|
Suara Merdeka Berita Utama Kamis,27 Agustus 1998
LSM Taiwan: Pemerintah RI ''Dikerjain'' dalam Isu Perkosaan
JAKARTA - Dugaan adanya aksi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei lalu dinilai hanya isapan jempol, karena tidak ditemukan bukti-bukti nyata. Berkaitan dengan isu tersebut, Pemerintah RI telah dikerjain oleh organisasi-organisasi yang menggembar-gemborkan adanya pemerkosaan tersebut.
Demikian kesimpulan yang disampaikan 11 anggota LSM dari Taiwan kepada Menhankam/Pangab dan dilaporkan dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam yang dipimpinPresiden BJ Habibie di Bina Graha, Jakarta, Rabu kemarin.
Menpen M Yunus Yosfiah setelah sidang kabinet berakhir menyatakan, 11 anggota LSM dari Taiwan itu datang ke Indonesia guna mencari kebenaran mengenai pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei lalu, seperti banyak dilansir belakangan ini.
"Selama di Indonesia, mereka bertemu sejumlah tokoh, konsulat Taiwan di Jakarta, Meneg Peranan Wanita, dan mencari informasi tentang korban pemerkosaan. Ternyata tidak ditemukan adanya korban pemerkosaan, dan mereka menyimpulkan 'Anda (Pemerintah-Red) dikerjain'."
Sementara itu Kepolisian, ujar dia, juga mengusut dugaan mengenai pemerkosaan itu. "Ada 103 pengusutan yang dilakukan Polri, tetapi hasilnya tidak bisa dibuktikan,'' ujar dia.
Dari 103 kasus yang diusut itu, kata dia, antara lain pengusutan terhadap informasi adanya pemerkosaan di Apartemen Mitra Bahari (empat orang). "Setelah diusut, hasilnya adalah: korban telah dievakuasi ke Singkawang, Manado, dan Minahasa oleh Romo Sandyawan. Adanya pemerkosaan ini diragukan."
Begitu pula informasi pemerkosaan yang terjadi di Jelambar, Jakarta Barat, yang bersumber dari informasi Pendeta Samuel Budi dari Gereja Pantekosta, Jelambar. "Hasilnya, tidak ada jemaah Gereja Pantekosta Jelambar yang diperkosa pada 13-14 Mei. Itu hanya contoh-contoh dari 103 kasus yang diusut Polri," kata Menpen, yang mencoba mengaitkan kesimpulan penyelidikan Polri itu dengan kesimpulan 11 anggota LSM dari Taiwan.
Tidak Konfrontatif
Kadispen Polri Brigjen Pol Drs Togar M Sianipar menjelaskan, dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan Polri berusaha tidak bertindak konfrontatif atau menghujat LSM yang tengah menangani kasus itu. ''Polri menciptakan suasana akomodatif dan saling dukung agar masalah ini dapat dijernihkan dan diselesaikan secepat-cepatnya.''
Walau usaha Polisi belum membuahkan hasil yang mengarah ke pembuktian awal, pihaknya sudah mengumpulkan informasi dari 147 sumber.
Ke-147 sumber itu tidak hanya dari LSM, tetapi juga berbagai pihak, termasuk rumah sakit, dokter, dan korban. Namun hasil yang didapat belum menunjukkan bukti-bukti awal sedikit pun.
Kemungkinan Polri menggunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 216 dan 221 KUHP yang isinya mengatur wewenang Polri memanggil sumber berita dan menghukumnya jika bohong, secara tegas Togar menepis. ''Tidak. Cara itu tidak akan kami ambil. Cara yang kami ambil adalah saling mendukung,'' katanya. (bu,ant-29g)
|
