan dana. Begitu besar bagian masa depan bangsa ini menjadi tidak menentu lagi.
Seperti kita ketahui bersama, investasi di bidang pendidikan adalah sebuah jenis investasi jangka panjang dan hasilnya akan sangat abstrak untuk diukur. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bersama negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang memaksakan diri untuk mengalokasikan dananya di bidang pendidikan bukan saat mereka sudah maju melainkan saat mereka dalam kondisi krisis. Dunia pendidikan adalah dunia yang tidak pernah dikelola dengan baik dan benar di negara kita, bukan karena ketidakmampuan para pengelola-nya, namun lebih pada skala prioritas yang digunakan oleh pemerintah.
Jika kemudian ditanyakan bagaiamana cara penyaluran dana tersebut kepada yang berhak, secara singkat penulis dapat memberikan 3 alternatif yang sangat layak untuk dipertimbangkan dan mungkin untuk segera dilakukan di tengah kondisi negara yang agak ruwet seperti saat ini.
Alternatif yang pertama, untuk dana 800 miliar rupiah hasil pengurangan subsidi itu dapat disalurkan berupa beasiswa pada mahasiswa atau anak-anak sekolah (SMA) yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Untuk mahasiswa cara termudah adalah dengan menentukan 10-15 Peguruan Tinggi Negeri Tebaik di Indonesia untuk kemudian segera mencari jumlah mereka yang terancam Drop Out (DO), penulis yakin para pendidik di negeri ini masih sangat memegang nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Para mahasiswa tersebut dapat menerima dana beasiswa itu melalui tabungan masing-masing, sehingga over-head cost dapat dihindari. Jika hendak disalurkan ke murid SMA yang putus sekolah, dapat ditempuh dengan mengumpulkan daftar SMA terbaik di masing-masing kabupaten di Indonesia dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian dicari mereka yang kekurangan biaya dengan kriteria prestasi tertentu. Dana dapat disalurkan melalui tabungan masing-masing sehingga tidak ada pembelanjaan untuk overhead cost. Dengan memberikan beasiswa bagi mereka, negara secara tidak langsung akan menjamin adanya kesinambungan pendidikan bagi generasi mendatang di negara ini.
Alternatif kedua adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru melalui penaikan gaji para pengajar ini, khususnya mereka yang bekerja di tempat-tempat terpencil. Sangat ironis sekali jika bangsa ini ingin memajukan dunia pendidikan tetapi selalu melupakan jasa para pendidik ini. Dengan pendapatan yang layak adalah sangat dimungkinkan para guru dapat kembali melaksanakan tugas lebih baik. Akan sulit diterima jika guru diberi beban begitu banyak tanpa adanya imbalan dan kompensasi yang cukup.
Alternatif ketiga adalah dengan mengalokasikan dana untuk perbaikan prasarana dan laboratorium di sekolah-sekolah yang amat membutuhkan. Begitu banyak gedung sekolah dan laboratorium yang kini jadi tidak terpelihara karena adanya pengurangn dana pemeliharaan sekolah. Perbaikan prasarana sekolah akan membuthkan pengelolaan dana yang lebih rumit dan perlu sumber daya pengelolaan yang lebih kompeten.
Di akhir tulisan ini penulis ingin mengajak kita semua melihat masalah BBM dengan lebih jernih dan dengan hati yang tulus. Sekali lagi penulis berpendapat kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi adalah kebijakan yang tepat, namun harus dilihat dan diperhatikan penyaluran yang lebih seksama sisa hasil subsidi tersebut. Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan masukan, bahwa bidang pendidikan lah yang paling layak untuk mendapatkan subsidi tersebut.
| |
| |
Saat ini pemerintah kita begitu gencar melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menarik investor asing kembali menanamkan modal di Indonesia. Bebarapa menteri telihat begitu aktif melakukan perjalanan ke mancanegara untuk tujuan di atas. Dari begitu banyak aktifitas tersebut, beberapa sudah mulai menampakkan hasil, meskipun hasil tersebut masih jauh dari menggembirakan. Beberapa investor Singapura secara selektif sudah masuk ke beberapa propinsi di Indonesia, begitu juga beberapa negara-negara lainnya
Tindakan di atas adalah sebuah tindakan yang tepat dilakukan saat ini, di saat begitu banyak mispresepsi tentang keadaan politik dan keamanan di negeri ini. Perjalanan ke luar negeri pada tahap tertentu memang seharusnya bisa memberikan informasi yang proporsional terhadap keadaan negeri kita. Namun penulis berpendapat saat ini ada yang jauh lebih mendesak dari sebuah upaya besar-besaran untuk menarik investor baru dari luar.
Penulis berpendapat hal yang saat ini mendesak untuk segera diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, adalah mempertahankan kesinambungan investor asing yang sudah berbisnis di Indonesia. Di tengah situasi ketidakpastian yang ada di negeri kita saat ini, seringkali para pelaku bisnis asing yang melakukan kegiatan di Indonesia selalu dijadikan sasaran bagi upaya sesaat beberapa kelompok untuk mencapai keinginannya.
Faktor penunjang iklim investasi yang baik
Jika berbicara soal penanaman modal, kita harus selalu melihat pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi sektor usaha di negera kita. Secara umum banyak sekali faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suat negara, namun khusus untuk penamaman modal asing, penulis berpendapat ada 4 faktor penting yang harus selalu diperhatikan sebelum kita berbicara lebih jauh , yaitu : faktor kepastian terhadap investasi yang ditanamkan (investment insurance), kemungkinan bekembangnya investasi yang ditaman (investment capability growth), dukungan masyarakat dan pemerintah sekitar (community support), dan stabilitas politik dan eknonomi makro negera bersangkutan. Faktor keempat, tanpa mengurangi derajat kepentingannya, tidak akan diulas dalam tulisan ini, karena sudah begitu banyak tulisan dan forum yang membahasnya.
Kepastian Investasi
Faktor kepastian investasi didefinisikan sebagai derajat jaminan keamanan, prospek keuntungan, dan kemungkinan berkembanya investasi yang ditanam sesuai dengan perkiraan dalam studi awal proposal usaha. Bagi investor asing, baik yang baru apalagi yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini adalah faktor yang sangat penting. Bila diibaratkan kita menabung uang di celengan kita yang selalu kita catat, tentu saja ketika kita pecahkan celengan itu, kita sudah harus pasti akan mendapatkan sejumlah uang yang sudah kita perhitungkan. Tentu saja dalam dunia usaha derajat kepastiannya tidaklah setinggi analogi di atas. Penekanan penulis dalam hal ini adalah negara kita seharusnya memberikan setinggi mungkin dengan cara menciptakan situasi dunia usaha yang adil, transparan, dan dapat diprediksi (predictable). Peran pemerintah dalam faktor ini sebaiknya terbatas pada tingkat kebijakan, yang harus selalu berpihak pada kepentingan semua pihak, dan kebijakan itu seharusnya berkesinambungan sehingga tercipta suatu kepastian pada dunia usaha.
Hal lain yang juga termasuk dalam faktor ini adalah kepastian hukum dalam dunia usaha. Kepastian hukum adalah instrumen yang sangat penting bagi iklim investasi di Indonesia. Dan tentu saja ini merupakan suatu usaha panjang yang sangat berat. Jika pemerintah bisa menciptakan perlakuan adil dan transparan pada semua pelaku bisnis di Indonesia, sudah dapat dipastikan hal itu akan menjadi suat daya tarik yang sangat kuat bagi investor asing, baik yang akan maupun yang sudah menanamkan modal di Indonesia.
Bagi beberapa investor asing yang bergerak dalam kontrak kerja, maka perubahan secara sepihak terhadap kontrak-kontrak kerja tentu akan membuat kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di Indonesia merosot tajam. Bahkan pernyataan beberapa pihak yang berkaitan dengan ini juga membuat kepercayaan itu jadi merosot. Karena itu sangatlah penting bagi pemerintah kita unutk mengkaji secara hati-hati setiap kontrak kerja yang akan disepakati untuk memastikan bahwa setiap kontrak kerja yang akan ada di Indonesia akan selalu berpijak pada kepentingan masyarakat banyak. Untuk beberapa investasi yang sudah ada dan jika dianggap tidak mengedepankan kepentingan masyrakat banyak sebaiknya dilakukan negosiasi ulang dengan cara profesional dengan mengesampingkan politisasi kepentingan sesaat.
Perangkat lain yang juga harus segera tersedia adalah hukum (undang-undang) perburuhan yang adil. Jika hukum perburuhan ini adil dan benar-benar bisa diterapkan dengan baik dan lugas, diharapkan persoalan perburuhan yang saaat ini seringkali mengemuka dapat diatasi dengan sebuah rujukan yang sama. Dalam undang-undang itu seharusnya juga memuat aturan tata cara untuk mengajukan tuntutan yang seharusnya juga meliputi tata cara berdemosntrasi. Hal ini akan dapat menjamin kepastian hukum investor yang saat ini sudah menanamkan modalnya di Indonesia
Kemampuan Berkembang
Hal lain yang selalu menjadi pertimbangan investor adalah tersedianya kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara optimal di negara tersebut. Ada dua media penunjang faktor di atas, yaitu tersedianya infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Tersedianya infrastruktur dasar pada daerah-daerah dimana investasi kita harapkan dapat dilakukan adalah suatu yang kritikal. Dalam kondisi persaingan usaha yang demikian ketat seperti saat ini, adalah sangat tidak bijaksana jika kemudian justru investor yang diwajibkan untuk membangun jaringan prasarana itu. Adalah pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yang harus selalu berupaya untuk melengkapi daerah tujuan investasi di wilayah mereka dengan infrastruktur dasar yang baik, seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jalan raya. Dengan tersedianya hal tersebut kemungkinan investasi untuk tumbuh secara cepat akan sangat dimungkinkan.
Sumber daya manusia adalah faktor yang juga akan mempengaruhi ketertarikan investor pada negara kita. Seharusnya setelah sekian lama kita secara perlahan masuk dalam dunia industri dan rekayasa, sumber daya manusia Indonesia juga segera beradaptasi dengan keadaan dengan memperbaiki sistem pendidikan agar mampu berperan dalam dua bidang di atas. Saat ini, menggunakan faktor murahnya tenaga kerja dan potensi pasar domestik untuk menarik investor sudah bukan lagi cara yang tepat. Akan jauh lebih menarik jika kita juga mampu mengatakan bahwa sumber daya masyarakat sekitar siap untuk mendukung jenis investasi yang diminati oleh investor asing.
Dukungan masyarakat dan pemerintah setempat
Dalam sebuah sistem negara modern, peran pemerintah mengalami pergeseran yang sangat fundamental, dari pemegang kekuasaan menjadi fasilitator. Pergantian peran ini pada dasarnya mengembalikan fungsi pemegang kekuasaan pada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Perubahan paradigma ini seharusnya secepatnya disadari tidak hanya pada tingkat pemerintah pusat, namun juga pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat pelaksananya.
Dalam kaitan dengan dunia investasi, seharusnya pemerintah daerah, tempat di mana investasi itu berada, berusaha keras untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga keempat faktor di atas dapat dipenuhi.
Di tengah masa transisi seperti ini, seringkali perusahaan hasil investasi asing menjadi sasaran cercaan masyarakat yang tidak proporsional bahkan serignkalu berubah menjadi aksi yang anarkis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah harus berperan proaktif untuk mencoba menjembatani permasalahan yang terjadi dengan adil, ikhlas, dan transparan. Sangat tidak menguntungkan jika dalam situasi seperti itu pemerintah daerah justru seolah-olah menjauh dan tidak mau untuk ambil resiko dan membiarkan perusahaan bersangkutan untuk menghadapi sesuatu yang bukan fokus usahanya.
Dengan syarat otonomi daerah sudah dijalankan, seharusnya pemerintah daerah secara proaktif melakukan kegiatan pembangunan kemasyarakatan (community development) di daerah tempat usaha para investor itu. Ini untuk secara perlahan dan fundamental mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar dengan para pekerja di perusahaan bersangkutan.
Hal lain yang juga seharsunya disadari oleh pemerintah daerah adalah menjauhi permainan politik praktis untuk kepentingan sesaat dengan menggunakan perusahaan-perusahaan investasi asing ini sebagai lahan. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan investasi di daerah setempat.
Jaga investasi yang sudah ada
Dari uraian di atas penulis ingin menunjukkan bahwa begitu banyak dan kompleks-nya faktor yang harus dipunyai debuah negara atau daerah untuk menarik investasi asing menuju daerah itu. Sangat naif jika kita berasumsi dengan segala macam kunjungan ke luar negeri kita bisa serta merta menarik minat investor asing yang baru tanpa berusaha secara masksimal dan bersama-sama memperbaiki faktor pendukungnya di tanah air.
Di akhir tulisan ini, penulis ingin mengajak pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk tetap fokus mempertahankan para investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia, karena sangat mungkin dengan kondisi seperti ini, para investor tersebut akan mencari tempat lain yang lebih menjanjikan. Pemerintah juga diharapkan lebih proaktif untuk membantu investor yang kini sudah berusaha di tanah air yang saat ini menghadapi masalah kemasyarakatan.
Penulis yakin jika pemerintah fokus mempertahankan investasi yang sudah masuk dengan menciptakan situasi yang kondusif, perlahan modal asing akan masuk dan ekonomi kita akan bangkit.
| |
| |
Seorang pemakai fasilitas internet kelihatan kesal sekali karena sudah beberapa kali dia berusaha mengakses website kegemarannya namun selalu gagal dan yang didapati adalah message yang mengatakan server yang dicarinya tidak ditemukan. Padahal di website itulah dia menggunakan fasilitas e-mail pribadinya. Tak lama kemudian diputuskannya untuk masuk ke website lain yang menyediakan fasilitas serupa. Selang beberapa menit dia sudah bisa tersenyum lagi, dan berkata,’Tahu gitu mending pakai website yang ini, deh…’
Di bagian lain seorang pegawai perusahan yang mempunyai cabang diberbagi kota sedang menggerutu karena aplikasi intranet yang harus dia akses untuk melakukan transaksi pembelian barang dari departemen tidak bisa bekerja. Message yang muncul menunjukkan bahwa PC yang digunakan pegawa itu tidak bisa menerima ‘cookies’ dari aplikasi tersebut. Ketika dia tanyakan ke helpdesk, mereka menjawab memang seminggu yang lalu ada penambahan features di aplikasi bersangkutan. Ternyata features itu tidak bisa dijalankan pada PC pegawai ini bahkan menyebabkan gangguan pada aplikasi tadi.
Sebagai pengguna Internet dan Intranet, seringkah anda mengalami hal seperti di atas? Dalam tahap awal perkembangan dunia e-commerce di Indonesia saat ini, penulis yakin anda seringkali mengalami kejadian di atas.
Lalu apa yang biasanya anda lakukan jika kejadian pertama menimpa anda? Kebanyakan orang akan segera pindah ke penyedia fasilitas lain yang mempunyai service availability lebih baik. Bagaimana jika kejadian kedua menimpa anda? Pada umumnya reaksi pegawai adalah akan menghentikan pekerjaannya sambil menunggu teknisi IT di perusahaan tempatnya bekerja memperbaiki masalah yang ada. Bisa anda bayangkan berapa kerugian yang diderita oleh Web Provider pada kasus pertama? Dan berapa kerugian tempat pegawai tersebut bekerja di kasus kedua? Bisa hanya dalam orde ribuan rupiah, tapi tidak jarang jika kejadian tersebut menimpa pengguna dalam jumlah yang besar orde kerugiannya bisa membengkak hingga ratusan juta rupiah.
Infrastruktur dan keandalan
Glen L. Urban, seorang professor di MIT Sloan School of Management dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul ‘Placing Trust at the Center of Your Internet Strategy’ yang diterbitkan oleh Sloan Management Review (SMR), mengatakan bahwa dalam dunia internet (atau intranet) ‘mata uang’ yang digunakan adalah ‘kepercayaan’. Karena hanya dengan kepercayaan itulah seorang pengguna internet berkenan untuk melakukan ‘online transaction’ di sebuah site Internet Banking, atau membeli sebuah CD-ROM dari sebuah site e-commerce, atau meberikan alamat dia pada sebuah situs layanan e-mail gratis.
Professor Urban juga mengatakan bahwa ‘kepercayaan’ tersebut dapat dibangun melalui tiga faktor, yaitu kepercayaannya atas reliability dari Web Site tersebut, kepercayaan atas informasi yang ditampilkan di site tersebut, dan kepercayaan atas kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan delivery dan pemenuhan service yang dikatakan. Dalam kaitan dengan artikel ini, penulis akan lebih banyak memberikan perhatian pada factor yang pertama, reliability (keandalan).
Kendalan sebuah situs web menurut Prof Urban tidak lain merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi kerpercayaan pelanggan pada service yang diberikan oleh web tersebut. Sia-sialah sebuah situs web dengan ide layanan yang gemilang jika kemudian kenyataan keandalan situs-nya kedodoran. Dan jika kita berbicara mengenai kendalan, berarti kita berbicara mengenai infrastruktur yang mendukung layanan situs itu.
Dalam dunia internet secara mudah keandalan sebuah situs dipengaruhi oleh dua faktor yaitu access reliability (keandalan akses) dan back-end system reliability (keandalan sistem penunjang). Keandalan akses sangat bergantung pada bagaimana interconnectivity (keterhubungan) situs tersebut pada dunia internet. Dengan kondisi link telekomunikasi di Indonesia yang sangat terbatas seperti saat ini, cukup sulit bagi kita untuk menciptakan sebuah situs dengan keandalan akses yang tinggi. Berbeda dengan kondisi di beberapa negara maju yang mempunyai ‘common interconnectivity’ T-1 atau T-3 (dengan perkiraan kecepatan akses 1 Mbps atau 100 Mbps) bandingkan dengan Indonesia yang pada umumnya msih mengandalkan saluran telepon 64 Kbps. Oleh karena itu sangat dapat dimengerti beberapa situs layanan internet Indonesia seringkali meletakkan server utamanya di AS (termasuk satunet?). Dan sampai saat ini bagi anda yang berkeinginan untuk membangung situs layanan yang handal, penulis masih menyarankan untuk meletakkan server utama anda di negara-negara dengan jaringan telekomunikasi yang lebih baik.
Yang tak kalah pentingnya adalah keandalan system penunjang situs tersebut. Sistem penunjang ini bisa berarti network system (system jaringan), operating system, atau bahkan application dan database system yang terkait. Keempat instrumen di atas adalah suatu yang harus menjadi perhatian anda, jika berkeinginan untuk terjun dalam e-World. Kita harus secara teliti mencari jenis router yang benar-benar handal yang akan menghubungkan server kita ke dunia internet, demikian juga dengan operating system. Apakah memang Linux sudah benar-benar ‘mature’ untuk dijadikan sebuah operating system bagi situs anda. Sekali lagi infrastruktur menjadi sangat vital bagi strategi situs web anda.
I before e (prepare your infrastructure before you go to the e-World), adalah ungkapan yang kini begitu mengemuka di AS karena beberapa lesson learned dari DotCom Company (perusahan jasa internet) yang seringkali memanfaatkan aji mumpung untuk sesegera mungkin ‘terapung’ di dunia internet tanpa secara serius memikirkan infrastruktur penunjangnya. Dalam kondisi tersebut, maka kasus pertama akan segera menimpa perusahan dotcom dadakan itu. Dan segera pula sang pengguna jasa melarikan diri ke situs lainnya.
Infrastruktur dan standardisasi
Dalam sebuah perusahan global dengan kantor-kantor perwakilan berada di beberapa kota bahkan beberapa negara, inisiatif untuk meng-intranet-kan aplikasi bisnis selalu menjadi alternatif yang menarik untuk dipertimbangkan. Dengan inisiatif intranet, akan selalu diharapkan sebuah proses bisnis yang lebih sederhana, mudah, dan murah.
Seringkali kita lupa memperhatikan bahwa setiap aplikasi bisnis itu memerlukan persyaratan khusus baik dari segi usernya (misalkan user previllege) atau perangkat kerasnya. Contoh kasus kedua adalah keadaan klasik yang terjadi karena ketidakstandardan perangkat keras dari pengguna aplikasi bisnis. Jika kita umpamakan sebuah perusahaan manufacturing yang mempunyai sales office di beberapa kota, di mana masing-masing kantor di kota itu mempunyai jenis perangkat keras yang berbeda, maka jika mereka melakukan perubahan di aplikasi inventory yang sudah berbasis intranet akan sangat mungkin sekali beberapa bagian kantor penjualan tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut karena ternyata perubahan itu telah menyebabkan kesalaan pada desktop merk A,B, dan C di kota-kota tertentu.
Sheila Taylor, president CITC (Chevron IT Company) dalam wawancaranya dengan salah satu jurnal IT tekermuka tahun lalu mengatakan, usaha standardisasi secara ketat merupakan sebuah langkah sangat penting bagi sebuah perusahaan global untuk mampu memanfaatkan teknologi IT secara maksimal. Chevron Corp. tahun 1997 lalu baru saja berhasil mengimplementasikan sebuah proyek standardisasi desktop secara radikal, yang tidak hanya ‘memaksa’ seluruh affiliate Chevron di seluruh dunia untuk memilih satu merk desktop, melainkan juga memastikan bahwa desktop yang mereka gunakan benar-benar identik hingga ke tingkat komponen-nya. Dengan hal tersebut, jika Chevron pusat memutuskan untuk menggunakan aplikasi bisnis tertentu dan mengujinya pada sample dari desktop itu dan aplikasi itu bisa berjalan dengan baik, maka secara teknis, aplikasi bisnis itu bisa berjalan di seluruh afiliasi Chevron di dunia! Menarik sekali isu standardisai ini, sehingga penulis memutuskan untuk mengulasnya lebih detail dalam artikel lain.
Jadi aspek I yang kedua adalah standardisasi. Oleh karena itu, bagi perusahan yang bermaksud mengadop strategi intranet bagi internal proses-nya adalah sangat baik jika melakukan langkah awal radical standardization. Hal ini diperlukan agar ‘buah’ intranet yang seharusnya memang manis, tidak berkurang karena adanya keanekaragaman hardware yang ada di perusahaan tersebut.
So, prepare your I
Di akhir ulasan ini, penulis bermaksud untuk mencoba mengingatkan bahwa di dunia internet seperti sekarang ini, ide itu bisa demikian cepatnya diduplikasi. Karena itu jika anda mempunyai ide cemerlang tentang suatu layanan internet, susunlah perencanaan infrastruktur yang matang agar layanan tersebut terwujud dengan handal. Sayang sekali jika ide cemerlang anda itu akan sia-sia karena calon pelanggan anda banyak yang kecewa dengan keandalan situs anda dan beralih situs ‘duplikat’ anda yang ternyata mempunyai keandalan yang lebih tinggi.
| |
| |
Akhir-akhir ini begitu sering kita membaca, mendengar, atau melihat konflik-konflik di Bulan Suci Ramadhan yang dipicu dari perusakan kafe-kafe di beberapa kota di Indonesia karena adanya gerakan moral beberapa unsur massa Islam. Dan seperti kebiasaan yang lalu, serta merta media massa segera memberikan stempel-stempel seram dan mengerikan pada gerakan-gerakan tersebut. “Anarkis !” kata sebuah media. Media yang lain mengatakan “Harus ditindak tegas!”, atau “Kok seperti gerombolan pengacau?” dan sebutan-sebutan lain yang pada dasarnya bernada serupa. Sekali lagi bangsa Indonesia di suguhi sepenggal informasi yang tidak tuntas tentang sebuah peristiwa yang sebenarnya mempunyai awal yang sangat jauh dari stempel-stempel mengerikan di atas.
Mari mencari root cause (akar permasalahan)
Dalam ilmu management, ada sebuah prinsip dasar yang menyatakan sebaiknya kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan jika menemui sebuah masalah atau konflik. Karena pengambilan kesimpulan yang terburu-buru akan selalu memberikan peluang adanya pemenggalan informasi yang dalam beberapa hal menjadi sangat menentukan untuk langkah berikutnya. Pemenggalan informasi dalam beberapa aspek akan menyebabkan adanya disinfomrasi sehingga timbul mispresepsi, dan seringkali mispresepsi ini menjadikan sebuah konflik sangat sukar untuk diselesaikan. Apalagi kalau sudah membawa panji-panji primordial yang biasanya menjadi sangat sensitif.
Dalam sebuah wawancara di SCTV (Segmen Acara: Derap Hukum) para tokoh gerakan moral tersebut menyebutkan 3 hal penting yang memicu mereka untuk melakukan tindakan turun ke jalan itu, yakni: kurang tegasnya aparat dalam penertiban tempat-tempat tersebut, ditenggarainya beberapa kafe tersebut dijadikan media transaksi barang-barang terlarang, dan adanya indikasi tempat tersebut dijadikan awal sebuah perbuatan maksiat (seperti perselingkuhan, zinah dan sebagainya). Jelas sebetulnya gerakan moral ini mempunyai tujuan yang baik dan benar. Apakah diantara kita yang menginginkan di sekitar tempat kita tinggal terdapat sebuah tempat yang secara sembunyi telah digunakan sebagai tempat perbuatan yang tercela ? Rasanya kita semua akan tidak rela jika lingkungan kita dijadikan lahan untuk hal yang demikian.
Dalam kesempatan wawancara itu juga para pengurus gerakan moral itu menyatakan bahwa sebetulnya tindakan itu dilakukan karena mereka sudah tidak tahan menunggu aparat yang tidak juga bertindak sekalipun sudah beberapa kali mereka dan masyarakat sekitar melaporkan kecurigaan terhadap tempat-tempat yang dimaksud itu. Dipaparkan juga bahwa mereka sebetulnya sudah memberikan peringatan pada kafe-kafe tersebut untuk menutup sementara operasinya paling tidak di bulan suci Ramadhan ini. Hal-hal ini sebetulnya sudah menunjukkan itikad baik dari pihak mereka. Jadi rasanya tidak pada tempatnya jika kemudian semua pihak menghadapkan telunjuknya pada pihak mereka, karena dari root cause sebetulnya muncul dari perilaku pengusaha kafe dan pihak aparat yang cenderung menganggap remeh laporan dari mereka. Ironis sekali jika kemudian jika semua tudingan dan julukan buruk sepenuhnya dialamatkan pada mereka. Seandainya peringatan dan laporan mereka dan masyarakat sekitar ditanggapi dengan positif dan aspiratif seyogyanya bulan Ramadhan yang suci ini tidak akan dinodai oleh berita-berita perusakan tempat-tempat hiburan.
Masyarakat yang ironis
Tidak terlalu lama yang lalu rasanya semua media masa dan media elektronik di Indonesia disibukkan dengan liputan Hari Aids, begitu banyak acara digelar, dari mulai diskusi panel para pakar sampai pembagian kondom di tempat-tempat lokalisasi. Rasanya begitu semangat-nya anak-anak muda penggagas acara mulia itu untuk melakukan aksi sosial tersebut.
Seperti gejala di masyarakat modern lain di dunia, masyarakat Indonesia saat ini selalu terjebak dalam penglihatan dan analisa yang terkotak-kotak sehingga seringkali impresi yang diperoleh menjadi tidak utuh dan solid. Ketika teman-teman kita tadi bersemangat melakukan penyadaran masalah AIDS di masyarakat yang dilakukan adalah seperti memberikan pembalut pada sebuah luka di tangan itu tanpa mencoba menyembuhkan atau mengambil luka itu. Mengapa kita harus memberikan kondom di daerah lokalisasi bukannya kita minta agar lokalisasi tersebut ditutup dan pegawai sex yang ada di tempat itu disalurkan dan dididik pada arah yang benar?
Sama halnya dengan minuman keras, jelas saat ini di Amerika Serikat, pemerintah kewalahan menghadapi kejahatan akibat minuman keras. Di Indonesia sendiri di tengah maraknya pengangguran dan kebingungan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang belum jelas juga arahnya, minuman keras seringkali menjadi tempat pelarian keadaan itu. Dari angka kriminal di beberapa kota besar jelas terjadi peningkatan yang sangat mengejutkan dua tahun belakangan ini. Lalu kenapa kita membiarkan berdirinya pabrik-pabrik minuman keras? Membiarkan imporitir minuman keras? Atau bahkan membiarkan penjual minuman keras di setiap sudut komunitas kita?
Emha Ainun Najib, dalam sebuah ceramah singkat di Pekanbaru mengatakan bahwa bangsa kita ini seringkali tidak berani untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas dengan berbagai alasan di belakangnya. Penulis sangat sepakat dengan ungkapan sederhana Pak Emha ini. Saat ini kita begitu ketakutan terhadap AIDS, tapi beranikah kita secara peraturan pemerintah melarang secara resmi berdirinya tempat-tempat maksiat sebelum nantinya AIDS juga ditularkan melalui hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan sex dan penggunaan obat terlarang. Seperti sebuah penelitian di Amerika yang mengatakan bahwa penularan AIDS di AS saat ini lebih besar dalam masalah penularan pada transfusi darah dibandingkan faktor yang lain. Karena itulah sebelum AIDS menjelma menjadi sebuah wabah yang mengerikan di negara kita, harus sesegera mungkin diberantas penyebabnya sampai ke akar permasalahannya. Sekali lagi jangan dengan membagikan kondom ke tempat lokalisasi, tapi tutuplah tempat lokalisasi itu dan didiklah pekerja sex itu ke jalan yang benar.
Kalau kita simak uraian singkat ini rasanya menjadi ironis jika gerakan moral yang dilakukan rekan-rekan itu diberi cap-cap yang mengerikan. Bahkan seorang sosiolog senior Indonesia Prof Selo Sumarjan menjuluki mereka sebagai ‘Gerombolan Kriminal’ (SCTV, Derap Hukum, Desember 2000). Aduh! Terus pengusaha kafe itu dapat julukan apa ? ‘Korban’ yang tidak berdaya? Sementara sebetulnya mereka dapat membuat sebuah perubahan.
Seandainya…
Seandainya para pengusaha kafe itu mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan mau menutup sementara kafe-nya di bulan Ramadhan ini, atau bahkan mengubah fungsi kafe-nya menjadi rumah makan biasa di hari-hari setelah bulan Ramadhan nanti. Rasanya inilah saat dan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan itikad dan toleransi terhadap masyarakat sekitarnya. Seandainya…
Seandainya aparat pemerintah mau menanggapi dengan sungguh keluhan warga dan gerakan moral itu dan melaksanakan pengawasan dengan tegas dan baik terhadap beberapa pusat hiburan, rasanya situasi akan jauh dari kekacauan dan keributan seperti saat ini. Seandainya …
Seandainya anggota beberapa gerakan moral itu mau bersabar dan melakukan perubahan secara perlahan dan konstitusional, seharusnya kita semua akan bias menghiasi bulan suci Ramadhan ini dengan ibadah yang khusuk dan suasana nan sejuk. Seandainya …
Seandainya media massa di Indonesia mau dan beritikad baik untuk mengupas masalah ini dengan komprehensif dan menyeluruh tidak dipenggal-penggal, seharusnya tidak terjadi tudingan yang mengerikan (layaknya monster !) pada saudara-saudara kita yang sebetulnya berniat baik untuk membentuk komunitas yang steril dari kemaksiatan. Seandainya...
|
|
|
|
Hits since 24 October 2000
