Pogram Operasi Pasar Khusus (OPK) beras merupakan bagian dari bidang ketahanan pangan dan gizi (food security), satu dari empat bidang yang menjadi fokus dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tujuan utama dari program OPK beras adalah membantu kelompok masyarakat miskin (khususnya Keluarga Prasejahtera), melalui instrumen subsidi harga beras agar kelompok ini tetap dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya (beras) yang harganya melonjak tajam akibat krisis ekonomi dan bencana kekeringan. Sedangkan sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai Keluarga Prasejahtera berdasarkan data hasil identifikasi BKKBN.

Semua pembiayaan program OPK, baik yang timbul sebagai akibat subsidi maupun biaya-biaya distribusi, ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Besarnya subsidi ditanggung pemerintah dalam rangka OPK adalah harga patokan beras yang ditetapkan Bulog dikurangi dengan harga jual beras kepada Keluarga Prasejahtera. Harga patokan beras Bulog ditetapkan Rp 1924/Kg. Sedangkan harga jual beras OPK adalah Rp 1000/Kg, sehingga besar subsidi pemerintah untuk beras OPK adalah Rp 924/Kg. Sedangkan biaya distribusinya ditetapkan Rp 100/Kg. Dengan demikian, total beban pemerintah mencapai Rp1.024/Kg. Diperkirakan kegiatan OPK akan menghabiskan dana APBN 1998/1999 sebesar Rp.632 miliar.

Terhitung sejak digulirkannya, realisasi program Operasi Pasar Khusus beras untuk Keluarga Prasejahtera telah dilaksanakan selama 5 bulan. Berbagai komentar dan opini telah berkembang di masyarakat mengenai program-program yang termasuk dalam kerangka Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pada sisi lain, perkembangan beberapa indikator ekonomi mulai menunjukan tanda mengarah pada tahap pemulihan (recovery), sebagaimana ditunjukan oleh semakin stabilnya nilai tukar rupiah, dan semakin terkendalinya tingkat kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, kiranya perlu diadakan suatu monitoring dan evaluasi untuk melihat lebih jauh pelaksanaan realisasi program-program JPS, khususnya program OPK bagi Keluarga Prasejahtera sebagai masukan bagi perumusan kebijakan berikutnya.

Masalah utama yang perlu mendapat jawaban dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program OPK bagi Keluarga Prasejahtera, antara lain adalah :

Sejalan dengan pertanyaan di atas maka tujuan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi program OPK difokuskan pada : (a) Mengidentifikasi pola penggunaan biaya distribusi, tingkat kecukupan serta efisiensinya, (b) Mengukur tingkat efektifitas program dalam menjangkau kelompok sasaran dan besarnya manfaat bagi kelompok penerima.

Pola penggunaan biaya distribusi dan efisiensinya perlu dilihat karena patut diduga bahwa pola alokasi biaya distribusi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas program OPK. Pengaruh pola alokasi biaya distribusi terhadap tingkat efektifitas OPK dianalisis secara tak langsung melalui dua pendekatan; (a) pola alokasi biaya distribusi berdasarkan komponen-komponen biayanya, dan (b) pihak mana saja yang dilibatkan oleh Dolog/Sub Dolog dalam pengelolaan biaya distribusi. Dari dua hal ini, kemudian dilakukan analisis silang dengan realisasi pelaksanaan program OPK dalam menjangkau keluarga prasejahtera.

Tingkat efektifitas program OPK beras bagi Keluarga Prasejahtera, diukur dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu :

Pertama, sejauh mana program OPK ini benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan (Keluarga Prasejahtera). Indikator ini akan didekati dengan melihat karakteristik penerima beras OPK (pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan) dan rata-rata jumlah beras yang diterima oleh kelompok sasaran (Keluarga Prasejahtera/KPS). Angka rata-rata jumlah beras yang diterima oleh KK Prasejahtera bisa digunakan sebagai pendekatan karena pada dasarnya setiap KK Prasejahtera semestinya menerima 10 Kg/bulan. Dengan demikian, bila KK Prasejahtera menerima kurang dari 10 Kg/bulan, maka ada sebagian jatahnya yang diberikan kepada kelompok lain.

Kedua, Seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima oleh KK Prasejahtera dari pembelian beras OPK 10 Kg/bulan. Indikator ini bisa dilihat dari tingkat proporsi pembelian beras OPK terhadap rata-rata konsumsi berasnya setiap bulan.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan di Pulau Jawa yang mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pemilihan lokasi Monitoring dan Evaluasi (Dati II) dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman basis perekonomian tempat tinggal KPS/penerima beras OPK. Adapun Dati II yang terpilih meliputi :

3. Pelaksanaan program OPK beras telah berhasil menjangkau kelompok sasaran. Temuan lapang menunjukkan bahwa sekitar 90 persen penerima beras OPK merupakan kelompok yang aksesnya ke pekerjaan rendah (maksimal tamat SD). Dari segi tingkat pendapatannya, rata-rata penerima beras OPK berpendapatan rendah dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat pendapatan nominal mereka sebesar 15,1% selama periode 1997 – 1998, bila diukur dengan pendapatan setara beras (memperhitungkan kenaikan harga) maka mengalami penurunan pendapatan riil mendekati 50%.

4. Manfaat OPK beras bagi Keluarga Prasejahtera (KPS) cukup besar dan nyata. Hal ini ditunjukkan oleh; (i) angka peranan beras OPK dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi beras perbulan oleh KPS sebesar 32,5 persen, dan (ii) angka penghematan pengeluaran KPS sebesar 22,3% karena dapat memperoleh beras dengan harga sangat murah.

       Sumber : Kantor Dolog/Sub Dolog di 4 kabupaten sampel dan data primer diolah Keterangan : 1) Rata-rata tertimbang

                     berdasarkan jumlah sampel di 4 kabupaten sampel

5. Rata-rata beras OPK diterima KPS lebih rendah dari pada yang seharusnya diterima (10 Kg). Rata-rata beras OPK yang diterima oleh KPS di 4 kabupaten sampel pada bulan I OPK (di luar Jabotabek), adalah 8,6 Kg/bulan. Bila angka ini dapat dianggap mewakili angka rata-rata nasional, maka secara nasional target error-nya 16,3 persen, atau terdapat 357.749 KK di luar KK sasaran yang ikut menerima beras OPK. Dengan demikian, telah terjadi perbedaan antara data keluarga penerima beras OPK yang sebenarnya dengan angka yang tercatat pada laporan Menpangan dan Hortikultura. Sampai dengan bulan ke 4 (untuk luar Jabotabek), rata-rata jumlah beras yang diterima KPS per bulannya menunjukan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini merupakan indikator semakin banyaknya anggota masyarakat yang membutuhkan beras OPK karena diduga telah terjadi banyak penurunan status dari KS I menjadi KPS dan semakin meningkatnya arus balik urbanisasi akibat krisis ekonomi yang terjadi.

6. Program OPK diperkirakan memiliki kontribusi cukup besar dalam menekan laju inflasi, karena program ini mampu mengurangi tekanan permintaan (effective demand) beras di pasar. Dengan peranan beras dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi beras per bulan KPS rata-rata sebesar 32,5 persen, berarti permintaan efektif akan beras berkurang sekitar 32,5 persen. Hal ini juga terbukti dengan adanya kecenderungan penurunan laju inflasi sejak OPK Beras dilaksanakan secara penuh (menjangkau 7,3 juta KK) pada bulan Juli 1998.