Perda Palembang

	Pemerintahan lokal Sumatra Selatan merupakan target pertama dalam kampanye yang berlanjut, karena diskriminasi yang didasarkan oleh peraturan. Dalam Undang-undang yang terbaru ditujukan untuk menghapus prostitusi, namun dalam UU dinyatakan terang-terangan bahwa homoseks, lesbian seks dan sodomi termasuk tindak prostitusi. Untuk melawan diskriminasi ini, Arus Pelangi mulai membuka wacana dengan mengadakan sebuah diskusi publik; yang juga dihadiri oleh LSM, komunitas akar rumput dan akademisi.

Di tingkat akar rumput masih banyak orang yang belum menyadari apa haknya mereka; walhasil banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Untuk memberdayakan mereka, diadakan sebuah pelatihan paralegal untuk organisasi-organisasi akar rumput; untuk membuat mereka sadar akan haknya dan menyiapkan mereka untuk menghadapi peraturan yang mendiskriminasi dari pemerintahan daerah. Pelatihan ini diadakan bekerjasama dengan LBH. Diskusi publik tersebut telah menarik perhatian media massa lokal yang mengundang Arus Pelangi dalam talkshow.

	Perjuangan melawan diskriminasi terhadap LGBT tidak dapat dipisahkan dari perjuangan besar untuk kesetaraan gender. Hari Perempuan Internasional menjadi acara penting dalam menyatukan kekuatan gerakan perempuan di Palembang. Dalam merespon permintaan perempuan, beberapa politisi lokal telah menyatakan bahwa mereka setuju jika dilakukan revisi atas perda-perda yang diskriminatif.

Berdeda dengan Palembang, kota Makassar mempunyai komunitas-komunitas LGBT yang sudah terorganisir. Mereka juga sangat prihatin terhadap Perda-perda diskriminatif yang sedang diberlakukan. Demi mendorong perdebatan antara masyarakat dan Pemda tentang Perda yang diskriminatif Arus Pelangi menjalankan satu talkshow di Radio Mercury, Makassar. Talkshow itu menghasilkan banyak SMS dan panggilan telpon dari pemirsa yang menentang Perda-perda tersebut.

	Bulan Juli Koalisi Untuk Penghapusan Diskriminasi (KUPD) melaksanakan serangkaian pelatihan bagi LSM dan masyarakat sipil dari seluruh Sulawesi Selatan. Pesertanya jauh lebih baik dari pad Palembang dan mereka lebih semangat. Diskusi sengit muncul tentang situasi di Sulsel. Para peserta juga lebih proaktif membentuk koalisi setempat untuk melawan diskriminasi;mereka siap bergerak menentang perda-perda diskriminatif yang berdasarkan nilai-nilai agama. Pemda Makassar telah mengeluarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Makassar tahun 2005-2015 di mana rencana revitalisasi Lapangan Karebosi akan dijadikan mal. Padahal Lapangan Karebosi merupakan tempat penting kaum waria berkumpul. Dengan dukungan koalisi para waria berunjuk rasa menuntut pendapat mereka didengarkan. Mereka akhirnya berhasil menemui anggota DPRD dana menyampaikan pesan mereka ke pada DPRD Makassar.